Kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang radikal di bawah arahan Soeharto. Pembangunan dikonstruksikan melalui Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita) sebagai satuan perencanaan yang dilaksanakan selama 30 tahun.
Repelita semata-mata disusun untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan serta mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial.
Pembangunan ekonomi Orde Baru secara umum dapat dibagi ke dalam tiga periode dengan setiap periodenya memiliki kebijakan-kebijakan untuk konteks ekonomi yang spesifik.
Periode-periode tersebut adalah pemulihan ekonomi (1966-1973), pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat (1974-1982), dan pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1996).
Orde Baru, yang berfokus pada pembangunan ekonomi, mengawali langkahnya dengan melakukan reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan bergabung kembali ke International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Bank Dunia. Hal ini menyebabkan bantuan keuangan mengalir dari berbagai negara ke Indonesia.
Politik konfrontasi Soekarno dengan Malaysia juga dihentikan oleh Orde Baru. Hiperinflasi ditekan dengan memberdayakan para teknokrat ekonomi terbaik melalui penyusunan rencana pemulihan ekonomi yang sistematis.
Stabilitas harga dibangun melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang.
Selanjutnya, mekanisme pasar bebas dilaksanakan dengan tindakan membebaskan kontrol pasar melalui implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968.
BACA JUGA:Puluhan Pejabat Pengawas Ikuti Pelatihan Kepemimpinan
Ragam kebijakan itu memberikan insentif lebih untuk para investor yang menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 10% pada 1968.
Indonesia masa Orde Baru sangat diuntungkan oleh dua kali terjadinya oil boom. Yang pertama terjadi pada 1973/1974 ketika Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar.
Yang kedua terjadi di tahun 1978/1979 ketika Revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Hal tersebut menyebabkan pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan Pemerintah meningkat tajam.
Sektor publik pada akhirnya memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi-investasi dalam pembangunan daerah, pembangunan sosial, infrastruktur dan pendirian industri-industri (dasar skala besar), di antaranya termasuk industri-industri substitusi impor.
BACA JUGA:Sangkanika Edugarden, Eatery & Wellnes Tawarkan Destinasi Kebun Buah Naga Kuning
Barang-barang modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa yang makin membesar. Hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang berkembang.