Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono mengundang pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan dalam seleksi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk membuktikan tuduhan mereka. Tuduhan ini mencuat setelah pengumuman hasil seleksi anggota badan adhoc PPK oleh KPU Kuningan.
"Kami di KPU Kuningan selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan," tegas Asep Budi Hartono saat ditemui di sela agenda pelantikan anggota PPK di Hotel Horison Kuningan, Kamis (16/5).
Asep menjelaskan, bahwa seluruh proses seleksi anggota PPK telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme perekrutan anggota PPK untuk Pilkada 2024 sudah diatur oleh PKPU Nomor 2 tentang tahapan dan jadwal serta keputusan nomor 476 tentang proses CAT untuk seleksi anggota PPK.
Menanggapi pertanyaan mengapa nilai tertinggi tidak lolos menjadi anggota PPK, Asep mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan pertama kali terjadi. Ia menyatakan, peserta dengan nilai CAT tinggi yang tidak lolos seleksi juga pernah terjadi pada tahun 2022.
BACA JUGA:Penjaringan Bacakada PPP, 3 Nama Kembalikan Formulir Pendaftaran
"Selain tes CAT, ada juga tahapan wawancara. Mungkin saat CAT nya memiliki nilai tinggi, tetapi saat wawancara tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan, sehingga ada di antaranya yang tidak lolos," jelas Asep.
Berbicara tentang 12 calon PPK incumbent yang merupakan Ketua PPK di 12 kecamatan yang tidak lolos seleksi, Asep menyebutkan bahwa yang tidak lolos bukan hanya ketua saja.
"Sejumlah calon anggota PPK incumbent yang berada di bagian Data dan Informasi (Datin), Teknis, dan lainnya pun banyak yang tidak lolos pada seleksi kemarin," katanya.
Ia menambahkan, secara kolektif kolegial, kepengurusan PPK pasti mengalami perubahan, tidak hanya di posisi ketua saja. Menanggapi dugaan adanya calon anggota PPK titipan dari organisasi tertentu, Asep mempersilakan pihak yang menuding untuk mengecek langsung ke anggota PPK yang lolos saat ini.
BACA JUGA:Ngamumule Warisan Leluhur, Ribuan Pelajar Mainkan Angklung di Puncak Hardiknas
"Kalau terkait titipan atau dugaan transaksional, silakan cek langsung ke teman-teman PPK. Kami menjamin KPU Kuningan menertibkan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KPU Kuningan mendapat sorotan negatif dari sejumlah elemen masyarakat. Kritikan ini muncul akibat dugaan adanya praktik transaksional yang melibatkan kepentingan politik tertentu, terutama oleh pimpinan Komisioner KPU Kuningan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan adalah salah satu pihak yang secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap KPU Kuningan.
Ketua IMM Kuningan Renis Amarulloh, menyampaikan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan komisioner KPU Kuningan dalam praktik transaksional dengan politisi.
"Dugaan keterlibatan ini bukan hanya mengancam integritas pemilu, tetapi juga menggerogoti pondasi demokrasi yang telah dibangun," ujar Renis dalam keterangan rilisnya, kemarin.
BACA JUGA:Partai Golkar Galang Kekuatan