Big Data dapat memberikan dukungan keputusan yang lebih baik dan pembuatan kebijakan yang lebih informatif. Marijn Janssen Profesor di Delft University of Technology mengatakan bahwa Big Data yang lebih cepat dan lebih kaya terhadap realitas yang berkembang, serta layanan yang ditingkatkan berdasarkan pemahaman yang lebih baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Big data memiliki manfaat menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah sosial yang masih berkelanjutan, seperti kemacetan transportasi, pelayanan kesehatan, dan produksi energi berkelanjutan.
Salah satu aplikasi penting Big Data dalam pemerintahan adalah smart city dimana pengelolaan data untuk proses pengembangan dan pelayanan kota. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses analisis kota sehingga memudahkan dalam proses memahami kondisi/masalah dan secara otomatis dan atau manual dan digunakan dalam melakukan Tindakan dengan cepat.
KESIAPAN BIG DATA GOVERNANCE
Untuk mempersiapkan aplikasi Big Data dalam sektor publik di Indonesia, penulis menggarisbawahi tiga elemen dasar dalam menjamin kesiapan penggunaan big data menjadi kerangka kerjanya yaitu keselarasan organisasi, kematangan organisasi, dan kemampuan organisasi.
Elemen pertama adalah menilai keselarasan organisasi. Kita perlu menilai sejauh mana penggunaan Big Data cocok dengan tujuan strategis organisasi publik tertentu. Ini berkaitan dengan memastikan penggunaan Big Data dapat sinergis dengan struktur organisasi, kegiatan utama, dan strateginya.
BACA JUGA:SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Gelar Halalbihalal
Faktor kedua yang diatasi adalah kematangan organisasi dimana terkait dengan sejauh mana inisiatif e-governance diaplikasikan dengan komprehensi dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi publik.
Kematangan organisasi mengindikasikan sejauh mana organisasi telah berkembang menuju keadaan di mana mereka mampu berkolaborasi dengan organisasi publik lainnya secara digital dan tanpa ada sekat atau kesenjangan otoritas pengelolaan data antar sektor.
Selain itu aplikasi teknologi digital dalam pengelolaan manajemen publik lebih berorientasi pada warga dan kebijakan yang didorong oleh permintaan atau bottom-up.
Lebih banyak kerjasama dan lebih banyak perhatian terhadap tuntutan masyarakat membuat lebih banyak data tersedia untuk aplikasi Big Data. Dengan demikian data dapat lebih mudah dikelola untuk membantu organisasi publik lebih baik menyediakan dan menyesuaikan kegiatan, layanan, dan pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi masyarakat.
BACA JUGA:Caruban Nagari Archery Open Tournament 2024
Faktor ketiga yang perlu diatasi adalah kemampuan organisasi baik secara sumber daya manusia maupun kelembagaan. (*)
Penulis Bekerja di RS UMC Cirebon