Mahasiswa Majalengka Desak DPR Hormati Putusan MK

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 23 Aug 2024 - 10:37

Gelombang protes mahasiswa Majalengka pada Kamis, 22 Agustus 2024. Jalan Utama KH Abdul Halim, salah satu poros lalu lintas terpenting di Kota Majalengka, menjadi lokasi aksi blokade mahasiswa yang semakin membesar.-dokumen -tangkapan layar

”Dengan kebijakan yang picik, para penguasa mengamputasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak dahulu,” tegas orator di depan massa.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan ”Peringatan Darurat Indonesia” yang viral di media sosial.

Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pilkada 2024.

Gerakan ini tidak hanya terjadi di Majalengka tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan betapa luasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan DPR.

Ketua HMI Cabang Majalengka, Rizfan Alauzi Hidayatusidqi, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak DPR untuk menghormati putusan MK.

Menurutnya, langkah DPR yang terus memaksakan pembahasan revisi UU Pilkada, meskipun sudah jelas bertentangan dengan putusan MK, adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Ada dua poin krusial dalam revisi ini yang secara terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK,” ujar Rizfan.

Ia menjelaskan, pertama, perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, padahal putusan MK telah menghapus syarat tersebut.

Kedua, batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur justru mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan bukan MK, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Rizfan juga menyoroti proses pembahasan revisi UU Pilkada yang berlangsung sangat cepat, bahkan terkesan dipaksakan.

“Pembahasan hingga pengesahan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Interupsi dari fraksi yang menolak pun tidak dihiraukan oleh Baleg,” ungkapnya.

Mahasiswa Majalengka, bersama dengan ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia, menuntut DPR untuk mengakomodasi seluruh putusan MK dan berhenti merusak sistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

mahasiswa majalengka desak dpr hormati putusan mk                             majalengka- gelombang protes mahasiswa terus membesar, termasuk di pusat kota majalengka pada kamis, 22 agustus 2024.
jalan utama kh abdul halim, salah satu poros lalu lintas terpenting di kota ini, menjadi lokasi aksi blokade oleh mahasiswa.
ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap langkah-langkah yang diambil dewan perwakilan rakyat (dpr), yang dinilai telah merusak demokrasi di indonesia. 
sejak siang hari, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di majalengka telah memadati jalan dan mempersiapkan unjuk rasa besar-besaran. 
baca juga:lomba pukul tepung dan joget biskuit ramaikan peringatan hut ri di slb-c yplb majalengka 
mereka menutup akses jalan utama kh abdul halim, sehingga arus lalu lintas dialihkan oleh kepolisian ke jalur alternatif.
kendaraan yang terpaksa berhenti tidak dapat melanjutkan perjalanan. 
namun, hal ini justru semakin memotivasi para demonstran, yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar.
baca juga:gunakan qr code untuk pembelian bbm jenis pertalite, warga majalengka mengaku tidak tahu
”lanjutkan mahasiswa!” teriak pengendara yang terhenti di tengah aksi.
dukungan tersebut semakin menguatkan tekad para mahasiswa untuk melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka didengar.
aksi ini diprakarsai oleh himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang majalengka, yang mengangkat isu besar yang menjadi perhatian nasional, yaitu dugaan pengkhianatan terhadap demokrasi oleh dpr.
baca juga:kelompok tani mangga angling dharma kedatangan petani filipina dan australian
dalam orasinya, salah satu orator utama menyampaikan dengan lantang bahwa demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh pendahulu bangsa kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan dpr.
”dengan kebijakan yang picik, para penguasa mengamputasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak dahulu,” tegas orator di depan massa.
aksi ini merupakan bagian dari gerakan ”peringatan darurat indonesia” yang viral di media sosial.
gerakan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan dpr yang dianggap mengabaikan putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait revisi undang-undang pilkada 2024.
baca juga:jalan penghubung desa anjarsari-sukahaji sudah di cor beton
gerakan ini tidak hanya terjadi di majalengka tetapi juga di berbagai daerah di indonesia, menunjukkan betapa luasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan dpr.
ketua hmi cabang majalengka, rizfan alauzi hidayatusidqi, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak dpr untuk menghormati putusan mk. 
menurutnya, langkah dpr yang terus memaksakan pembahasan revisi uu pilkada, meskipun sudah jelas bertentangan dengan putusan mk, adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan demokrasi di indonesia.
baca juga:pemkab indramayu buka 123 formasi cpns, pendaftaran secara online melalui situs resmi sscasn 
“ada dua poin krusial dalam revisi ini yang secara terang-terangan tidak merujuk pada putusan mk,” ujar rizfan. 
ia menjelaskan, pertama, perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di dprd, padahal putusan mk telah menghapus syarat tersebut. 
kedua, batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur justru mengacu pada putusan mahkamah agung (ma) dan bukan mk, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.
rizfan juga menyoroti proses pembahasan revisi uu pilkada yang berlangsung sangat cepat, bahkan terkesan dipaksakan. 
baca juga:pegawai dinas prkp dibekali edukasi anti korupsi
“pembahasan hingga pengesahan ruu pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. interupsi dari fraksi yang menolak pun tidak dihiraukan oleh baleg,” ungkapnya.
mahasiswa majalengka, bersama dengan ratusan ribu mahasiswa di seluruh indonesia, menuntut dpr untuk mengakomodasi seluruh putusan mk dan berhenti merusak sistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
mereka siap melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka didengar dan direspons dengan tindakan nyata.