Tanpa Gaji, Tanpa Pekerjaan, DPRD Terima Aspirasi Pekerja yang Diperlakukan Tidak Layak

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 25 Dec 2024 - 19:10

MENGADU: DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari puluhan pekerja PT Bhirawa Cirebon pada Selasa siang (24/12). Mereka mengeluhkan nasib pekerjaan yang semakin tidak menentu. -AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari puluhan pekerja PT Bhirawa Cirebon pada Selasa siang (24/12).

Aspirasi tersebut terkait nasib para pekerja yang dipindahkan tanpa pembayaran gaji dan tanpa pekerjaan yang jelas.

Kepada anggota Komisi II DPRD, mereka mengeluhkan nasib pekerjaan yang semakin tidak menentu.

Sebab, sejumlah karyawan diminta untuk dipindahkan ke Surabaya tanpa kepastian kerja yang jelas dan tanpa upah.

Para pekerja menilai kebijakan perusahaan tersebut sebagai upaya pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.

Merespons keluhan karyawan PT Bhirawa, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Subagja, menyatakan keprihatinannya terhadap pekerja yang menjadi korban kebijakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang tersebut.

“Tentu kami akan memanggil semua pihak, baik PT Bhirawa, Comfeed, maupun warga yang merasa dirugikan, agar persoalan ini dapat segera terselesaikan,” janjinya.

Subagja juga menyoroti masalah perusahaan terkait hak dasar pekerja yang belum dipenuhi oleh PT Bhirawa, seperti jaminan kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Hak dasar ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan sebelum merekrut tenaga kerja.

Selain itu, Subagja juga menyoroti status PT Bhirawa yang berasal dari luar Kota Cirebon. Kemitraan antara PT Bhirawa dan PT Comfeed dinilai tidak memerhatikan sumber daya lokal.

“Jika PT Bhirawa hanya berperan sebagai pihak ketiga atau vendor dalam jasa angkutan, semestinya mereka menggunakan vendor lokal saja,” ujarnya.

Ia pun akan mendesak Pemda Kota Cirebon untuk lebih selektif dalam memberikan perizinan terhadap perusahaan, agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jika tidak ada kepastian, kami akan membicarakan hal ini dengan pimpinan dan Pemda untuk bertindak cepat, apakah PT Bhirawa masih layak beroperasi atau tidak,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MM MMTr berjanji akan segera menindaklanjuti aduan warga terkait tidak terpenuhinya hak-hak pekerja dalam waktu sepekan ke depan.

tanpa gaji, tanpa pekerjaan, dprd terima aspirasi pekerja yang diperlakukan tidak layak                            cirebon – dprd kota cirebon menerima aspirasi dari puluhan pekerja pt bhirawa cirebon pada selasa siang (24/12). 
aspirasi tersebut terkait nasib para pekerja yang dipindahkan tanpa pembayaran gaji dan tanpa pekerjaan yang jelas.
kepada anggota komisi ii dprd, mereka mengeluhkan nasib pekerjaan yang semakin tidak menentu. 
sebab, sejumlah karyawan diminta untuk dipindahkan ke surabaya tanpa kepastian kerja yang jelas dan tanpa upah.
para pekerja menilai kebijakan perusahaan tersebut sebagai upaya pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.
merespons keluhan karyawan pt bhirawa, wakil ketua komisi ii dprd kota cirebon, subagja, menyatakan keprihatinannya terhadap pekerja yang menjadi korban kebijakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang tersebut.
“tentu kami akan memanggil semua pihak, baik pt bhirawa, comfeed, maupun warga yang merasa dirugikan, agar persoalan ini dapat segera terselesaikan,” janjinya.
subagja juga menyoroti masalah perusahaan terkait hak dasar pekerja yang belum dipenuhi oleh pt bhirawa, seperti jaminan kesehatan atau bpjs ketenagakerjaan. 
hak dasar ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan sebelum merekrut tenaga kerja.
selain itu, subagja juga menyoroti status pt bhirawa yang berasal dari luar kota cirebon. kemitraan antara pt bhirawa dan pt comfeed dinilai tidak memerhatikan sumber daya lokal.
“jika pt bhirawa hanya berperan sebagai pihak ketiga atau vendor dalam jasa angkutan, semestinya mereka menggunakan vendor lokal saja,” ujarnya.
ia pun akan mendesak pemda kota cirebon untuk lebih selektif dalam memberikan perizinan terhadap perusahaan, agar kejadian serupa tidak terulang.
“jika tidak ada kepastian, kami akan membicarakan hal ini dengan pimpinan dan pemda untuk bertindak cepat, apakah pt bhirawa masih layak beroperasi atau tidak,” tegasnya.
anggota komisi ii dprd kota cirebon, anton octavianto se mm mmtr berjanji akan segera menindaklanjuti aduan warga terkait tidak terpenuhinya hak-hak pekerja dalam waktu sepekan ke depan.
salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan dan peninjauan langsung ke lokasi pt bhirawa yang beroperasi di kota cirebon.
“kami juga akan menyampaikan hal ini ke pimpinan, dan segera meninjau lokasi tersebut, serta melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
kuasa hukum warga, reno sukriano, mengapresiasi respons cepat dprd kota cirebon terhadap aduan warga terkait keberadaan pt bhirawa cirebon.
ia menuntut agar pt comfeed juga bertanggung jawab atas kehadiran pt bhirawa di kota cirebon dan menginginkan pemda untuk mengkaji ulang status operasional perusahaan tersebut karena dianggap tidak berperikemanusiaan.
“kami, sebagai masyarakat, meminta pemkot untuk mengkaji ulang keberadaan pt bhirawa karena perusahaan ini tidak memberikan hak apapun kepada pekerja, bahkan sampai membuang pekerja ke luar kota,” ujarnya. (azs)