Quo Vadis Kesejahteraan Guru

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 06 Jan 2025 - 17:09

Ilustrasi guru.-istimewa-

Seperti yang diungkapkan oleh Gamal Albinsaid, anggota DPR RI, guru yang menghadapi tekanan ekonomi tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga siswa menerima pengajaran dari guru yang lelah, stres, dan kurang fokus.

Minimnya kesejahteraan guru memberikan dampak signifikan pada kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut teori motivasi Herzberg, gaji dan kesejahteraan termasuk dalam "faktor kebersihan," yang artinya jika faktor ini tidak terpenuhi, motivasi intrinsik untuk bekerja secara optimal akan menurun (Herzberg, 1959).

Ketika kesejahteraan finansial guru terabaikan, motivasi untuk memberikan pengajaran yang kreatif dan inovatif ikut terkikis.

Akibatnya, siswa hanya menerima pendidikan yang monoton dan kurang menarik. Penelitian yang dilakukan oleh IDEAS (2024) juga menunjukkan bahwa guru yang merasa terbebani oleh masalah finansial cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi, yang berimbas pada menurunnya kualitas interaksi antara guru dan siswa.

Hal ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar, yang pada akhirnya merugikan siswa sebagai penerima utama pendidikan.

KEHADIRAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Dalam konstistusi kita, kesejahteraan guru sudah dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara eksplisit dalam pasal tersebut disebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Meskipun pasal yang seharusnya menjamin kesejahteraan minimum guru telah terabaikan selama hampir dua dekade, harapan baru muncul di tengah hiruk-pikuk kampanye Pilpres 2024. Pada saat itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk merealisasikan upah minimum bagi guru non-ASN.

Harapan ini tentu menjadi angin segar bagi para guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri dan swasta, guru pendidikan anak usia dini (PAUD), serta madrasah negeri dan swasta.

Profesi mereka memiliki beragam sebutan, seperti guru honorer negeri, guru honorer swasta, guru PAUD, guru tidak tetap yayasan, hingga honorer murni.

Namun, kesamaan nasib yang menyedihkan mengikat mereka: masih menerima gaji di bawah upah minimum, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1,5 juta per bulan.

Sebagai tindak lanjut janji kampanye, pemerintah membentuk kabinet baru yang diharapkan mampu membawa perubahan.

quo vadis kesejahteraan guru                            oleh: salman hanafi*
jika kita berbicara soal kesejarahteraan guru akan menjadi pengharapan yang tidak akan ada ujungnya dan entah kapan akan terhenti. khususnya mereka yang berstatus honorer, upah mereka masih jauh dari kata layak. 
berdasarkan data dari institute for demographic and poverty studies (ideas), 42% guru dan 74% guru honorer di indonesia memiliki penghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan.
bahkan, sebagian kecil di antara mereka hanya menerima upah kurang dari 500 ribu rupiah setiap bulan (ideas, 2024).
baca juga:puluhan hektare sawah terendam
sementara menurut katadata, gaji guru terendah di asia tenggara selain indonesia rp5,5 juta-rp11,2 juta (2023). 
ketidakmampuan penghasilan utama mencukupi kebutuhan hidup membuat banyak guru, terutama guru honorer, terpaksa mencari pekerjaan sampingan.
menurut riset ideas (2024), lebih dari 55,8% guru di indonesia memiliki pekerjaan tambahan, seperti berdagang, menjadi ojek online, atau membuka les privat. 
pekerjaan sampingan ini menyita waktu dan energi mereka, yang seharusnya digunakan untuk fokus mengajar dan mempersiapkan materi pendidikan.
baca juga:jaga kondusivitas daerah, polisi gencarkan patroli malam hari
lebih jauh lagi, kondisi finansial yang buruk membuat banyak guru terjebak dalam jeratan utang, terutama dari pinjaman online ilegal. data riset nolimit (2024) menunjukkan bahwa 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berasal dari profesi guru. 
akses pinjaman yang mudah, namun berbunga tinggi, sering kali menjadi solusi instan bagi para guru untuk menutupi kekurangan finansial.
namun, hal ini justru memperburuk keadaan mereka. guru yang terjerat utang tidak hanya kehilangan stabilitas finansial, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis yang mengganggu kinerja mereka.
dampaknya tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa yang kehilangan perhatian penuh dari pengajar.
baca juga:dorong percepatan pembangunan kampung nelayan
seperti yang diungkapkan oleh gamal albinsaid, anggota dpr ri, guru yang menghadapi tekanan ekonomi tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga siswa menerima pengajaran dari guru yang lelah, stres, dan kurang fokus.
minimnya kesejahteraan guru memberikan dampak signifikan pada kualitas pendidikan di indonesia. menurut teori motivasi herzberg, gaji dan kesejahteraan termasuk dalam "faktor kebersihan," yang artinya jika faktor ini tidak terpenuhi, motivasi intrinsik untuk bekerja secara optimal akan menurun (herzberg, 1959).
ketika kesejahteraan finansial guru terabaikan, motivasi untuk memberikan pengajaran yang kreatif dan inovatif ikut terkikis. 
akibatnya, siswa hanya menerima pendidikan yang monoton dan kurang menarik. penelitian yang dilakukan oleh ideas (2024) juga menunjukkan bahwa guru yang merasa terbebani oleh masalah finansial cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi, yang berimbas pada menurunnya kualitas interaksi antara guru dan siswa. 
baca juga:shin jae-won anak sty kecam pssi: 
hal ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar, yang pada akhirnya merugikan siswa sebagai penerima utama pendidikan.
kehadiran negara dan penyelenggara pendidikan
dalam konstistusi kita, kesejahteraan guru sudah dijamin dalam pasal 14 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. secara eksplisit dalam pasal tersebut disebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 
meskipun pasal yang seharusnya menjamin kesejahteraan minimum guru telah terabaikan selama hampir dua dekade, harapan baru muncul di tengah hiruk-pikuk kampanye pilpres 2024. pada saat itu, pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka berkomitmen untuk merealisasikan upah minimum bagi guru non-asn.
baca juga:patrick kluivert jadi kandidat kuat pengganti shin tae-yong sebagai pelatih timnas indonesia
harapan ini tentu menjadi angin segar bagi para guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri dan swasta, guru pendidikan anak usia dini (paud), serta madrasah negeri dan swasta.
profesi mereka memiliki beragam sebutan, seperti guru honorer negeri, guru honorer swasta, guru paud, guru tidak tetap yayasan, hingga honorer murni.
namun, kesamaan nasib yang menyedihkan mengikat mereka: masih menerima gaji di bawah upah minimum, berkisar antara rp300.000 hingga rp1,5 juta per bulan.
sebagai tindak lanjut janji kampanye, pemerintah membentuk kabinet baru yang diharapkan mampu membawa perubahan.
baca juga:lonjakan penumpang libur nataru 2024/2025 capai 3,6 juta, 5 kereta jadi favorit
namun, saat peringatan hari guru pada 25 november, pernyataan menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) dan wakilnya yang baru justru menuai kekecewaan.
pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tambahan gaji hanya akan diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi (kompas.com, 31/10/2024). hal ini menyakitkan bagi guru-guru dengan gaji tidak layak yang belum bersertifikasi.
ironisnya, banyak guru belum mendapatkan sertifikasi bukan karena mereka gagal memenuhi syarat atau tidak lulus ujian, melainkan karena proses sertifikasi itu sendiri tidak pernah diadakan untuk semua guru. kuota sertifikasi yang terbatas membuat banyak guru terpinggirkan dari sistem yang seharusnya menjamin kesejahteraan mereka. 
akibatnya, guru-guru dengan gaji rendah yang tidak bersertifikasi semakin terjebak dalam kondisi yang jauh dari sejahtera, bahkan di momen yang seharusnya menjadi perayaan bagi mereka.
baca juga:louis van gaal jadi salah satu kandidat pengganti shin tae-yong, berikut profilnya
mekanisme sertifikasi sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan guru ternyata tidak efektif dalam menjawab masalah yang mendasar.
alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru menciptakan kesenjangan baru di antara para guru, memperparah ketidakadilan, dan menambah tekanan pada mereka yang sudah lama berjuang dengan gaji yang jauh di bawah standar layak.
selanjutnya, tantangan terbesar dalam mewujudkan gagasan upah minimum bagi guru non-asn datang dari penyelenggara pendidikan, terutama yayasan dan sekolah swasta.
para pemilik yayasan ini, khususnya penyelenggara pendidikan menengah-bawah, kemungkinan besar akan menentang kebijakan tersebut dengan alasan bahwa biaya pendidikan yang mereka pungut dari masyarakat sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk menaikkan gaji guru.
baca juga:produksi perikanan tangkap di kota cirebon 2024 lampaui target 
dalam kondisi ini, negara harus mengambil peran aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut. pemerintah, melalui kemendikdasmen dan kementerian agama, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan yang komprehensif.
data ini harus mencakup jumlah guru yang digaji di bawah upah minimum, baik di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta, termasuk guru paud. 
langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyasar guru yang membutuhkan. selain mendata jumlah guru, pemerintah juga harus menghitung dengan cermat besaran gaji yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan, khususnya sekolah swasta dan madrasah.
proses ini mungkin memakan waktu dan menghadapi berbagai kendala administratif, tetapi harus dilakukan. selama ini, kondisi gaji yang sangat rendah telah menjadi penderitaan tersembunyi bagi banyak guru di lembaga pendidikan swasta.
baca juga:satpol pp segera tindakan tegas peminta-minta di kompleks makam sunan gunung 
untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan (tamsil) langsung kepada para guru yang digaji di bawah angka minimum yang ditetapkan.
dana ini harus langsung dikirimkan ke rekening guru yang bersangkutan, untuk memastikan tidak ada potongan atau penyalahgunaan di tingkat penyelenggara pendidikan. 
dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah, yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi mereka ke tempat mengajar.
jika langkah-langkah ini berhasil diimplementasikan, pemerintah akan mencatatkan prestasi besar dalam sejarah kebijakan pendidikan indonesia.
baca juga:viral ada makam di tengah jalan ujunggebang-luwungkancana, pemkab cirebon segera perbaiki
keberhasilan ini tidak hanya akan menghapus praktik penggajian tidak layak, tetapi juga memberikan penghormatan terhadap profesi guru, yang selama ini berjuang tanpa pengakuan memadai.
kebijakan ini juga akan menjadi tonggak penting sejak diberlakukannya undang-undang guru dan dosen, yang secara jelas mengamanatkan kesejahteraan minimum bagi para guru. 
dengan demikian, negara tidak hanya memenuhi tanggung jawab moralnya, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
pentingnya pelatihan profesional
baca juga:sudah pindah ke jabatan fungsional, kok jadi plt camat sumber lagi
selain masalah kesejahteraan finansial, pengembangan profesional guru menjadi aspek penting yang sering kali terabaikan.
banyak guru di indonesia, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses memadai terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. akibatnya, mereka sering tertinggal dalam perkembangan teknologi dan metode pengajaran terbaru.
di negara-negara maju seperti finlandia dan singapura, pelatihan untuk guru dilakukan secara berkala dan sistematis. fokus pelatihan meliputi kompetensi digital, metode pengajaran inovatif, dan pendekatan psikologis terhadap siswa (oecd, 2023). 
sementara itu, di indonesia, pelatihan bagi guru sering kali tidak merata. guru di perkotaan mungkin memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan, sedangkan guru di daerah terpencil kesulitan mengikuti perkembangan terkini karena keterbatasan infrastruktur.
baca juga:tahun ini pembahasan lahan pembangunan jalan lingkar 
pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pelatihan bagi guru. dengan adanya platform merdeka mengajar (pmm) menawarkan kesempatan belajar yang fleksibel dan dapat menjangkau guru di berbagai wilayah. 
tidak cukup dengan pmm saja, keterlibatan swasta juga harus hadir. sektor swasta dapat bekerja sama dalam menyediakan pelatihan berbasis teknologi, yang disertai sertifikasi resmi untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan standar global (unesco, 2023).
perbaikan kesejahteraan dan pengembangan profesional guru membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
pemerintah dapat menetapkan kebijakan seperti standar upah minimum yang layak bagi guru, memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil, serta menyediakan akses layanan keuangan yang aman untuk melindungi guru dari pinjaman online ilegal.
baca juga:produksi perikanan tangkap di kota cirebon mencapai 7.249 ton
sektor swasta juga dapat berkontribusi melalui program corporate social responsibility (csr), misalnya dengan memberikan beasiswa atau tunjangan tambahan kepada guru di daerah terpencil. selain itu, masyarakat dapat mendukung dengan memberikan apresiasi dan bantuan nyata kepada guru, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang lebih baik.
dengan sinergi dari berbagai pihak, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dapat tercapai. hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup para guru, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pendidikan di indonesia. generasi penerus bangsa akan menerima pendidikan yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi negara. (*)
penulis adalah guru sdit-smpit al falah kota cirebon dan mahasiswa pasca sarjana unnes

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 07 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan