CIREBON-Soal rencana mutasi yang bakal di gelar di Kabupaten Cirebon terus menuai kritik dari masyarakat.
Pasalnya, kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon jelang Pilkada serentak 2024 rentan terhadap kepentingan politik.
Ya, Pamkab Cirebon dalam waktu dekat ini akan menggelar rotasi dan mutasi pejabat.
BACA JUGA:Mereka yang Sempat Ikut Terseret Kasus Vina-Eky: Ingin 7 Terpidana Segera Bebas
Dalam sebuah kesempatan, pengamat Kebijakan Publik, Predi Fibrina SE mengatakan bahwa mutasi dan rotasi memang sebuah kebutuhan organisasi dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan upaya meningkatkan pelayanan publik.
Namun, jika dilakukan pada saat proses peralihan kekuasaan seperti Pilkada ini, kebijakan mutasi dan rotasi bisa menimbulkan sejumlah asumsi tidak produktif.
“Artinya, akan muncul tanda tanya di masyarakat, kenapa harus ada mutasi dan rotasi jelang Pilkada serentak?,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima radarcirebon.com, Sabtu 28 September 2024.
BACA JUGA:Sidang TKP Kasus Vina dan Eky, Hakim Ajak Baca Al Fatihah
Sehingga, lanjut Predi, masyarakat pun akan mengajukan pertanyaan selanjutnya, apakah ini salah satu wujud ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pilkada ini?
“Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak melakukan tindakan mutasi dan rotasi,” imbuhnya.
Dia menyarankan kepada Pj Bupati Cirebon untuk fokus terhadap tugas-tugasnya yang bersifat public service di saat masa transisi kepemimpinan ini.
BACA JUGA:Sidang TKP Kasus Vina-Eky: Ingin Dapat Gambaran Seutuhnya
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang difokuskan. Misalnya, menyelesaikan persoalan sampah dan lainnya,” ucapnya.
Dan yang paling penting, menjaga dan mengawal ASN untuk tetap netral dalam kontestasi Pilkada serentak ini.
“Utamanya, jaga netralitas sesuai pesan Kemendagri. Salah satu caranya, tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan jelang Pilkada serentak 2024,” tegasnya.