Tak Setuju Zonasi PPDB Dihapus

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 02 Dec 2024 - 18:31

Ilustrasi PPDB.-istimewa-

BACA JUGA:Bantah Isu Pengembalian Insentif

Hal itu dilakukan dengan alasan memenuhi permintaan orang tua siswa. Sementara sekolah pinggiran, sekolah tidak favorit atau sekolah yang memiliki akses kendaraan yang sulit, mengalami kekurangan siswa yang sangat.

Bahkan, beberapa pengamat pendidikan menemukan fatka telah terjadinya pungli atau pungutan liar berupa jual beli kursi.

Modusnya, beberapa siswa ditipkan di sekolah dengan atas nama pejabat yang memiliki kekuatan yang mengakibatkan kepala sekolah, paniyia PPDB tidak mampu untuk menolaknya. Kasus tersebut terjadi di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung dan Depok.

Dan yang paling mengenaskan adalah masih adanya kasus anak miskin yang tidak dapat mengakses sekolah terdekat.

Bahkan pernah ada suatu kejadian siswa muiskin tidak berhasil masuk di suatu sekolah padahal sangat dekat jaraknya. Sebagi tanda protes, orang tua siswa mnegukur jarak dari rumah ke sekolah ternyata hanya beberapa ratus meter saja.

Fakta bahwa zonasi perlu dikaji ulang memang nyata. Namun, saya masih berharap tidak dihilangkan. Saya berharap disempurnakan. Karena, dengan zonasi, siswa miskin memiliki kekuatan hukum untuk menuntut diterima di sekolah terdekat. (*)

*Penulis adalah Guru PAI Senior SMP Negeri 8 Kota Cirebon

tak setuju zonasi ppdb dihapus                            oleh: munib rowandi amsal hadi*
mendikdasmen telah menghadap presiden prabowo subianto di istana merdeka, jakarta, pada selasa, 26 november 2024.
tujuannya, membahas sejumlah kebijakan, seperti penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah, serta evaluasi kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru (ppdb). (radar cirebon 29/11).
sehari sebelumnya, koran ini pun memuat berita tentang ketua umum pengurus besar persatuan guru republik indonesia (pb pgri) unifah rosyidi yang menyatakan persetujuannya terhadap usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk memilih sekolah sesuai keinginan. (radar cirebon, 25/11). 
baca juga:marselino dapat izin dari oxford united untuk bela timnas di piala aff 2024
pernyataan ketua umum pgri tersebut merespons isu yang berkembang berkaitan dengan perlunya sitem zonasi sekolah pada ppdb dihapus.
sitem zonasi sekolah pada ppdb, memang sedang hangat dibicarakan karena sedang dikaji ulang untuk ditinjau kembali apakah tahun depan masih patut untuk diteruskan atau dihilangkan.
munculnya isu zonasi akan dihilangkan bermula ketika wakil presiden gibran rakabuming raka menghadiri tanwir i pemuda muhammadiyah di aryaduta, jakarta pusat, kamis (21/11/2024).
pada kesempatan itu wapres meminta agar mendikdasmen menghapus sistem zonasi dalam ppdb. 
baca juga:393 atlet ukt sabuk taekwondo
menanggapi lontaran mas gibran tersebut, berbagai pendapat pro dan kontar bermunculan. mendikdasmen sendiri dalam menanggapi isu itu telah menegaskan bahwa persoalan tersebut sedang dalam kajian timnya.
dia menjanjikan akan menyampaikan hasilnya sebelum masuk masa penerimaan siswa baru. mendikdasmen abdul mu'ti mengumumkan bahwa kementeriannya akan membuat keputusan terkait sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan jalur zonasi pada februari 2025.
menanggapi isu zonasi ppdb, saya termasuk orang yang berharap agar zonasi tetap ada dan disempurnakan agar niat baik dari program ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. hal ini karena zonasi merupakan usulan yang pernah saya lontarkan melalui berbagai media.
pada tahun 2008, saya pernah mengusulkan adanya zonasi dalam ppdb dan juga masuknya siswa miskin 10% pada sekolah-sekolah negeri.
baca juga:serang city tanpa ampun
ususlan tersebut saya sampaikan melalui tulisan berjudul zakat pendidikan yang dimuat pada koran daerah di cirebon. selain itu
disampaikan pula pada saat wawancara dengan rri ketika meliput kegiatan ppdb di smp negeri 12 kota cirebon.
usulan tersebut karena adanya kasus seorang siswa mendapat beasiswa bagi siswa miskin program bagus dari pemerintah provinsi jawa barat.
dalam data yang tertera pada kartu bagus siswa tersebut mestinya masuk smp negeri 5 kota cirebon. namun entah mengapa, siswa tersebut malah masuk di smp negeri 12 kota cirebon. padahal siswa tersebut berdomisili tidak jauh dari smp negeri 5 kota cirebon. 
baca juga:absen sebulan karena cedera hamstring
maka saat itu saya mengusulkan kepada pemerintah dua hal. pertama, pemerintah daerah baik kelurahan maupun kecamatan bertanggungjawab pada keberlangsungan pendidikan warganya.
pemerintah setempat harus mampu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terdekat agar masyarakat sekitar mendapat prioritas masuk ke sekolah yang ada di sekitar wilayah domisili. hal ini agar biaya pendidikan menjadi ringan, terutama untuk siswa miskin. 
kedua, setiap sekolah negeri harus menyediakan kuota minimal 10% untuk siswa miskin, terutama sekolah-sekolah yang berdekatan dengan domisili.
munculnya beban 10% karena dinisbatkan pada zakat padi. zakat padi bila menggunakan perairan berbayar, maka zakatnya 5 persen. sementara zakat padi menggunakan air tanpa berbayar, maka zakatnya 10 persen.
baca juga:dua petugas meninggal bakal dapat santunan
maka tulisan itupun berjudul zakat pendidikan. ide tersebut selain karena ada kasus di atas, juga karena banyaknya sekolah yang tidak memberi porsi khusus pada siswa miskin sehingga banyak siswa miskin berkumpul di sekolah-sekolah pinggiran yang memiliki level tidak favorit. 
alhamdulilah, apa yang saya fikirkan, ternyata difikirkan juga oleh banyak orang sehingga muncullah program zonasi pada masa mendiknas muhadjir effendy.
dan kota cirebon sendiri pernah menerapkan keharusan setiap sekolah negeri untuk menerima siswa miskin 10 persen. program kuota 10 persen siswa miskin dan zonasi ppdb ternyata memicu banyak persoalan.
pada saat kuota 10 persen siswa miskin, banyak orang yang mendaftar dengan melampirkan keterangan miskin dari kelurahan.
baca juga:rayakan keanekaragaman budaya dan alam
ternyata surat keterangan miskin juga banyak dibuat oleh orang kaya agar masuk di sekolah tertentu. lalu melalui peraturan walikota cirebon nomor 31 tahun 2015 diubahlah keterangan miskin itu harus dikeluarka oleh dinas sosial. bahkan saat itu kuota siswa miskin 20 persen. namun hal serupa terjadi. 
lalu pada tahun 2017, sistem zonasi pertama kali diterapkan dalam ppdb sesuai permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang ppdb. kemudian disempurnakan pada 2018 melalui permendikbud nomor 14 tahun 2018.
penerapan sistem zonasi dalam ppdb memiliki beberap tujuan. di antarnaya adalah untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.
inti dari sistem zonasi adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah/tempat tinggalnya. hal ini akan memudahkan orang tua untuk mengakses pendidikan untuk anaknya. 
baca juga:antisipasi reuni 212 di monas, kai commuter operasikan 1.048 perjalanan dan tambah personel pengamanan
selain itu, lembaga pendidikan atau sekolah bertanggungjawab pada kemajuan pendidikan masyarakakat sekitar. idelnya, sekolah favorit, bila tidak mampu bermanfaat untuk msysrakat sekitarnya, maka kefavoritannya adalah keropos. dan sejarah itu pernah terjadi.
maka, zonasi juga bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa.
pemerataan yang dimaksud tentunya agar siswa yang berada di sekitar sekolah agar memeliki akses pendidikan lebih mudah tanpa memepertimbangkan apakah orang tersebut berprestasi atau tidak, kaya atau miskin.
maka, idealnya zonasi dapat meyakinkan masyarakat bahwa sekolah terdekat adalah sekolah yang paling mudah diakses. karena prinsip dari zonasi yaitu mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga.
baca juga:rekapitulasi pilkada di jatibarang lancar
namun kenyataannya, sistem zonasi juga menimbulkan berbagai kecurangan. di antara kecurangannya adalah adanya migrasi domisili, yaitu adanya orang tua yang memasukkan atau menitipkan anaknya sebagai nama calon siswa pada kk warga sekolah sekitar sekolah favorit.
cara ini memang dibolehkan karena permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang ppdb pasal 17 ayat 2, perpindahan alamat kk sebenarnya diperkenankan secara hukum maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran ppdb.
namun cara ini telah membuat beberapa yang betul-betul warga setempat kehilangan haknya karena kuota habis. 
selain itu, adanya migrasi domisili menyebebkan tidak meratanya persebaran siswa. sekolah yang favorit cenderung mendapatkan calon siswa lebih banyak bahkan jumlah rombel dan jumlah siswa per rombel juga lebih banyak.
baca juga:bantah isu pengembalian insentif
hal itu dilakukan dengan alasan memenuhi permintaan orang tua siswa. sementara sekolah pinggiran, sekolah tidak favorit atau sekolah yang memiliki akses kendaraan yang sulit, mengalami kekurangan siswa yang sangat. 
bahkan, beberapa pengamat pendidikan menemukan fatka telah terjadinya pungli atau pungutan liar berupa jual beli kursi.
modusnya, beberapa siswa ditipkan di sekolah dengan atas nama pejabat yang memiliki kekuatan yang mengakibatkan kepala sekolah, paniyia ppdb tidak mampu untuk menolaknya. kasus tersebut terjadi di bali, bengkulu, tangerang, bandung dan depok.
dan yang paling mengenaskan adalah masih adanya kasus anak miskin yang tidak dapat mengakses sekolah terdekat.
baca juga: kenaikan tpp sebesar 5 persen bagi pegawai di pemkab majalengka
bahkan pernah ada suatu kejadian siswa muiskin tidak berhasil masuk di suatu sekolah padahal sangat dekat jaraknya. sebagi tanda protes, orang tua siswa mnegukur jarak dari rumah ke sekolah ternyata hanya beberapa ratus meter saja.
fakta bahwa zonasi perlu dikaji ulang memang nyata. namun, saya masih berharap tidak dihilangkan. saya berharap disempurnakan. karena, dengan zonasi, siswa miskin memiliki kekuatan hukum untuk menuntut diterima di sekolah terdekat. (*)
*penulis adalah guru pai senior smp negeri 8 kota cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 03 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan