Golkar Siapkan Sanksi Tegas

INDRAMAYU-Partai Golkar secara resmi mengusung Bambang Hermanto (Baher)-Kasan Basari sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu di Pilkada Indramayu 2024.

Namun, di sisi lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu H Syaefudin SH MH melakukan deklarasi dan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Lucky Hakim sebagai calon bupati yang diusung Nasdem, PKS dan partai nonparlemen. 

Sehingga, dengan kehadiran Lucky Hakim-Syaefudin yang sudah mendaftar ke KPU, Selasa (27/8), berpotensi memecah suara partai berlambang pohon beringin itu.

Langkah Syaefudin berduet dengan Lucky Hakim yang sudah deklarasi dan mendaftar ke KPU mendapat tanggapan serius dari fungsionaris Partai Golkar Indramayu. Pasalnya, Syaefudin masih menjabat sebagai ketua DPD Golkar Indramayu.

BACA JUGA:Dokumen Lucky Hakim-Syaefudin Lengkap

Ketua Harian DPD Golkar Jawa Barat H Daniel Muttaqien Syafiuddin (DMS) mengatakan, langkah H Syaefudin yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati mendampingi Lucky Hakim menunjukan sikap ketidak jelasan.

Karena, kata Daniel, rekomendasi DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan formulir model B1.KWK untuk mengusung pasangan calon Bambang Hermanto-Kasan Basari. 

“Yang pasti, ketidak ada kejelasan dengan sikap beliau terkait Pilkada Indramayu akan ada sanksi dari Partai Golkar. Karena ketika sudah terbit B1.KWK yang sudah diterbitkan oleh masing-masing partai, Golkar maupun Gerindra menjadi keputusan tertinggi partai. Berpartai itu ada aturannya, ada mekanismenya. Jadi ketika beliau memang mendaftar sebagai calon bupati atau wakil bupati pasti kita akan lakukan langkah-langkah tertentu,” papar Daniel.

Sementara itu, Sekertaris DPD Golkar Indramayu H Muhaemin mengungkapkan, sebagai kader partai pihaknya harus fatsun apa yang menjadi keputusan partai  saat ini, dimana DPP telah merekomendasikan Bambang Hermanto (Baher)-Kasan untuk Pilkada Indramayu 2024. 

BACA JUGA:Maraknya Kasus Bunuh Diri

“Saya memang sebagai pendamping Pak Syaefudin, tapi sebagaimana telah diputuskan ini menjadi komitmen ketika yang ditugaskan sudah menjadi keputusan ke DPD itu ya harus tegak lurus,” tandasnya. 

Dikatakan Muhaemin, ketika bicara konsekuensi ketika ada pengurus atau kader partai tidak tegak lurus, maka akan dipakai aturan main sesuai anggaran dasar rumah tangga, ada sanksi-sanksi yang diberikan termasuk kepada ketua DPD saat ini.

“Jadi kita sudah sepakat dengan para kader struktur, baik itu pengurus DPD, PK, organisasi sayap sampai akar rumput, kita maksimalkan pastikan pasangan Baher dan Kasan jadi bupati dan wakil bupati kedepan, dan secara tegas ketika ada dari mereka yang tidak patuh sanksi tegas diberlakukan,” ujarnya. (oni)