Sepertinya Jadi Kepala Daerah Itu Banyak Tidak Enaknya

BACA JUGA:Suarakan Kebangkitan dari Dalam

Salah satu ciri Kepala Daerah yang berintegritas adalah melanjutkan program-program baik dan menyelesaikan permasalahan yang belum/tidak tuntas dari kepemimpinan sebelumnya. Yang menjadi perkara adalah permasalahan yang belum/tidak tuntas ini menyangkut persoalan hukum atau tidak? 

Jika ya, maka pusinglah pejabat baru ini, karena semuanya tidak akan lepas dari kait-mengait dengan anak buah yang dipimpinnya.

3. Dituntut untuk Memikirkan dan Menjalankan Visi-Misinya di 5 Tahun Ke Depan 

Sudah menjadi pakem bahwa rangkaian Pilkada akan bertemu dengan penyampaian Visi-Misi. Di arena ini para kandidat Kepala Daerah menyampaikan janji-janji politiknya di depan publik. 

BACA JUGA:Paslon Sudah Rikes, Ini Langkah yang akan Dilakukan KPU Kota Cirebon

Dokumen milik pemenang tentu akan didokumentasikan secara integral dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. 

Visi-Misi tersebut akan terjabar menjadi tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang mengikat dan harus ia alankan selama masa kepemimpinannya. Ada satu hal yang harus direnungi kembali oleh seorang Kepala Daerah sesaat setelah dilantik, yaitu kejadian yang sangat jarang terjadi bahwa janji politik yang identik dengan Visi-Misi itu dapat diwujudkan dengan kata “selesai”. 

Dengan kata lain, perwujudan Visi-Visi Kepala Daerah hingga akhir masa jabatan seringkali tidak tuntas, biarpun menjabat selama 2 (dua) periode.

Dalam kondisi seperti ini, maka seorang Kepala Daerah yang amanah akan senantiasa berpikir tentang bagaimana ending dari perwujudan janji-janji yang tertuang dalam Visi Misinya itu. Ingat, berpikir serius itu identik dengan energi yang tidak besar.

BACA JUGA:Pemilu Awal dengan Pasangan Calon: Beres Unggul

4. Banyak Memperoleh Tagihan, Tekanan dan Rongrongan 

Perjalanan kepemimpinan Kepala Daerah pasti ada plus dan minusnya. Yang riskan adalah jika minus. Jika minus itu terkait dengan pemenuhan janji yang tidak kunjung tiba, maka konsekuensinya adalah tagihan, tekanan, dan juga rongrongan. 

Terlebih di era digital seperti sekarang ini, setiap kesalahan dan kelemahan yang menimpa Kepala Daerah sangat rawan dan riskan masuk dalam pemberitaan media sosial. Ujung-ujungnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi keinginannya. Yang model begini ini sering terjadi.

5. Dihantui Oleh Keadaan Harus Mengembalikan Modal