Oleh: Syarifuddin*
DI Indonesia, paradigma pembangunan selalu dikaitkan dengan pengamalan Pancasila berupa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Idealnya, pembangunan dalam hal tersebut tidak sebatas pembangunan ekonomi tetapi juga suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang hidup di masyarakat.
Oleh sebab itu, pembangunan nasional sepatutnya menjadi cerminan kehendak terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, serta beriringan dengan pengembangan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
BACA JUGA:Bupati Nina Minta PPPK Terus Tingkatkan Kompetensi
Namun, kesuksesan pembangunan selalu sangat relatif dan politis. Setiap rezim selalu merasa bahwa agenda pembangunan yang diusungnya telah berhasil dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
Analisis statistik, tidak jarang, digunakan untuk mengglorifikasi satu atau dua aspek pembangunan untuk menutupi kegagalan pada aspek pembangunan di bidang lain.
Grand Design pembangunan kerap digaungkan pada berbagai zaman pemerintahan. Laksana sebuah pesawat, optimisme bahwa Indonesia akan dapat lepas landas menuju tingginya peradaban negara maju selalu terucap pada setiap zaman.
Sayangnya, sampai hari ini, kita masih berkutat dengan banyak masalah yang menyebabkan kita kebingungan untuk mengidentifikasikan diri kita; belum maju, sudah maju, atau tidak maju-maju.
BACA JUGA:Sinergi Normalisasi Sungai Cimanuk
BELAJAR DARI ORDE BARU?
Energi negara ini begitu terkuras dalam menjalani revolusi fisik di tahun 1945an. Medio tahun 1960an adalah waktu ketika kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi sangat buruk.
Pergolakan politik, pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat, dan deficit spending yang menyebabkan hiperinflasi adalah faktor penyebabnya.
Runtuhnya karisma Soekarno menjadi anak tangga yang kokoh untuk naiknya Soeharto dan memulai rezim Orde Baru.
BACA JUGA:Polisi Buru Bandar Besar