ICC Tegas Tolak Kebijakan Mutasi Jelang Pilkada Serentak, Begini Alasanya

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Senin , 30 Sep 2024 - 14:25

Ketua ICC Kabupaten Cirebon Aceng Sudarman mengkritisi rencana Pemkab Cirebon menggelar mutasi menjelang Pilkada 2024.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Rencana Pemkab Cirebon menggelar rotasi dan mutasi ASN menjelang Pilkada 2024 terus menuai kritik.

Agenda tersebut dinilai sarat kepentingan politik dan berpotensi memicu kegaduhan di kalangan ASN, terutama di tengah situasi politik yang semakin menghangat.

Ketua Indonesia Crisis Center (ICC) Kabupaten Cirebon Aceng Sudarman SH menyatakan rencana mutasi yang diinisiasi Pemkab Cirebon saat ini tidak tepat, meskipun ada kekosongan di sejumlah posisi.

Menurut Aceng, tugas utama Pj Bupati adalah menjaga kondusivitas jelang pilkada, bukan melakukan rotasi atau mutasi jabatan.

“Pj Bupati sifatnya sementara, hanya bertugas sampai pelantikan bupati terpilih usai pilkada. Mengambil kebijakan mutasi saat ini sangat tidak tepat," tegas Aceng kepada Radar Cirebon, Minggu 29 September 2024.

Sebagai mantan anggota DPRD, Aceng dengan tegas menolak kebijakan mutasi atau rotasi jabatan oleh Pj Bupati. Menurutnya, Undang-Undang Pilkada sudah jelas melarang rotasi dan mutasi ASN untuk menjaga stabilitas politik selama proses pilkada.

“Untuk menjaga kondusifitas pilkada, seorang Pj Bupati seharusnya fokus mengayomi seluruh pemangku kepentingan, baik itu masyarakat umum maupun ASN"

"Mutasi hanya diperbolehkan dalam kondisi sangat krusial, misalnya jika ada ASN yang terlibat kasus hukum," jelasnya.

Ia juga mengkritisi jika Pj Bupati menggunakan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai dasar legitimasi untuk melakukan rotasi. Menurutnya, SE tersebut tidak bisa mengesampingkan aturan yang lebih tinggi, seperti UU atau Peraturan Pemerintah.

“Jika SE dijadikan dasar memaksakan rotasi atau mutasi, itu adalah pandangan yang keliru," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar Pj Bupati berhati-hati terhadap masukan bawahannya dan meminta agar mutasi dan rotasi dihentikan jelang pilkada.

icc tegas tolak kebijakan mutasi jelang pilkada serentak, begini alasanya                            cirebon- rencana pemkab cirebon menggelar rotasi dan mutasi asn menjelang pilkada 2024 terus menuai kritik.
agenda tersebut dinilai sarat kepentingan politik dan berpotensi memicu kegaduhan di kalangan asn, terutama di tengah situasi politik yang semakin menghangat.
ketua indonesia crisis center (icc) kabupaten cirebon aceng sudarman sh menyatakan rencana mutasi yang diinisiasi pemkab cirebon saat ini tidak tepat, meskipun ada kekosongan di sejumlah posisi.
baca juga:perumdam tirta bhakti raharja raih penghargaan sebagai bumd jasa air dengan kinerja terbaik 
menurut aceng, tugas utama pj bupati adalah menjaga kondusivitas jelang pilkada, bukan melakukan rotasi atau mutasi jabatan.
“pj bupati sifatnya sementara, hanya bertugas sampai pelantikan bupati terpilih usai pilkada. mengambil kebijakan mutasi saat ini sangat tidak tepat," tegas aceng kepada radar cirebon, minggu 29 september 2024.
sebagai mantan anggota dprd, aceng dengan tegas menolak kebijakan mutasi atau rotasi jabatan oleh pj bupati. menurutnya, undang-undang pilkada sudah jelas melarang rotasi dan mutasi asn untuk menjaga stabilitas politik selama proses pilkada.
baca juga:ppk sukagumiwang pasang zona apk di 7 desa 
“untuk menjaga kondusifitas pilkada, seorang pj bupati seharusnya fokus mengayomi seluruh pemangku kepentingan, baik itu masyarakat umum maupun asn"
"mutasi hanya diperbolehkan dalam kondisi sangat krusial, misalnya jika ada asn yang terlibat kasus hukum," jelasnya.
ia juga mengkritisi jika pj bupati menggunakan surat edaran (se) mendagri sebagai dasar legitimasi untuk melakukan rotasi. menurutnya, se tersebut tidak bisa mengesampingkan aturan yang lebih tinggi, seperti uu atau peraturan pemerintah.
baca juga: open bidding jabatan sekda, pcnu kuningan: langkah tepat guna jaga kesinambungan pemerintahan
“jika se dijadikan dasar memaksakan rotasi atau mutasi, itu adalah pandangan yang keliru," imbuhnya.
ia juga mengingatkan agar pj bupati berhati-hati terhadap masukan bawahannya dan meminta agar mutasi dan rotasi dihentikan jelang pilkada.
“cukup tunjuk plt untuk posisi yang kosong. jangan ada kebijakan definitif yang justru bisa membuat para asn nanti bekerja tidak nyaman setelah pilkada," terang aceng.
baca juga:sah, iing daiman gantikan arif sebagai pj sekda kota cirebon
sebagai pemerhati pemerintahan, aceng berharap pj bupati mempertimbangkan kembali rencana mutasi dan lebih fokus menjaga kondusivitas menjelang pilkada 2024.
“saya harap tidak ada rotasi dalam waktu dekat ini. dari segi aturan maupun situasi politik, langkah ini tidak relevan," pungkasnya.
seperti diketahui, saat ini pemkab cirebon sudah melaksanakan ujikom bagi para pejabat eselon dua. di mana, ada belasan eselon dua yang telah mengikuti uji kompetensi.
bahkan pada pada jumat 27 september 2024 sudah berlangsung tes wawancara bagi para eselon dua tersebut. hasil uji kompetensi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pj bupati untuk melakukan rotasi dan mutasi.