Fasilitas Publik Terbengkalai di Perumahan

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:06

SOAL PSU: Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Ir Adil Prayitno MT menyampaikan tidak sedikit perumahan yang belum menyerahkan PSU.-samsul huda-radar cirebon

Adil juga menegaskan bahwa landasan hukum untuk serah terima ini telah diatur dengan jelas dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, Perda Nomor 4 Tahun 2014, dan Perbup Nomor 189 Tahun 2022.

“Pemda akan terus memantau dan mendorong agar perumahan yang sudah dihuni segera menyelesaikan proses serah terima PSU kepada Pemda Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (sam)

fasilitas publik terbengkalai di perumahan                            cirebon-ratusan pengembang perumahan di kabupaten cirebon lambat menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum (psu) kepada pemerintah daerah.
akibatnya, banyak fasilitas publik di perumahan tersebut terbengkalai dan tidak tersentuh perbaikan.
dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan (dpkpp) kabupaten cirebon mencatat dari 556 pengembang perumahan, hanya 98 yang telah menyerahkan psu secara resmi kepada pemerintah daerah. selain itu, ada 4 perumahan lainnya yang saat ini sedang dalam proses serah terima. 
“total ada 102 perumahan yang telah mengajukan serah terima. namun, baru 91 perumahan yang psunya telah bersertifikat dan resmi menjadi aset pemerintah daerah,” ujar kepala dpkpp kabupaten cirebon ir adil prayitno mt kepada radar cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (22/8).
baca juga:tekan lahan gagal panen
menurut adil, lambatnya serah terima psu ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan para developer terhadap aturan pemerintah. 
banyak pengembang atau developer yang meninggalkan proyek perumahan mereka dalam keadaan belum selesai, terutama karena bangkrut atau alasan lainnya. 
“beberapa developer meninggalkan psu dalam kondisi rusak dan tidak layak guna. bahkan, ada yang menyerahkan psu dengan kondisi yang jauh dari standar yang ditetapkan,” ungkap adil.
tak hanya itu, ada pula kasus dimana legalitas perumahan hilang akibat proses pembangunan yang terlalu lama. dalam beberapa kasus, psu malah beralih fungsi menjadi bangunan lain atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
baca juga:buka 60 formasi cpns
selain itu, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara luas psu yang tercantum dalam sertifikat dengan kondisi di lapangan, serta belum selesainya proses pemecahan (splitsing) sertifikat induk dari kavling perumahan.
“meski demikian, sesuai dengan perbup 189 tahun 2022, jika pengembang sudah bangkrut, pemda tetap dapat melakukan serah terima psu, bahkan tanpa kehadiran developer,” jelasnya.
adil menambahkan, keresahan warga terhadap situasi ini semakin meningkat. banyak warga yang mengajukan audiensi dengan pemda untuk mencari solusi. sebagai respon, pemda berupaya mempermudah proses serah terima bagi perumahan yang sudah ditinggalkan oleh pengembang.
ia menekankan pentingnya kepatuhan para developer untuk segera menyelesaikan serah terima psu agar fasilitas publik dapat dikelola dengan baik oleh pemda. 
baca juga:pompa air laut yang masuk ke saluran irigasi pertanian
adil juga menegaskan bahwa landasan hukum untuk serah terima ini telah diatur dengan jelas dalam permendagri nomor 9 tahun 2009, perda nomor 4 tahun 2014, dan perbup nomor 189 tahun 2022.
“pemda akan terus memantau dan mendorong agar perumahan yang sudah dihuni segera menyelesaikan proses serah terima psu kepada pemda kabupaten cirebon,” pungkasnya. (sam)