Eks Sekjen DPP PKB Dilaporkan ke Polisi

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Rabu , 07 Aug 2024 - 20:14

Anggota Fraksi PKB DPRD Kuningan M Apip Firmansyah didampingi Abdul Haris selaku pendamping hukum, menunjukan bukti telah melaporkan eks Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Polres Kuningan, Polda Jabar, Rabu (7/8).-ist-radar cirebon

"Iya, kami telah selesai melaporkan Saudara Lukman Edy dalam kaitannya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PKB," ujar Sukirman dikutip jpnn, Selasa (6/8).

Dikatakan Sukirman, pelaporan terhadap Lukman Edy sebelumnya juga telah dilakukan oleh DPP PKB di Mabes Polri Jakarta. Adapun laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/262/VIII/2024/Bareskrim Polri tertanggal 5 Agustus 2024.

Bagaimana reaksi Lukman Edy? Saat dihubungi terpisah, mantan anggota DPR RI itu menilai persoalan tersebut seharusnya tidak perlu sampai ke polisi.

Namun dia memandang adanya laporan ini akan menjadi kesempatan bagi dirinya menjelaskan terkait pernyataannya yang dipermasalahkan.

Lukman Edy sebelumnya memenuhi panggilan panitia khusus PBNU yang mengurus hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan PKB, serta mendalami masalah di antara kedua lembaga tersebut, Rabu (31/7) lalu.

"Memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, sejak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok, terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB,” ujar Lukman seperti dikutip Antara.

Menurut Lukman, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

"Saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu masalah di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai, bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro,” tuturnya.

Oleh karena itu, Lukman membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama, dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019, saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut. "Untuk bisa jadi perbandingan dari PBNU untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro,” ujarnya. (ags)

eks sekjen dpp pkb dilaporkan ke polisi                            salah seorang pengurus dpc pkb kabupaten kuningan melaporkan muhammad lukman edy ke polres kuningan, polda jabar, rabu (7/8). diketahui, orang yang dilaporkan merupakan eks sekjen dpp pkb yang diduga mencemarkan nama baik pkb khususnya ketum pkb muhaimin iskandar.
"hari ini saya melakukan pelaporan ke pihak kepolisian terhadap saudara pak lukman. kami sangat menyesalkan pernyataan pak lukman yang menyebutkan bahwa keputusan-keputusan pkb tidak melibatkan dewan syuro," kata anggota fraksi pkb dprd kuningan m apip firmansyah didampingi abdul haris selaku pendamping hukum kepada awak media.
pihaknya beranggapan, jika video yang tersebar diduga berisi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik partai.
"jadi saudara pak lukman ini menuding pkb termasuk gus muhaimin, tidak melibatkan dewan syuro dalam pengambilan keputusan, itu adalah tidak benar," tandasnya.
baca juga:bpkpd komitmen netral dalam pilkada
ia menegaskan, bahwa pkb memiliki peran aktif dalam menjembatani komunikasi dengan para kiai, pesantren, dan masyarakat. salah satunya adalah perjuangan untuk memberikan insentif bagi guru ngaji dan kiai yang akhirnya terealisasi pada 2021.
dirinya juga menanggapi tuduhan mengenai ketidaktransparanan anggaran. justru pkb sangat solid dan tidak ada masalah, dalam pengelolaan anggaran atau komunikasi dengan para kiai dan ulama.
"dukungan kami terhadap kiai dan pesantren di kuningan sudah terbukti dan terjalin dengan baik. pernyataan pak lukman ini merugikan kami sebagai kader pkb dan menciptakan kesan negatif menjelang pilkada," imbuhnya.
pihaknya menegaskan, bahwa laporan tersebut sudah disampaikan kepada kapolres kuningan untuk ditindaklanjuti.
baca juga:perbaikan permanen setelah lima tahun longsor
"kami berharap kapolres segera memberikan jawaban atas surat yang kami buat. kami juga didampingi oleh beberapa saksi dalam proses ini, termasuk pak haji gozali, pak haji hariri, dan pak rudi," sebutnya.
dengan soliditas pkb yang terjaga, ia optimis bahwa partai ini akan terus berkembang dan berkontribusi positif di kabupaten kuningan.
sebelumnya, sekretaris pkb jawa tengah (jateng) sukirman telah melaporkan eks sekretaris jenderal (sekjen) pkb muhammad lukman edy ke markas kepolisian daerah jawa tengah (polda jateng), selasa (6/8).
sukirman mengatakan bahwa pelaporan ini adalah buntut pernyataan lukman edy yang mencemarkan dan memfitnah partai pimpinan muhaimin iskandar tersebut. 
baca juga:kenaikan target pajak dinilai fantastis
"iya, kami telah selesai melaporkan saudara lukman edy dalam kaitannya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap pkb," ujar sukirman dikutip jpnn, selasa (6/8).
dikatakan sukirman, pelaporan terhadap lukman edy sebelumnya juga telah dilakukan oleh dpp pkb di mabes polri jakarta. adapun laporan tersebut tercatat dengan nomor lp/b/262/viii/2024/bareskrim polri tertanggal 5 agustus 2024. 
bagaimana reaksi lukman edy? saat dihubungi terpisah, mantan anggota dpr ri itu menilai persoalan tersebut seharusnya tidak perlu sampai ke polisi.
namun dia memandang adanya laporan ini akan menjadi kesempatan bagi dirinya menjelaskan terkait pernyataannya yang dipermasalahkan. 
baca juga:bakal sisipkan materi stunting di sekolah
lukman edy sebelumnya memenuhi panggilan panitia khusus pbnu yang mengurus hubungan antara pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) dengan pkb, serta mendalami masalah di antara kedua lembaga tersebut, rabu (31/7) lalu. 
"memang keinginan kuat dari pbnu untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan nu dan pkb ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, sejak pilpres, muktamar nu di lampung, kok, terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara pbnu dengan pkb,” ujar lukman seperti dikutip antara. 
menurut lukman, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi pkb, termasuk ketua umum pkb muhaimin iskandar yang akrab disapa cak imin. 
"saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu masalah di mana pkb di bawah kepemimpinan cak imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai, bahkan formalnya, muktamar bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari dewan syuro,” tuturnya. 
baca juga:miliki beragam potensi wisata desa, minta revisi administrasi keuangan di daerah
oleh karena itu, lukman membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) lama, dan hasil muktamar bali yang dilaksanakan pada 2019, saat bertemu dengan pansus pbnu tersebut. "untuk bisa jadi perbandingan dari pbnu untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi dewan syuro,” ujarnya. (ags)