Iip menyoroti bahwa kekosongan jabatan sekda sangat krusial, terutama menjelang masa akhir tugasnya sebagai Pj Bupati pada 9 Februari mendatang. Jika jabatan ini dibiarkan kosong, menurutnya, berpotensi membahayakan sistem birokrasi di Kabupaten Kuningan, terutama terkait fungsi administrasi, pengelolaan anggaran, dan kebijakan daerah.
Iip juga menyatakan bahwa seluruh proses ini telah ia jalankan sebagai bagian dari kepatuhannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kebijakan pemerintah pusat. "Saya tidak melihat ini sebagai persoalan pribadi. Sebagai ASN, kita wajib tunduk dan patuh pada aturan pemerintah pusat," tegasnya.
Dengan kembali bertugas di Kesbangpol, Iip berharap proses open bidding yang sudah ia rintis dapat diteruskan dengan baik demi memastikan kelancaran roda pemerintahan. Terkait anggaran Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, ia juga menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp1,4 triliun harus dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Acara pisah sambut ini dihadari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Wakil Ketua DPRD Kuningan H Dwi Basyuni Natsir, dan H Ujang Kosasih. Kemudian Kapolres AKBP Willy Andrian, Dandim 0615 Letkol Arh Kiki Aji Wiryawan serta Kajari Kuningan Dudi Mulyakusumah. Hadir juga Pj Sekda HA Taufik Rohman, para pejabat Pemkab Kuningan, tamu undangan dan berbagai komponen masyarakat. (ags)