Sekda Dr H Rachmat Dian Yanuar MSi berencana kembali menggulirkan penerbitan kartu liputan daerah (karlipda) bagi wartawan di Kuningan. Hal ini terungkap saat Konferensi PWI Kuningan 2023 di Sangkan Resort Aqua Park Kuningan, Kamis (14/12).
Menurut Sekda Dian, bahwa konferensi ini menjadi ruang untuk pemilihan kembali ketua pada periode mendatang. Ia berharap dengan selesainya kepengurusan lama, ke depan dapat mengevaluasi program yang belum terselesaikan.
“Semoga kepengurusan PWI Kuningan bisa mengevaluasi hal-hal yang belum tercapai pada kepengurusan sebelumnya. Bukan masalah siapa yang akan memimpin organisasi PWI ke depan, namun yang butuh perhatian adalah sejauh mana pencapaian program kerja yang bisa dilakukan,” ungkapnya.
Dirinya berharap, program PWI Kuningan dapat lebih membumi, dan membawa manfaat kemaslahatan bagi masyarakat dan para wartawan yang ada di Kuningan. Peran wartawan di daérah, sangat berarti bagi pembangunan dan membantu kinerja pemerintah.
BACA JUGA:Diskominfo Jabar Kunjungi Dua Desa Digital Perikanan
“Karya jurnalistik ini begitu berartinya bagi pembangunan. Bahkan Napoleon Bonaparte sempat berkata, saya lebih takut tulisan jurnalistik daripada seribu bayonet,” katanya.
Dia berpendapat, tulisan karya jurnalistik bisa mengena pada otak dan hati yang pada ujungnya bisa menggerakkan opini di masyarakat. Maka bila saat ini ada yang memandang sebelah mata peran wartawan, itu adalah pihak yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Makanya jangan menganggap peran rekan-rekan wartawan ini tidak penting, atau tanda kutip tidak disegani. Pemerintah tanpa ada jurnalis yang kritis dan objektif, maka roda pemerintahan juga tidak akan berjalan seimbang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya selaku pemerintahan daerah akan terus berusaha menjalin komunikasi, interaksi, dan kemitraan dengan baik bersama para jurnalis.
BACA JUGA:Kebut Pengupasan Bukit di Jalintim
“Kemudian informasi yang disampaikan para jurnalis juga agar bisa akurat, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan kita akan mencoba menerbitkan kembali karlipda dalam rangka melindungi kerja wartawan dan pemerintah,” terangnya.
Dia melihat, kualitas karya pers yang bagus akan memunculkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Namun pers juga harus bisa prorakyat, agar bisa memperjuangkan suara masyarakat yang tak punya kekuatan akses untuk mengungkapkan jeritan hatinya.
“Melalui fasilitasi kawan-kawan pers, jeritan hati masyarakat bisa terdengar oleh pemerintah,” tutupnya. (ags)