KUNINGAN - Masalah gagal bayar akan menjadi pelajaran bagi Pemkab Kuningan dalam pengelolaan APBD tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, sekarang lagi mengkaji dan fokus agar APBD tahun 2024 lebih efektif.
Meski begitu, kini pemerintah daerah justru akan mendahulukan alokasi anggaran untuk kewajiban gaji dan tunjangan pegawai ASN. Terlebih, pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran di APBD 2024 secara penuh untuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Termasuk alokasi anggaran untuk pembayaran TPP maupun Tambahan Penghasilan Guru (TPG) yang sempat tertunggak di tahun 2023.
Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi mengatakan, pihaknya akan berkomitmen, tidak akan mengulang mekanisme gali lubang tutup lubang. Sehingga kini akan dikoreksi secara betul-betul sesuai saran BPK, sehingga akan dituntaskan dulu kewajiban gaji dan TPP ASN.
BACA JUGA:Sekda Gus Mul, Pegang Kendali Sementara Kota Cirebon
“Termasuk TPG ya untuk guru akan kita selesaikan, ada yang tertunggak 1 bulan. Sekarang kita rekonstruksi kembali APBD 2024 yang lebih berpihak ke masyarakat, arahan dari pimpinan yakni kewajiban-kewajiban kepada ASN kita selesaikan,” ungkapnya.
Kata dia, jadi sesuai aspirasi kita sudah putuskan nanti di APBD 2024 untuk gaji dan tunjangan ASN akan kita full-kan alokasi anggaran sesuai ketentuan. Gaji 14 bulan, TPP kurang lebih 13 bulan ditambah 3 bulan yang tertunggak di tahun 2023.
Sebab hingga Senin (11/12), pembayaran TPP ASN yang tertunggak masih tersisa 3 bulan. Sehingga sisa tunggakan akan segera diselesaikan di tahun mendatang. “Iya kita akan selesaikan nanti di tahun 2024. Jadi nanti kita alokasikan TPP 13 bulan plus yang 3 bulan menunggak, karena 3 bulan itu yang dari tahun 2022,” ujarnya.
BACA JUGA:Panwascam Lemahwungkuk Jaga Ketat Gedung Logistik KPUD
Tak hanya itu, pihaknya akan pula fokus dalam program kaitan kemiskinan, stunting hingga inflasi daerah. Mudah-mudahan meski APBD Kuningan belum begitu baik, namun akan lebih diefektifkan.
Soal potensi gagal bayar di APBD 2024 apakah akan terjadi, Ia berharap, tidak terlalu besar apabila itu terjadi. “Kalau itu (gagal bayar) masih dihitung, mudah-mudahan tidak besar,” tukasnya. Sekali lagi, Ia berharap, meski APBD 2024 masih hampir sama dengan APBD 2023, namun akan dicoba mendesain anggaran agar lebih efektif.**