Diskon PBB, Tagihan Tetap Besar

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Senin , 06 May 2024 - 20:09

Ilustrasi-EEP-RADAR CIREBON

CIREBON - Polemik meningkatnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 di Kota Cirebon terus berlanjut.

Meskipun Pemerintah Kota Cirebon telah menggulirkan program diskon, jumlah yang harus dibayar tetap tinggi.

Hal ini diakui oleh salah satu wajib pajak dari kawasan Jalan Perjuangan.

Dia mengeluhkan lonjakan tagihan PBB rumahnya yang meningkat tiga kali lipat dari tagihan tahun 2023.

Pada tahun 2023, menurutnya, tagihan PBB yang dibayarkan sekitar Rp300 ribuan, tidak sampai Rp400 ribu.

Namun, tagihan tahun ini yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2024, mencapai hampir Rp1,2 juta.

Ini merupakan kenaikan lebih dari 300 persen dibandingkan dengan tagihan tahun sebelumnya.

Wajib pajak telah mengetahui adanya diskon untuk pembayaran PBB lebih awal.

Meskipun begitu, dia mencoba membayar tagihan PBB pada hari Senin 6 Mei.

”Memang ada diskon, tapi tetap saja tagihannya masih tinggi,” keluhnya.

Sebagai contoh, jika tagihan PBB sebesar hampir Rp1,2 juta tersebut mendapat diskon 40 persen, nilai tagihan yang harus dibayarkan tetap sekitar Rp700 ribuan. Ini masih dua kali lipat dari tagihan PBB tahun 2023.

Polemik meningkatnya tagihan PBB tahun 2024 ini bahkan direncanakan akan dibawa ke DPRD oleh sejumlah elemen masyarakat wajib pajak yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Dari informasi yang dikumpulkan, DPRD Kota Cirebon telah menjadwalkan rapat dengar pendapat terkait kenaikan PBB 2024.

diskon pbb, tagihan tetap besar                            cirebon - polemik meningkatnya tagihan pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun 2024 di kota cirebon terus berlanjut.
meskipun pemerintah kota cirebon telah menggulirkan program diskon, jumlah yang harus dibayar tetap tinggi.
hal ini diakui oleh salah satu wajib pajak dari kawasan jalan perjuangan.

dia mengeluhkan lonjakan tagihan pbb rumahnya yang meningkat tiga kali lipat dari tagihan tahun 2023.
pada tahun 2023, menurutnya, tagihan pbb yang dibayarkan sekitar rp300 ribuan, tidak sampai rp400 ribu.
namun, tagihan tahun ini yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) pbb 2024, mencapai hampir rp1,2 juta. 
ini merupakan kenaikan lebih dari 300 persen dibandingkan dengan tagihan tahun sebelumnya.
wajib pajak telah mengetahui adanya diskon untuk pembayaran pbb lebih awal. 
meskipun begitu, dia mencoba membayar tagihan pbb pada hari senin 6 mei.
”memang ada diskon, tapi tetap saja tagihannya masih tinggi,” keluhnya.
sebagai contoh, jika tagihan pbb sebesar hampir rp1,2 juta tersebut mendapat diskon 40 persen, nilai tagihan yang harus dibayarkan tetap sekitar rp700 ribuan. ini masih dua kali lipat dari tagihan pbb tahun 2023.
polemik meningkatnya tagihan pbb tahun 2024 ini bahkan direncanakan akan dibawa ke dprd oleh sejumlah elemen masyarakat wajib pajak yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
dari informasi yang dikumpulkan, dprd kota cirebon telah menjadwalkan rapat dengar pendapat terkait kenaikan pbb 2024.
rencananya, rapat tersebut akan digelar pada hari selasa, 7 mei 2024, pukul 10 pagi di gedung dprd kota cirebon. 
kenaikan pbb ugal-ugalan, lurah merasa jadi bemper
cirebon - kenaikan pajak bumi dan bangunan (pbb) yang dilakukan oleh pemerintah kota cirebon disoroti karena kenaikannya yang dinilai ugal-ugalan. 
kenaikan tersebut mencapai hingga 300 persen dari jumlah yang biasanya dibayarkan oleh warga. 
tak heran jika kenaikan ini menjadi keluhan utama di kalangan masyarakat.
nurul, seorang warga dari kecamatan kesambi yang diwawancarai oleh radar, mengeluhkan kenaikan pbb tahun ini yang mencapai berlipat-lipat. 
dia mengungkapkan bahwa tahun sebelumnya, pbb yang harus dibayarkan hanya sekitar rp300 ribu, namun tahun ini naik menjadi rp1,2 juta. 
meskipun pemerintah kota cirebon memberlakukan diskon hingga 40 persen, namun bagi warga, hal tersebut masih dirasa sangat memberatkan.
”bayangkan dari sebelumnya rp300 ribu naik menjadi 1,2 juta,” keluhnya.
sementara itu, salah satu lurah yang diwawancarai oleh radar juga mengeluhkan dampak kenaikan pajak pbb terhadap kelurahannya, karena kelurahan mendapatkan keluhan langsung dari masyarakat.
”kami mendapatkan keluhan dari warga terkait kenaikan pbb yang mencapai 300 persen. ketika ada penolakan dari warga, baru kami, sebagai lurah, dan camat diundang untuk rapat,” keluhnya.
gelombang protes warga terhadap kenaikan pbb ini, menurut salah satu lurah yang tidak ingin disebutkan namanya, berdampak pada banyaknya masyarakat yang mengajukan surat keterangan tidak mampu (sktm). 
karena tidak bisa menahan keinginan warga, dia mempersilakan warga untuk mengajukan surat sktm.
lurah sukapura, achmad muhaimin, mengaku belum mendapatkan laporan tentang peningkatan jumlah warga yang mengajukan sktm karena kenaikan pbb.
”belum, saya belum mendapatkan laporan mengenai peningkatan jumlah warga yang mengajukan sktm akibat kenaikan pbb,” ujarnya.
camat kesambi, imbang isnaeni, menjelaskan bahwa memang terjadi kenaikan pbb, namun kenaikannya tidak merata. 
jika nilai jual objek pajak (njop) di atas rp500.000.000, maka kenaikannya mencapai 3 kali lipat. 
namun, di wilayah kecamatan kesambi, khususnya di kelurahan pekalipan, kenaikannya hanya sekitar 16 persen. 
”kenaikan hingga 300 persen terjadi pada objek pajak dengan njop di atas rp500 juta,” tambahnya. (azs/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 07 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan