Pekerjaan rumah Pemkab Cirebon masih banyak. Salah satunya menyulap Kawasan Trusmi menjadi kawasan destinasi wisata yang layak dan ramah kepada pengunjung.
Saat ini, Kawasan Trusmi masih semrawut. Pantauan di lokasi, tampak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir kendaraan tidak teratur dan membuat kesan kawasan tersebut menjadi kumuh. Hal ini ditambah banyak sisa lapak pedagang pasar yang tidak disimpan dengan baik sehingga menggangu pemandangan.
Padahal, Kawasan Trusmi masuk kedalam sistem perencanaan pembangunan daerah bahkan di draft Riparda Kabupaten Cirebon, Kawasan Trusmi masuk menajdi salah satu kawasan destinasi unggulan Pemkab Cirebon.
Pemkab Cirebon sendiri bukannya tanpa upaya. Beberapa pembangunan dan perbaikan infrastruktur digelontorkan ke kawasan tersebut. Yang terbaru, pengaspalan atau perbaikan jalan serta pemasangan puluhan lampu tematik di sepanjang akses masuk Kawasan Trusmi.
Hal tersebut rupanya belum cukup. Pemkab Cirebon diminta untuk bergerak cepat dan menata kawasan tersebut. Hal ini penting dilakukan karena penataan Kawasan Trusmi sudah menjadi persoalan lama yang tidak kunjung selesai.
“Saya lihat dari banyak kesempatan, penataan Trusmi ini tidak pernah serius, tidak pernah selesai, padahal potensinya sangat besar, ada kerajinan batik, ada pusat belanja batik, wisata religi dan banyak lagi,” ujar Ketua DPP LSM Ampar, Maulana saat dihubungi Radar Cirebon, kemarin.
Menurutnya, Pj Bupati harus bisa mendorong penataan Kawasan Trusmi agar bisa optimal menghidupkan sektor UMKM, sektor ekonomi kreatif dan bisa bermanfaat menambah PAD untuk Kabupaten Cirebon.
“Di waktu tersisa ini, Pj Bupati harus merumuskan bagaimana penataan Kawasan Trumsi, kalau ditata dengan baik, Trusmi bisa menjadi Malioboro-nya Cirebon atau bahkan lebih baik lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohammad MSi mengatakan, Kawasan Trusmi menjadi salah satu fokus Disbudpar.
Untuk menguatkan Kawasan Trusmi, pihaknya juga sedang membangun Gedung Ruang Kreasi atau Ekraf di samping SPBU Plered. “Jadi nanti bisa terintegrasi, ada Pasar Batik, kuliner, galeri ekraf dan UMKM, kawasan perajin batik dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut butuh kerja keras dan komitmen banyak pihak. Karena jika hanya dilakukan oleh Disbudpar maka hal tersebut tidak mungkin terjadi.
“Konsepnya adalah pembangunan berkelanjutan, butuh peran semua pihak, anggota dewan, dinas, masyarakat dan semua pihak terkait harus bahu membahu,” pungkasnya. (dri)