Inilah yang Dilakukan Ketua RT di Kelurahan Majalengka Kulon Biar Target PBB Tercapai

Para Ketua RT di Kabupaten Majalengka tidak menerima upah untuk pengumpulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). -ALMUARAS/RADAR MAJALENGKA-radar cirebon

MAJALENGKA- Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka memaksimalkan keberadaan RT yang ada di sana untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Padahal, ketua RT ini tidak mendapatkan upah atau imbalan dari penagian PBB tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh Ketua RT 01/03 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Anto Suhanto (55) ini.

BACA JUGA:Bangun Gedung Kreatif Centre sebagai Pusat Promosi, Pameran dan Semua Jenis Budaya Cirebon

Dirinya rela keliling ke rumah warga untuk menagih PBB, meskipun tidak menerima upah untuk pengumpulan PBB.

"Kami memang tidak mendapatkan upah untuk penagihan PBB, namun kami tetap membagikan SPPT dan menagih PBB kepada masyarakat. Kami niatkan ini sebagai ibadah saja, sebagai bekal untuk akhirat nanti," ujar Anto.

Dia mengakui bahwa dalam satu RT-nya terdapat sekitar 74 SPPT yang harus ditagih dengan jumlah tagihan sekitar Rp3 jutaan. 

BACA JUGA:Akan Ada Grand House dan Agro Wisata, Seperti Apa Lagi Wajah Baru Objek Wisata Belawa Ini

"Kami baru menerima SPPT dari Kelurahan dan langsung mengelilingi untuk membagikannya dan menagih pembayaran PBB tersebut," katanya.

Sementara itu, Lurah Majalengka Kulon, Roswati, SIP, MSi, menyebutkan bahwa target pembayaran PBB tahun 2024 yang ditangani oleh kelurahan mencapai Rp700 juta. 

Namun, jika digabungkan dengan yang ditagih oleh pihak kecamatan, target PBB di Kelurahan Majalengka Kulon mencapai Rp1,4 miliar. "Tagihan PBB di atas Rp2 juta ditagih oleh pihak kecamatan," ujarnya.

BACA JUGA:Taklukkan Korsel di Perempat Final Piala Asia U-23 2024, Garuda Muda Cetak Sejarah

Lurah Roswati mengakui adanya kendala dalam penagihan PBB, banyak pemilik SPPT di Kelurahan Majalengka Kulon yang tinggal di luar kota, sehingga sulit untuk menemui mereka. 

"Batas akhir pembayaran PBB hingga 31 Oktober 2024 dan kami menargetkan bisa melunasi 100 persen," harapnya. 

Tag
Share