Presiden Instruksikan Penghematan Anggaran, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan APBN 2025 Tetap Tidak Berubah
![](https://radarcirebon.bacakoran.co/upload/32a2e1245f43f37e46ec97d76caa4110.jpg)
Menkeu Sri Mulyani-instagram-
RADARCIREBON.BACAKORAN.CO - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa meski ada rencana penghematan, APBN 2025 tidak akan mengalami perubahan.
Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mencari solusi agar penghematan dapat dilakukan tanpa mengubah kerangka APBN. "Ini akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada DPR. Saat ini, setiap kementerian sedang mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat dihemat," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2025.
Setiap kementerian dan lembaga diberi batas waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyampaikan laporan rencana efisiensi anggaran mereka.
BACA JUGA:Sudah Bahas Libur Lebaran 2025, DPR Dukung Wacana WFA
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Program ini memang perlu didukung banyak pihak, dan kita semua sedang membantu memperkuat implementasinya," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penghematan ini ditujukan untuk mengalokasikan dana bagi program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial (bansos) dan pendidikan. Prabowo menegaskan bahwa agenda seperti bansos tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
"Penghematan ini tidak berlaku untuk bansos. Namun, untuk hal-hal seperti perayaan ulang tahun, seremoni, dan acara lainnya, cukup dilakukan secara sederhana di kantor. Jika memungkinkan, hanya dihadiri 15 orang, sisanya bisa mengikuti secara daring," tegas Prabowo.
Presiden juga menambahkan bahwa penghematan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun, yang akan dialokasikan untuk program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.