2.050 Balita Stunting, 1.310 Balita Kurus

CIREBON - Berdasarkan hasil survei sampai November 2023 mencatat ada 2.050 balita mengalami stunting. Kemudian ada 1.310 balita kurus atau sangat kurus. Dan 649 ibu hamil beresiko kurang energi kronis (KEK). Semua di Kota Cirebon.

Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Hj Siti Maria Listiawaty MM mengatakan, untuk cegah stunting, Kemenkes RI membangun lima gerakan yang dilaksanakan oleh mitra, swasta dan lembaga lainnya. Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, cakupan layanan dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA:Diusia 78 tahun, Hari Bhakti PU Diperingati Sederhana

“Lima gerakan tersebut di antaranya gerakan aksi bergizi, bumil sehat, posyandu aktif, jambore kader dan aksi cegah stunting. ABCDE merupakan salah satu aksi yang diharapkan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon menggencarkan aksi cegah stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak dengan program ABCDE.

ABCDE merupakan akronim dari Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan minimal enam kali, Cukupi konsumsi protein hewani, Datang ke posyandu setiap bulan dan Eksklusif ASI 6 bulan.

BACA JUGA:Tawar Menawar dalam APBD Kota Cirebon, Priatmo Adji: Loe Dapat Berapa, Gua Dapat Apa

Plt Wali Kota Cirebon Dra Hj Eti Herawati MAP menyampaikan bahwa kasus stunting di Kota Cirebon turun cukup drastis. Pada tahun 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 30,6 persen dan tahun 2023 turun menjadi 17 persen.

“Semoga angkanya terus menurun, karena SSGI belum melakukan rilis lagi. Yang jelas kita ada di bawah Provinsi Jawa Barat. Tentu ini berkat semangat para pihak yang turut menekan angka stunting, seperti kader posyandu hingga RT dan RW,” ungkapnya.

BACA JUGA:Siagakan Petugas Piket Antisipasi Banjir di Kota Cirebon

Pada agenda aksi cegah stunting ini, kata Eti, perlunya menyosialisasikan kepada masyarakat, termasuk mitra dan stakeholder lainnya. Karena target Pemkot Cirebon adalah zero stunting dan melahirkan generasi emas di tahun 2045.

Eti juga mengajak kepada seluruh pihak, terutama kepada perangkat daerah untuk lebih fleksibel dalam melakukan pencegahan stunting.

“Jangan hanya karena pemerintah provinsi atau pusat menginstuksikan, tetapi ini demi masa depan anak-anak Kota Cirebon,” tuturnya. (ade)