Akal-akalan DPR dan Pemerintah: Putusan MK 60-70 Ditabrak, Putusan MK 90 Dipatuhi

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 21 Aug 2024 - 21:55

Baleg DPR RI menggelar rapat bersama Mendagri dan Menkumham untuk membahas RUU Pilkada. Pada rapat itu disetujui bahwa revisi RUU Pilkada dibawa ke rapat paripurna pada hari Kamis (22/8/2024).-anisha aprilia-disway-radar cirebon

JAKARTA- Rapat Panja Baleg DPR RI dengan agenda revisi UU Pilkada, Rabu (21/8/2024), melahirkan keputusan kontroversial.

Baleg DPR menganulir putusan MK Nomor 60 dan 70 soal ambang batas pencalonan dalam pilkada serta syarat usia calon.

Pemerintah diwakili Menkumham Supratman Andi Agtas dan Mendagri Tito Karnavina, juga menyepakati hal itu. Hal ini berbeda ketika putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia capres.

Seperti diketahui, pada Selasa (20/8), MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yakni gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai yang tak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Aturan itu tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) yang diubah MK.

Kemudian, syarat calon gubernur-calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Atas putusan MK itu, Baleg DPR RI langsung gerak cepat melakukan revisi UU Pilkada dan menganulir keputusan MK tersebut. Soal usia calon kepala daerah misalnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) lebih jelas ketimbang putusan MK yang menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan usia minimal 30 tahun calon dihitung saat penetapan calon oleh KPU.

Artinya, Baleg DPR menyetujui bahwa usia terendah calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun saat pelantikan, merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). “Setuju ya merujuk pada Mahkamah Agung ya? Lanjut," tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Baidowi atau Awiek.

Rapat sempat diinterupsi oleh politisi PDIP Putera Nababan. “Setuju atas apa ini pimpinan? Sudah dihitung per fraksi," tanya Anggota Baleg PDIP Putra Nababan. “Ya keputusan MA. Fraksi PDIP sudah diberi kesempatan ngomong fraksi lain kan punya hak sama. Mayoritas. Silakan lanjut, tidak perlu mengatur fraksi lain. Fraksi lain menyatakan persetujuannya ya kita fair aja ya," sambung Awiek.

Dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili Menkumham Supratman Andi Agtas juga menyepakati hal ini. “Ini kan usulan dari DPR maka pemerintah ikut saja kesepakatan di parlemen. Karena sebagai bahan penghargaan, maka kalau bisa bulat memutuskan kami ikut saja," kata Supratman.

Dengan demikian, syarat minimal usia 30 tahun untuk gubernur-wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota-wakil hanya berlaku ketika mereka dilantik, bukan ketika mendaftar.

akal-akalan dpr dan pemerintah: putusan mk 60-70 ditabrak, putusan mk 90 dipatuhi                            jakarta- rapat panja baleg dpr ri dengan agenda revisi uu pilkada, rabu (21/8/2024), melahirkan keputusan kontroversial.
baleg dpr menganulir putusan mk nomor 60 dan 70 soal ambang batas pencalonan dalam pilkada serta syarat usia calon.
pemerintah diwakili menkumham supratman andi agtas dan mendagri tito karnavina, juga menyepakati hal itu. hal ini berbeda ketika putusan mk no 90/puu-xxi/2023 soal syarat usia capres.
seperti diketahui, pada selasa (20/8), mk mengetok palu untuk dua gugatan terkait pilkada 2024, yakni gugatan dengan perkara nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024.
baca juga:sekjen partai gelora: mk memutuskan hal yang tak dimohonkan
lewat dua putusan tersebut, mk memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi dprd.
partai yang tak memperoleh kursi dprd, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt). aturan itu tertuang dalam pasal 40 ayat (1) yang diubah mk.
kemudian, syarat calon gubernur-calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.
atas putusan mk itu, baleg dpr ri langsung gerak cepat melakukan revisi uu pilkada dan menganulir keputusan mk tersebut. soal usia calon kepala daerah misalnya, wakil ketua baleg dpr ri achmad baidowi menyebut putusan mahkamah agung (ma) lebih jelas ketimbang putusan mk yang menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan usia minimal 30 tahun calon dihitung saat penetapan calon oleh kpu.
baca juga:pilbup cirebon, parpol non parlemen buka pendaftaran calon bupati-wakil bupati
artinya, baleg dpr menyetujui bahwa usia terendah calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun saat pelantikan, merujuk pada putusan mahkamah agung (ma). “setuju ya merujuk pada mahkamah agung ya? lanjut," tanya wakil ketua baleg dpr ri ahmad baidowi atau awiek.
rapat sempat diinterupsi oleh politisi pdip putera nababan. “setuju atas apa ini pimpinan? sudah dihitung per fraksi," tanya anggota baleg pdip putra nababan. “ya keputusan ma. fraksi pdip sudah diberi kesempatan ngomong fraksi lain kan punya hak sama. mayoritas. silakan lanjut, tidak perlu mengatur fraksi lain. fraksi lain menyatakan persetujuannya ya kita fair aja ya," sambung awiek.
dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili menkumham supratman andi agtas juga menyepakati hal ini. “ini kan usulan dari dpr maka pemerintah ikut saja kesepakatan di parlemen. karena sebagai bahan penghargaan, maka kalau bisa bulat memutuskan kami ikut saja," kata supratman.
dengan demikian, syarat minimal usia 30 tahun untuk gubernur-wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota-wakil hanya berlaku ketika mereka dilantik, bukan ketika mendaftar.
baca juga:viral peringatan darurat: indonesia sedang tak baik-baik saja
kesepakatan baleg dpr menggunakan putusan ma ini membuat sorotan publik tertuju pada kaesang, putra bungsu presiden jokowi yang disebut-sebut akan maju pilkada jawa tengah. dengan syarat usia dihitung saat pelantikan tahun depan, itu artinya usia kaesang sudah 30 tahun.
sementara itu, anggota baleg dpr dari fraksi pdip tb hasanuddin melihat ada kejanggalan dalam kesepakatan panja ruu pilkada soal putusan mk nomor 60 dan 70 tentang persyaratan calon maju pilkada. ia menyebut putusan yang diketok tak sesuai dengan yang dicetak.
“hari ini mau dipelajari karena ada seolah-olah ditayangkan seolah-olah sesuai dengan keputusan mk tapi ternyata setelah dipelajari tidak sesuai," kata tb hasanuddin di gedung dpr, senayan, jakarta, rabu, 21 agustus 2024.
“iya, itu hanya set-set-set ketok aja begitu ya. jadi begini, tadi yang ditayangkan itu konon sudah sesuai dengan putusan mk. setelah diprint ternyata tidak, gitu. ini kan setelah ini masih ada pembicaraan. kami fraksi mau diskusi dulu hasil print-print-nannya bukan hasil yang ditayangkan," imbuh hasanuddin.
baca juga:dani-fitria kian mesra, berpeluang dipasangkan di pilkada kota cirebon
dalam rapat panja ruu pilkada itu memang menyepakati putusan mk atas perubahan syarat ambang batas atau threshold. akan tetapi, putusan tersebut hanya berlaku pada partai politik (parpol) non parlemen. “disetujui panja 21 agustus 2024, usulan dpr," ujar wakil ketua badan legislasi (baleg) dpr ri, achmad baidowi (awiek).
“ini sebenarnya kan mengadopsi putusan mk yang mengakomodir partai nonparlemen bisa mencalonkan kepala daerah. jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke kpu, kan sebelumnya nggak bisa, setuju ya?” kata awiek.
terpisah, pakar kepemiluan titi anggraini mengatakan putusan mk tidak dapat dibenturkan dengan putusan ma karena mk memiliki wewenang sebagai penafsir konstitusi yang mutlak. “sehingga putusan mk harus dipedomani oleh semua pihak, tidak terkecuali dpr, pemerintah, dan mahkamah agung," tegas titi dalam pernyataan resminya, rabu (21/8).
dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) itu menggarisbawahi, ketika mk sudah memberi tafsir, maka itulah ketentuan yang harus diikuti semua pihak. “senang atau tidak senang," jelasnya.
baca juga:maju pilkada kota cirebon, eti herawati-suhendrik terima rekomendasi pks
titi juga menekankan bahwa putusan mk bersifat final dan mengikat. maka kalau sampai dilanggar, telah terjadi pembangkangan konstitusi. dan bila terus dibiarkan, maka pilkada 2024 bisa menjadi inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan.
ia menegaskan semua pihak harus tunduk pada putusan mk. “pemerintah, dpr, dan semua elemen bangsa harus menghormati dan tunduk pada putusan mk. jangan hanya mau tunduk pada putusan mk no.90/puu-xxi/2023 soal syarat usia capres," sindir titi anggraini. (dsw/rc)