Kesetaraan Gender Vs Kesenjangan Upah Buruh: Mendaki Tangga yang Patah

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 01 May 2024 - 18:34

Ilustrasi--

6. Dalam satu minggu, sebagian besar perempuan bekerja selama 35-44 jam, sementara laki-laki rata-rata bekerja selama 45-59 jam.

Fakta tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal upah maupun partisipasi ekonomi perempuan. Selain upah yang relatif lebih rendah dari laki-laki, perempuan juga kadang mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh peluang pasar tenaga kerja maupun peluang untuk mendapatkan peningkatan karir. Kondisi ini yang disebut terminologi ‘Glass Ceiling’.

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab dari kondisi ini, diantaranya terkait keterampilan, fasilitas di tempat kerja, akses dan juga kultur budaya di masyarakat. Paham patriaki memandang laki-laki lebih superior di semua lini kehidupan. Sedangkan perempuan dianggap lebih identik dengan kegiatan domestik dalam rumahtangga.

Perlu ada upaya bersama baik dari pemerintah maupun swasta untuk menghilangkan sekat diskriminasi gender di semua lini. Perempuan harus diberi akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Aturan jam kerja dan fasilitas di tempat kerja harus memberikan kemudahan bagi perempuan untuk berkarya tanpa menghilangkan fungsi soasialnya di dalam rumahtangga.

Ibarat ‘The broken ladder’, tangga ke kesetaraan gender tampaknya ada. Namun anak tangga yang menuju ke kesetaraan upah ternyata masih belum berfungsi dengan baik.

Penghapusan isu diskriminasi gender di semua bidang harus terus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Kesenjangan upah buruh perempuan menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara serius dalam upaya memastikan hak-hak ekonomi yang adil bagi semua warga negara Indonesia. (*)

Penulis adalah Statistisi Madya BPS Kabupaten Cirebon

kesetaraan gender vs kesenjangan upah buruh: mendaki tangga yang patah                            oleh: yanti heryanti sst msi 
antara may day dan kartini
tanggal 1 mei diperingati sebagai hari buruh. peringatan may day bermula saat adanya aktivitas mogok kerja dan demo yang dilakukan oleh para buruh di haymarket riot chicago pada 1 mei 1886. 
unjuk rasa tersebut berkahir dengan terjadinya kerusuhan yang menewaskan belasan orang dan puluhan orang lainnya terluka.
baca juga:bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar
insiden ini menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh secara internasional yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari buruh atau sering disebut may day.
beberapa hari yang lalu, bangsa indonesia juga baru saja memperingati hari kartini. peringatan hari kartini menjadi simbol gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki. 
berkat perjuangan kartini, kini perempuan indonesia bisa menikmati kesetaraan dengan laki-laki untuk mendapatkan haknya dan untuk berkarya di berbagai bidang kehidupan.
kesetaraan gender
baca juga:honor guru ra sebulan rp50 ribu
dari tahun ke tahun partisipasi perempuan indonesia dalam berbagai bidang terus mengalami peningkatan. salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki adalah indeks pemberdayaan gender (idg). idg mampu mengukur apakah perempuan dapat berperan secara aktif di bidang politik maupun ekonomi.
badan pusat statistik (bps) menghitung idg melalui pendekatan tiga dimensi, yaitu distribusi pendapatan, keterwakilan di parlemen, dan perempuan pengambilan keputusan. 
dimensi distribusi pendapatan diukur dari persentase upah buruh perempuan di sektor non-pertanian, dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
sedangkan dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi.
baca juga:harga telur ayam dan sayuran mulai turun
selama lima tahun terakhir, idg indonesia mengalami peningkatan. pada tahun 2019 idg sebesar 75,24, meningkat menjadi 76,9 tahun 2023.
semakin mendekati angka 100, angka idg semakin menunjukkan adanya empowerment perempuan sebagai pengambil keputusan di sektor publik.
indikator yang menggambarkan pembangunan gender juga bisa dilihat melalui indeks pembangunan gender (ipg). ipg dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan adanya kesetaraan gender. ipg mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
dengan nilai ipg semakin mendekati angka 100, semakin menunjukkan adanya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
baca juga:pendaki meninggal di ciremai
dengan menggunakan indikator idg dan ipg, secara umum menggambarkan kondisi kesetaraan gender yang semakin membaik. hal ini menjadi gambaran bahwa perjuangan kesetaraan gender yang dilakukan oleh kartini semakin membuahkan keberhasilan.
kesenjangan buruh perempuan
pada momentum may day ini, ada beberapa fakta terkait upah buruh dilihat dari sisi gender, di antaranya: 
1. kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, masih terjadi di berbagai negara termasuk di indonesia. kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan ini juga terjadi pada semua jenis lapangan usaha baik di pertanian maupun di non pertanian.
baca juga:persebaya pajang foto witan sulaeman di poster nonton, kode merapat musim depan?
2. kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan selama tiga tahun terakhir semakin melebar. dengan tingkat pendidikan yang sama, pada tahun 2021 upah perempuan 26 persen lebih rendah dari laki-laki. sedangkan pada tahun 2023, upah perempuan menjadi 31 persen lebih rendah daripada laki-laki.
3. dalam komponen penghitungan idg, persentase pendapatan perempuan mengalami penurunan pada tahun 2023. meskipun penurunan ini relatif sedikit, yaitu dari 37,17 persen menjadi 37,09, namun tetap hal ini menjadi indikasi yang tidak sejalan dengan upaya penyetaraan gender. 
4. pada kelompok upah kurang dari 1 juta rupiah, jumlah pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki. sebaliknya untuk kelompok upah di atas 1 juta rupiah, jumlah pekerja laki-laki lebih banyak daripada pekerja perempuan. hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 
5. tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) laki-laki jauh di atas tpak perempuan. pada tahun 2022, dari 100 orang laki-laki usia kerja, terdapat 82,27 persen yang aktif aktif secara ekonomi. sementara itu pada perempuan usia kerja, hanya 53,41 persen yang aktif secara ekonomi.
baca juga:persebaya pajang foto witan sulaeman di poster nonton, kode merapat musim depan?
6. dalam satu minggu, sebagian besar perempuan bekerja selama 35-44 jam, sementara laki-laki rata-rata bekerja selama 45-59 jam.
fakta tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal upah maupun partisipasi ekonomi perempuan. selain upah yang relatif lebih rendah dari laki-laki, perempuan juga kadang mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh peluang pasar tenaga kerja maupun peluang untuk mendapatkan peningkatan karir. kondisi ini yang disebut terminologi ‘glass ceiling’.
banyak faktor yang bisa menjadi penyebab dari kondisi ini, diantaranya terkait keterampilan, fasilitas di tempat kerja, akses dan juga kultur budaya di masyarakat. paham patriaki memandang laki-laki lebih superior di semua lini kehidupan. sedangkan perempuan dianggap lebih identik dengan kegiatan domestik dalam rumahtangga.
perlu ada upaya bersama baik dari pemerintah maupun swasta untuk menghilangkan sekat diskriminasi gender di semua lini. perempuan harus diberi akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. aturan jam kerja dan fasilitas di tempat kerja harus memberikan kemudahan bagi perempuan untuk berkarya tanpa menghilangkan fungsi soasialnya di dalam rumahtangga. 
baca juga:5 pemain timnas indonesia u-23 dipastikan takkan dipanggil lagi selepas piala asia u-23 2024
ibarat ‘the broken ladder’, tangga ke kesetaraan gender tampaknya ada. namun anak tangga yang menuju ke kesetaraan upah ternyata masih belum berfungsi dengan baik. 
penghapusan isu diskriminasi gender di semua bidang harus terus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. kesenjangan upah buruh perempuan menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara serius dalam upaya memastikan hak-hak ekonomi yang adil bagi semua warga negara indonesia. (*)
penulis adalah statistisi madya bps kabupaten cirebon