Minta Prioritaskan Tenga Kerja Pribumi, Bupati Cirebon Panggil Tiga Kepala Dinas

BERI PERNYATAAN: Bupati Cirebon Drs H Imron MAg memanggil dinas terkait soal penyerapan tenaga kerja lokal yang dirasakan masih kurang, kemarin.-CECEP NACEPI-RADAR CIREBON

SUMBER-Bupati Cirebon Drs H Imron MAg minta dinas terkait untuk memastikan  perusahan di Kabupaten Cirebon memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Pernyataan bupati yang juga ketua PDI Perjuangan itu, setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat jika mencari pekerjaan cukup sulit.

Padahal, Imron merasa, pabrik yang ada di Kabupaten Cirebon telah dipermudah pengurusannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. 

“Saya tidak meminta uang tapi hanya meminta ke perusahaan, agar pekerja pribumi menjadi prioritas menjadi tenaga kerja di pabrik tersebut,” ujar Imron. Namun, di lapangan ternyata masih banyak tenaga kerja dari luar Cirebon.

BACA JUGA:Warga Belanda Protes terhadap Kemenangan Geert Wilders

Untuk itu, dirinya sudah memanggil dinas terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Pendidikan (Disdik), terkait penyerapan tenaga kerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan persoalan itu.

Bupati mengaku sengaja memanggil Disdik, karena terkait siswa SMK yang akan keluar tetapi belum memiliki pekerjaan. “Kemudian terkait perusahaan, saya memanggil Disnaker dan Indag,” ujarnya.

Menurutnya, saat sidak keperusahaan banyak pekerja yang mengaku dari Cirebon, tetapi ternyata hanya domisilinya saja. “Jadi ini juga yang kami pertanyakan kepada Disnaker agar memprioritaskan warga pribumi untuk mendapat pekerjaan di perusahaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengaku, setuju jika warga Kabupaten Cirebon mendapat prioritas peluang kerjanya. “Minimalnya, 60 persen pekerja di satu perusahaan warga Kabupaten Cirebon,” ungkap Novi. 

BACA JUGA:Situasi Gaza Selatan, Mengalami Pengeboman Terparah

Namun, pihaknya memiliki sejumlah kendala, terkait data, dimana saat ini data ketenagakerjaan di perusahaan menghadap ke data Kemenaker. 

“Data wajib laporan ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) tidak di-update, mengenai jumlah pekerjaannya, warga Cirebon atau luar. Itu pemikiran kami,” jelasnya. 

Novi mengaku setuju dengan bupati Cirebon kalau lowongan kerjaan untuk warga Kabupaten Cirebon harus dipriroritaskan, sebelum orang lain.

BACA JUGA:Inovasi Kesehatan, Rumah Sakit Apung Diapresiasi Internasional

Tag
Share