Selamasa Masa Jabatan KI Hanya Tangani 5 Perkara Sengketa Informasi, Tahun 2021/2022 Tidak Ada Perkara

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 26 Jul 2024 - 12:12

Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon mencatat adanya peningkatan jumlah perkara sengketa informasi publik yang telah sampai ke tahap persidangan.-dokumen -tangkapan layar

Menurut Adi, mayoritas perkara yang masuk adalah instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Hanya ada satu instansi vertikal yang terlibat sebagai termohon dalam sengketa informasi.

Dia menambahkan, jumlah perkara yang sedikit ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik di instansi pemerintahan dan badan publik Kota Cirebon sudah cukup terbuka, baik untuk permohonan dari individu maupun badan hukum.

“Ini menunjukkan bahwa PPID di setiap instansi sudah cukup responsif dalam memberikan layanan informasi, sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan respon dalam waktu 30 hari,” jelasnya.

BACA JUGA:RPP Manajemen ASN Segera Rampung

Selama satu tahun terakhir, ribuan permohonan layanan informasi telah dilayani oleh instansi yang diminta.

Kota Cirebon juga telah dua tahun berturut-turut meraih predikat Kota Informatif tingkat Jawa Barat.

Namun demikian, KI terus melakukan upaya untuk memperkuat optimalisasi layanan informasi publik di seluruh instansi pemerintahan dan badan publik di Kota Cirebon, sesuai dengan standar pelayanan informasi publik.

Contohnya, dengan mewajibkan setiap instansi memiliki PPID yang diakui secara resmi oleh pimpinan, menyediakan meja pelayanan informasi, serta aktif melakukan publikasi melalui portal atau media sosial instansi masing-masing.

selamasa masa jabatan ki hanya tangani 5 perkara sengketa informasi, tahun 2021/2022 tidak ada perkara                            cirebon- komisi informasi (ki) kota cirebon menggelar sidang untuk menyelesaikan perkara sengketa informasi publik, kamis 25 juli. 
sidang ini merupakan yang ketiga kalinya diadakan pada tahun 2024.
catatan dari ki kota cirebon menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara sengketa informasi publik yang telah sampai ke tahap persidangan.
baca juga:pihak vina tetap yakin pembunuhan, siapkan saksi jika dipanggil pengadilan
meskipun jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan skala ki daerah tingkat kabupaten/kota.
adi arifudin sh, ketua ki kota cirebon, menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2024, pihaknya telah menerima laporan permohonan sengketa informasi sebanyak 3 perkara, yang semuanya telah teregister dan disidangkan.
jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
baca juga:pk saka tatal, giliran jaksa sampaikan kontra memori novum
selama periode keanggotaan ki kota cirebon 2021-2025, tidak ada perkara yang dilaporkan pada tahun 2021 karena masa pandemi. 
pada tahun 2022 juga tidak ada perkara yang tercatat.
pada tahun 2023, terdapat 2 perkara sengketa informasi yang tercatat.
baca juga:pilkada kota cirebon, ono bocorkan duet fitria-karso 
“total selama masa jabatan ki kota cirebon periode 2021-2025, kami telah menangani 5 perkara sengketa informasi. jumlah perkara tahun ini saja sudah mencapai 3 perkara hanya dalam satu semester,” ungkapnya.
bandingkan dengan dua periode sebelumnya sejak pembentukan ki kota cirebon, hanya ada 2 perkara sengketa informasi yang ditangani dalam delapan tahun.
menurut adi, mayoritas perkara yang masuk adalah instansi pemerintah daerah kota cirebon.
baca juga:kepala bp2mi ungkap pengendali judi online: inisial t, tak pernah tersentuh hukum
hanya ada satu instansi vertikal yang terlibat sebagai termohon dalam sengketa informasi.
dia menambahkan, jumlah perkara yang sedikit ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik di instansi pemerintahan dan badan publik kota cirebon sudah cukup terbuka, baik untuk permohonan dari individu maupun badan hukum.
“ini menunjukkan bahwa ppid di setiap instansi sudah cukup responsif dalam memberikan layanan informasi, sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan respon dalam waktu 30 hari,” jelasnya.
baca juga:rpp manajemen asn segera rampung
selama satu tahun terakhir, ribuan permohonan layanan informasi telah dilayani oleh instansi yang diminta. 
kota cirebon juga telah dua tahun berturut-turut meraih predikat kota informatif tingkat jawa barat.
namun demikian, ki terus melakukan upaya untuk memperkuat optimalisasi layanan informasi publik di seluruh instansi pemerintahan dan badan publik di kota cirebon, sesuai dengan standar pelayanan informasi publik.
contohnya, dengan mewajibkan setiap instansi memiliki ppid yang diakui secara resmi oleh pimpinan, menyediakan meja pelayanan informasi, serta aktif melakukan publikasi melalui portal atau media sosial instansi masing-masing.