Sepertinya Jadi Kepala Daerah Itu Banyak Tidak Enaknya

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 01 Sep 2024 - 21:22

Ilustrasi kepala daerah.-istimewa-

Oleh: Satrio Luhur Pambudi*

MEMBACA 2 artikel di halaman Wacana Radar Cirebon hari Kamis, 29 Agustus 2024 berjudul Memang Jadi Kepala Daerah Itu Enak? dan Hari Jumat, 30 Agustus 2024 berjudul Jawaban Seorang Awam untuk Artikel Agung Sedijono, rasanya menarik perhatian saya turut serta untuk memberikan warna tersendiri pada halaman Wacana di koran ini.

Idealnya, yang seharusnya responsif menulis artikel-artikel dengan tema itu adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota). Karena merekalah yang merasakan betul bagaimana pahit-getirnya.

Bukan asem-manisnya. Untuk itu, bolehlah saya pun merasa percaya diri untuk mengatakan bahwa jadi Kepala Daerah itu banyak tidak enaknya.

Berbeda dengan Pak Syarif yang mengatakan enak, karena Kepala Daerah memiliki hak protokoler dengan kedudukan sangat berharga dan memiliki hak keuangan berupa gaji dan tunjangan yang besar.

Lagian, kalau tidak enak mana ada yang mau berlelah-lelah mengikuti kontestasi pilkada, tulisnya. Mereka dalam perjalanan memimpin daerah memiliki kekuasaan dan keistimewaan yang luar biasa.

Baiklah, saya sebagai orang yang hari-hari bergaul dalam lingkungan kampus juga tidak luput dari pendengaran dan penglihatan terhadap sosok Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Sedikitnya ada 8 (delapan) alasan, mengapa menjadi Kepala Daerah itu banyak tidak enaknya.

1. Memerlukan Modal Besar

Di era digital ini tampaknya telah menguak berbagai fenomena kehidupan dengan sangat jelas bahkan vulgar. Tak terkecuali, siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus mengeluarkana biaya (uang) yang sangat besar yang jumlah nolnya minimal 9. Lalu timbul pertanyaan: untuk apa dan dari mana asal uang itu?

Jawabannya tentu sudah bisa ditebak bahwa uang itu digunakan untuk: pertama, biaya pra kampanye (tebar pesona menciptakan daya pikat di hati masyarakat) sebelum secara resmi mencalonkan diri. Kedua, biaya memperoleh rekomendasi dari partai pengusung (memang mungkin saja ada yang gratis, tapi kemungkiannya sangat kecil).

Ketiga biaya kampanye, dan keempat mungkin saja syukuran kemenangan. Sementara itu uang bisa saja berasal dari pribadi, sponsor, atau kedua-duanya.

2. Tiada Hari Tanpa Memikirkan dan Menyelesaikan Masalah di 5 Tahun Ke Belakang

sepertinya jadi kepala daerah itu banyak tidak enaknya                            oleh: satrio luhur pambudi*
membaca 2 artikel di halaman wacana radar cirebon hari kamis, 29 agustus 2024 berjudul memang jadi kepala daerah itu enak? dan hari jumat, 30 agustus 2024 berjudul jawaban seorang awam untuk artikel agung sedijono, rasanya menarik perhatian saya turut serta untuk memberikan warna tersendiri pada halaman wacana di koran ini.
idealnya, yang seharusnya responsif menulis artikel-artikel dengan tema itu adalah sosok yang pernah menjabat sebagai kepala daerah (bupati atau wali kota). karena merekalah yang merasakan betul bagaimana pahit-getirnya.
bukan asem-manisnya. untuk itu, bolehlah saya pun merasa percaya diri untuk mengatakan bahwa jadi kepala daerah itu banyak tidak enaknya. 
baca juga:produk umkm layak masuk pasar modern
berbeda dengan pak syarif yang mengatakan enak, karena kepala daerah memiliki hak protokoler dengan kedudukan sangat berharga dan memiliki hak keuangan berupa gaji dan tunjangan yang besar.
lagian, kalau tidak enak mana ada yang mau berlelah-lelah mengikuti kontestasi pilkada, tulisnya. mereka dalam perjalanan memimpin daerah memiliki kekuasaan dan keistimewaan yang luar biasa. 
baiklah, saya sebagai orang yang hari-hari bergaul dalam lingkungan kampus juga tidak luput dari pendengaran dan penglihatan terhadap sosok kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. sedikitnya ada 8 (delapan) alasan, mengapa menjadi kepala daerah itu banyak tidak enaknya.
1. memerlukan modal besar
baca juga:tinumpuk juara umum mtq tingkat kecamatan
di era digital ini tampaknya telah menguak berbagai fenomena kehidupan dengan sangat jelas bahkan vulgar. tak terkecuali, siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengeluarkana biaya (uang) yang sangat besar yang jumlah nolnya minimal 9. lalu timbul pertanyaan: untuk apa dan dari mana asal uang itu? 
jawabannya tentu sudah bisa ditebak bahwa uang itu digunakan untuk: pertama, biaya pra kampanye (tebar pesona menciptakan daya pikat di hati masyarakat) sebelum secara resmi mencalonkan diri. kedua, biaya memperoleh rekomendasi dari partai pengusung (memang mungkin saja ada yang gratis, tapi kemungkiannya sangat kecil). 
ketiga biaya kampanye, dan keempat mungkin saja syukuran kemenangan. sementara itu uang bisa saja berasal dari pribadi, sponsor, atau kedua-duanya.
2. tiada hari tanpa memikirkan dan menyelesaikan masalah di 5 tahun ke belakang 
baca juga:suarakan kebangkitan dari dalam
salah satu ciri kepala daerah yang berintegritas adalah melanjutkan program-program baik dan menyelesaikan permasalahan yang belum/tidak tuntas dari kepemimpinan sebelumnya. yang menjadi perkara adalah permasalahan yang belum/tidak tuntas ini menyangkut persoalan hukum atau tidak? 
jika ya, maka pusinglah pejabat baru ini, karena semuanya tidak akan lepas dari kait-mengait dengan anak buah yang dipimpinnya.
3. dituntut untuk memikirkan dan menjalankan visi-misinya di 5 tahun ke depan 
sudah menjadi pakem bahwa rangkaian pilkada akan bertemu dengan penyampaian visi-misi. di arena ini para kandidat kepala daerah menyampaikan janji-janji politiknya di depan publik. 
baca juga:paslon sudah rikes, ini langkah yang akan dilakukan kpu kota cirebon
dokumen milik pemenang tentu akan didokumentasikan secara integral dengan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. 
visi-misi tersebut akan terjabar menjadi tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang mengikat dan harus ia alankan selama masa kepemimpinannya. ada satu hal yang harus direnungi kembali oleh seorang kepala daerah sesaat setelah dilantik, yaitu kejadian yang sangat jarang terjadi bahwa janji politik yang identik dengan visi-misi itu dapat diwujudkan dengan kata “selesai”. 
dengan kata lain, perwujudan visi-visi kepala daerah hingga akhir masa jabatan seringkali tidak tuntas, biarpun menjabat selama 2 (dua) periode.
dalam kondisi seperti ini, maka seorang kepala daerah yang amanah akan senantiasa berpikir tentang bagaimana ending dari perwujudan janji-janji yang tertuang dalam visi misinya itu. ingat, berpikir serius itu identik dengan energi yang tidak besar.
baca juga:pemilu awal dengan pasangan calon: beres unggul
4. banyak memperoleh tagihan, tekanan dan rongrongan 
perjalanan kepemimpinan kepala daerah pasti ada plus dan minusnya. yang riskan adalah jika minus. jika minus itu terkait dengan pemenuhan janji yang tidak kunjung tiba, maka konsekuensinya adalah tagihan, tekanan, dan juga rongrongan. 
terlebih di era digital seperti sekarang ini, setiap kesalahan dan kelemahan yang menimpa kepala daerah sangat rawan dan riskan masuk dalam pemberitaan media sosial. ujung-ujungnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi keinginannya. yang model begini ini sering terjadi.
5. dihantui oleh keadaan harus mengembalikan modal
baca juga:ke lokasi masjid as salam, dmi dan at taqwa center ajak ulurkan tangan
mau itu uang sendiri, terlebih uang sponsor, sejatinya tidak pernah ada seorang kepala daerah yang tidak berpikir tentang bagaimana caranya agar modal investasi jabatannya itu kembali. dengan kata lain ia akan selalu berpikir bagaimana uang itu kembali. jika ada yang “nothing to lose” itu sungguh keren dan istimewa.
berpikir tentang pengembalian modal itu adalah hal yang lumrah (tidak salah). yang salah adalah uang pengembalian itu didapat dari tempat yang salah, yang dilarang oleh undang-undang. 
singkat kata, jangan didapat melalui korupsi. pertanyaan selanjutnya, adakah kepala daerah yang bersih dari kkn? ketika keadaan sang tembok menjawab tidak ada, maka hal ini akan menjadi hantu.
6. hari-hari rileks/santai sangat minim
baca juga:“gempa” di masjid as salam cirebon: terasa getaran aneh saat salat magrib
jika 1 minggu boleh diubah menjadi 10 hari dan hari kerja tetap 5 hari, mungkin di benak semua kepala daeah akan mengusulkan kepada dunia agar hal itu diberlakukan.
tujuannya sederhana, agar memiliki waktu libur yang banyak, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk rileks/santai (refreshing). 
namun yang terjadi adalah tetap 5 hari kerja dan 2 hari libur. dan di saat libur itupun tidak dapat menghindari yang mamanya ; undangan, kunjungan, telepon seluler yang selalu berdering, dan lain-lain. kecuali bagi yang nomor teleponnya berganti-ganti, mungkin relative tidak memiliki gangguan dering. hanya risikonya akan dicela oleh penggemarnya?
7. rentan terserang penyakit 
baca juga:para pemimpin negara afrika hadiri hlf msp dan iaf 2024
kata sang dokter, salah satu sumber penyakit yang berbahaya adalah salah kelola pikiran. mau sepintar apapun dalam mengelola pikiran dan perasaan, maka kerentanan terhadap penyakit itu tidak mudah dihindari. yang paling dikhawatirkan adalah penyakit kejiwaan. ini dampaknya fatal.
8. ancaman tidak dihargai setelah menjabat
alasan yang terakhir ini sesungguhnya relatif, namun hal ini tidak boleh dianggap remeh. pembawaan diri seorang kepala daerah pada saat menjabat akan sangat menentukan. jika ia baik maka akan selalu diingat dan dihargai oleh warga masyarakatnya. jika yang terjadi sebaliknya, maka otomatis yang datang adalah sebaliknya, dicemooh.
para pembaca yang baik, demikianlah 8 hal yang sempat saya gali untuk menambah cita rasa 2 (dua) artikel sebagaimana saya sampaikan di atas. yang perlu digarisbawahi adalah masalah enak, setengah enak, atau banyak tidak enaknya yang menjalani adalah kepala daerah. 
baca juga:france unbowed mengajukan pemakzulan terhadap presiden macron
adalah hal yang tidak mungkin dihindari dalam kondisi peraturan perundang-undangan yang mengkondisikan demokrasi seperti ini. 
cukup banyak kepala daaerah yang dipuji karena keberhasilannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakatnya. dan tidak sedikit kepala daerah banyak mendapat celaan dan cacian hanya karena kedunguannya. 
jadi, semuanya akan kembali kepada bagaimana sang kepala daerah itu mau dan mampu membawa dan menempatkan dirinya hingga membuat warga masyarakatnya senang, terlebih bahagia. somoga tulisan ini bermanfaat, khususnya bagi calon-calaon kepala daerah di wilayah nusantara maju tercinta ini. (*)
*penulis adalah mahasiswa s2 studi pembangunan itb, tinggal di kota cirebon