Tempat HIburan Malam Buka Hingga Pukul 03.00, Satpol PP Belum Bisa Bertindak

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 09:00

Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran jam operasional THM.-dokumen -tangkapan layar

Imam juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penegakan regulasi.

“Penindakan tidak bisa hanya dibebankan pada satu SKPD. Setiap instansi harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksi masing-masing,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para pengusaha hiburan malam untuk mematuhi aturan yang berlaku, terutama terkait jam operasional.

Satpol PP, lanjut Imam, secara rutin melakukan patroli untuk memastikan ketertiban di wilayah Cirebon.

“Patroli tetap kami lakukan, tapi penindakan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon, Syafrudin Aryono, menegaskan pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret terkait pelanggaran THM.

Sebab, payung hukum yang mengatur hal tersebut masih belum jelas.

“Saat ini, regulasi belum ada, termasuk Perda Riparkab yang belum disahkan. Itu domainnya Satpol PP karena terkait Ketertiban Umum,” pungkasnya.

tempat hiburan malam buka hingga pukul 03.00, satpol pp belum bisa bertindak                            cirebon- sejumlah tempat hiburan malam (thm) di kabupaten cirebon diduga melanggar aturan jam operasional, yakni buka hingga pukul 03.00 pagi.
padahal, berdasarkan ketentuan, jam operasional hingga pukul 01.00. 
kasatpol pp kabupaten cirebon, imam ustadi mengatakan, pihaknya belum mengambil tindakan tegas lantaran menunggu rekomendasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar). 
baca juga:luar biasa, emak-emak di indramayu daur ulang minyak jelantah jadi aneka sabun
“sampai saat ini, kita belum terima laporan dari dinas terkait, adanya dugaan pelanggan jam operasional,” kata imam, saat ditemui di ruang kerjanya pada jumat 6 september 2024.
imam menjelaskan, pengaturan jam operasional thm berada di bawah kewenangan disbudpar. oleh karena itu, satpol pp tidak dapat bertindak sebelum mendapat rekomendasi dari dinas tersebut. 
“penetapan jam operasional ada di disbudpar, bukan di satpol pp. setelah ada rekomendasi, barulah kami bisa mengambil tindakan,” terang imam. 
baca juga:penataan honorer, menteri anas: kita gunakan 4 prinsip
menurutnya, sesuai dengan prosedur standar operasional standar (sop), langkah awal penindakan terhadap pelanggaran adalah melalui surat teguran.
“sebelum ada tindakan lebih lanjut, surat teguran harus diberikan terlebih dahulu,” katanya.
disinggung, terkait isu yang berkembang, salah satu thm di kawasan tuparev disebut-sebut sudah menerima surat teguran, imam membantah kabar tersebut.
baca juga:dpr-pemerintah sepakat seleksi pppk 2024, ini jadwalnya
pihaknya mengaku belum melakukan tindakan lebih lanjut. sebab  belum menerima laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. 
“soal teknis ada di bidang terkait. sampai saat ini, kami belum menerima laporan. biasanya ada laporan dulu sebelum kami bertindak, tetapi kali ini belum ada,” imbuhnya.
imam juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penegakan regulasi.
baca juga:kota baru kelas dunia: air bersih siap minum, kereta otonom, hingga smart home hadir di ikn
“penindakan tidak bisa hanya dibebankan pada satu skpd. setiap instansi harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksi masing-masing,” tegasnya. 
ia juga mengingatkan para pengusaha hiburan malam untuk mematuhi aturan yang berlaku, terutama terkait jam operasional.
satpol pp, lanjut imam, secara rutin melakukan patroli untuk memastikan ketertiban di wilayah cirebon. 
“patroli tetap kami lakukan, tapi penindakan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan,” tandasnya.
baca juga:suhendrik: anak masjid mohon doa restu ingin membangun kota cirebon 
sementara itu, kabid pariwisata disbudpar kabupaten cirebon, syafrudin aryono, menegaskan pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret terkait pelanggaran thm.
sebab, payung hukum yang mengatur hal tersebut masih belum jelas.
“saat ini, regulasi belum ada, termasuk perda riparkab yang belum disahkan. itu domainnya satpol pp karena terkait ketertiban umum,” pungkasnya.