Pj Bupati Majalengka: Ada 10 PR Terkait Pelayanan Publik yang Harus Dibenahi di Pemkab Majalengka

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 15 May 2024 - 12:00

Ada 10 Pekerjaan Rumah (PR) yang menjadi fokus Pj Bupati Majalengka H Dedi Supandi, terkait pelayanan publik.-dokumen -tangkapan layar

Sebagai contoh, terdapat kendala terkait pelimpahan kewenangan yang belum dilakukan dari bupati kepada camat.

"Pada tahun ini, sebelum Agustus, saya meminta untuk segera menyelesaikan masalah pelimpahan kewenangan. Sehingga dalam anggaran perubahan, pelimpahan kewenangan kepada camat dapat disentralisasi," katanya.

PR kelima menurutnya, belum semua instansi daerah memiliki SOP yang sesuai dengan ketentuan yang memudahkan masyarakat. Keenam, survei kepuasan masyarakat masih dilakukan secara manual.

"Kita sudah beralih ke sistem baru, tapi masih belum sebagus di Jawa Barat. Bayangkan, di Jawa Barat survei dilakukan melalui aplikasi Sapawarga. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan handphone untuk mengisi survei kepuasan?" tanyanya.

Ketujuh, adalah kesadaran untuk mengakses SP4N LAPOR masih rendah. Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang melaporkan melalui akun Instagram pribadi mereka.

Kedelapan, pelaksanaan forum konsultasi publik masih kurang. "Kami membuka konsep '1 instansi, 1 inovasi'," tambahnya.

Ia meminta setiap dinas memiliki inovasi sendiri. Meskipun saat ini beberapa inovasi sudah diterapkan di beberapa dinas, namun belum semua dinas memiliki inovasi.

Menurutnya, inovasi diperlukan karena dapat mempercepat proses kerja. Misalnya, dengan pendekatan digital, proses yang sebelumnya memakan waktu satu tahun bisa diselesaikan lebih cepat.

"Tingkat pelayanan publik di Jawa Barat masih berada di peringkat 17-19," tegasnya.

Sementara itu, kepuasan publik terhadap pelayanan Pemda Majalengka mencapai 83 persen hingga April 2024.

BACA JUGA:Komitmen Tingkatkan Kualitas PNS

Hal ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat berkunjung ke Majalengka pada Rabu, 8 Mei 2024.

pj bupati majalengka: ada 10 pr terkait pelayanan publik yang harus dibenahi di pemkab majalengka                            majalengka - setidaknya ada 10 pekerjaan rumah terkait pelayanan publik yang harus dibenahi di kabupaten majalengka.
dan, 10 pr tersebut sekarang yang menjadi fokus perhatian dari pemkab majalengka yang saat ini di bawah komando pj bupati h dedi supandi.
untuk, poin pertama adalah digitalisasi yang belum merata secara menyeluruh di setiap instansi daerah.
baca juga:8 orang ambil formulir, bakal calon bupati dari pkb bakal ikuti ukk
"meskipun sudah ada digitalisasi, masih belum terintegrasi dengan baik antara instansi daerah. ini merupakan pr bagi kita," ujar pj bupati majalengka h dedi supandi.
kata dia, pr yang kedua adalah bahwa pelayanan publik ini masih belum mutakhir sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
masih ditemukan data-data yang sudah usang dan belum diperbarui.
baca juga:bkpsdm gelar ujian dinas dan upkppi buat mengukur kompetensi asn
"dalam konsep layanan publik, jika data yang digunakan baik, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan baik," jelasnya.
ketiga, dedi supandi menyatakan bahwa belum ada mall pelayanan publik.
oleh karena itu, dalam masa jabatannya selama satu tahun sebagai pj bupati, ia akan mendorong pembangunan mall pelayanan publik.
baca juga:ketua kpu ri sebut caleg terpilih tak harus mundur jika maju pilkada 2024, perludem: salah kaprah
"saya bahkan meminta arahan kepada pak sekda provinsi (jabar), kita akan menunggu anggaran pemerintah. jika memungkinkan, kami akan berkolaborasi agar mall pelayanan publik segera dibangun," ucapnya.
dedi supandi melanjutkan, saat ini belum semua instansi di pemkab majalengka memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.
sebagai contoh, terdapat kendala terkait pelimpahan kewenangan yang belum dilakukan dari bupati kepada camat.
baca juga:caleg kota cirebon dilantik agustus, jadi hambatan bagi yang ingin maju pilkada 2024
"pada tahun ini, sebelum agustus, saya meminta untuk segera menyelesaikan masalah pelimpahan kewenangan. sehingga dalam anggaran perubahan, pelimpahan kewenangan kepada camat dapat disentralisasi," katanya.
pr kelima menurutnya, belum semua instansi daerah memiliki sop yang sesuai dengan ketentuan yang memudahkan masyarakat. keenam, survei kepuasan masyarakat masih dilakukan secara manual.
"kita sudah beralih ke sistem baru, tapi masih belum sebagus di jawa barat. bayangkan, di jawa barat survei dilakukan melalui aplikasi sapawarga. bagaimana masyarakat bisa menggunakan handphone untuk mengisi survei kepuasan?" tanyanya.
baca juga:tanamkan nilai kejujuran sejak dini 
ketujuh, adalah kesadaran untuk mengakses sp4n lapor masih rendah. bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang melaporkan melalui akun instagram pribadi mereka.
kedelapan, pelaksanaan forum konsultasi publik masih kurang. "kami membuka konsep '1 instansi, 1 inovasi'," tambahnya.
ia meminta setiap dinas memiliki inovasi sendiri. meskipun saat ini beberapa inovasi sudah diterapkan di beberapa dinas, namun belum semua dinas memiliki inovasi.
baca juga:ketua dewan pendidikan kabupaten cirebon sebut surat edaran pj gubernur tidak jelas
menurutnya, inovasi diperlukan karena dapat mempercepat proses kerja. misalnya, dengan pendekatan digital, proses yang sebelumnya memakan waktu satu tahun bisa diselesaikan lebih cepat.
"tingkat pelayanan publik di jawa barat masih berada di peringkat 17-19," tegasnya.
sementara itu, kepuasan publik terhadap pelayanan pemda majalengka mencapai 83 persen hingga april 2024.
baca juga:komitmen tingkatkan kualitas pns
hal ini mendapat apresiasi dari sekretaris daerah (sekda) provinsi jawa barat, herman suryatman, saat berkunjung ke majalengka pada rabu, 8 mei 2024.
meskipun angka tersebut sangat positif, herman berharap pemda majalengka tetap berupaya meningkatkan pelayanan publik.
"berdasarkan persepsi masyarakat, berdasarkan platform pelayanan publik, angka kepuasan mencapai 83 persen hingga april 2024," ujar herman dalam kegiatan peningkatan pelayanan publik di pendopo majalengka.
menurut herman, bukan tidak mungkin pada tahun 2025, pemkab majalengka dapat meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"pada tahun depan, passing grade-nya harus ditingkatkan. nilai 80 itu baik, tetapi tahun depan, itu hanya rata-rata. kita ingin yang baik berada pada angka 90. jadi, jika kita ingin lebih baik dari persepsi masyarakat, angka kepuasan setidaknya harus mencapai 90, dan saya yakin itu bisa tercapai," ungkapnya.