Kepala BKPSDM Majalengka Tersangka Dugaan Korupsi, Kasusnya Ditangani Kejati Jabar

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 15 Mar 2024 - 17:49

Kepala BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam.-istimewa-radar cirebon

MAJALENGKA- Kepala BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam atau INA ditetapkan oleh Kejati Jabar sebagai tersangka dugaan korupsi.

Kasusnya sendiri adalah dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi Pasar Sindang Kasih Cigasong saat INA masih menjabat Kabag Ekonomi dan Pembangunan Daerah Majalengka sejak tahun 2019 hingga 2021.

Penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaa Tinggi Jawa Barat Nomor 682/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret serta surat penetapan tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejati Jabat Nomor: TAP- 28/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Dalam keterangannya kepada media, Kasipenkum Kejati Jawa Barat Nur Sricahyawijaya mengatakan bahwa INA ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate, and Transfrer/BOT) Pasar Cigasong.

“Tersangka INA sekarang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka sejak tahun 2019-2021,” kata Nur dalam keterangannya, Jumat 15 Maret 2024.

Adapun kronologi peristiwanya adalah tahun 2020 Pemkab Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 103 Tahun 2020 melaksanakan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa Bangun Guna Serah atas tanah di Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Nur menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Ketua Bangun Guna Serah adalah INA yang saat itu menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kabag Ekonomi. “INA dibantu oleh saudari AN dan DRN. Mereka menerima sejumlah uang dari perusahaan yang akan mengerjakan revitalisasi Pasar Sindang Kasih,” jelasnya.

“Bahwa H Endang (PT PGA) telah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai yang diberikan kepada saudara AN dan DRN dan PT PGA juga mengeluarkan atau mentransfer sejumlah uang beberapa kali ke rekening atas nama PT KEB dengan jumlah keseluruhan miliaran rupiah,” sambung Kasipenkum Kejati Jawa Barat Nur Sricahyawijaya.

Kemudian, uang yang masuk ke rekening PT KEB ditarik oleh AN dan DRN. Adapun uang ditransfer oleh PT PGA sebagai pengkondisian supaya PT PGA memenangkan lelang dalam proyek pekerjaan revitalisasi pasar tersebut.

Nur menerangkan, kepada tersangka INA, tim penyidik Kejati Jabar mengenakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah.

Selain itu, INA juga dijerat dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

BELUM TERIMA SURAT DARI KEJAKSAAN
Sementara itu, hingga kemarin Irfan Nur Alam atau INA masih ngantor seperti biasanya. Ia mengaku belum menerima surat resmi dari Kejati Jawa Barat mengenai penetapan statusnya sebagai tersangka.

kepala bkpsdm majalengka tersangka dugaan korupsi, kasusnya ditangani kejati jabar                            majalengka- kepala bkpsdm majalengka irfan nur alam atau ina ditetapkan oleh kejati jabar sebagai tersangka dugaan korupsi.
kasusnya sendiri adalah dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi pasar sindang kasih cigasong saat ina masih menjabat kabag ekonomi dan pembangunan daerah majalengka sejak tahun 2019 hingga 2021.
penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaa tinggi jawa barat nomor 682/m.2/fd.2/03/2024 tanggal 14 maret serta surat penetapan tersangka (pidsus-18) kepala kejati jabat nomor: tap- 28/m.2/fd.2/03/2024 tanggal 14 maret 2024.
dalam keterangannya kepada media, kasipenkum kejati jawa barat nur sricahyawijaya mengatakan bahwa ina ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (build, operate, and transfrer/bot) pasar cigasong.
baca juga:program kotaku rusak, proyek rp11 miliar di pesisir kota cirebon
“tersangka ina sekarang menjabat sebagai kepala bkpsdm kabupaten majalengka merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala bagian ekonomi dan pembangunan daerah kabupaten majalengka sejak tahun 2019-2021,” kata nur dalam keterangannya, jumat 15 maret 2024.
adapun kronologi peristiwanya adalah tahun 2020 pemkab majalengka berdasarkan peraturan bupati majalengka nomor 103 tahun 2020 melaksanakan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah atas tanah di jalan raya cigasong-jatiwangi, kabupaten majalengka.
nur menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai ketua bangun guna serah adalah ina yang saat itu menjabat sebagai asisten perekonomian dan pembangunan dan kabag ekonomi. “ina dibantu oleh saudari an dan drn. mereka menerima sejumlah uang dari perusahaan yang akan mengerjakan revitalisasi pasar sindang kasih,” jelasnya.
“bahwa h endang (pt pga) telah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai yang diberikan kepada saudara an dan drn dan pt pga juga mengeluarkan atau mentransfer sejumlah uang beberapa kali ke rekening atas nama pt keb dengan jumlah keseluruhan miliaran rupiah,” sambung kasipenkum kejati jawa barat nur sricahyawijaya.
baca juga:siapkan formasi untuk fresh graduate dan ikn
kemudian, uang yang masuk ke rekening pt keb ditarik oleh an dan drn. adapun uang ditransfer oleh pt pga sebagai pengkondisian supaya pt pga memenangkan lelang dalam proyek pekerjaan revitalisasi pasar tersebut.
nur menerangkan, kepada tersangka ina, tim penyidik kejati jabar mengenakan pasal 5, pasal 12 huruf e, pasal 11, pasal 12 b undang-undang (uu) ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah.
selain itu, ina juga dijerat dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
belum terima surat dari kejaksaansementara itu, hingga kemarin irfan nur alam atau ina masih ngantor seperti biasanya. ia mengaku belum menerima surat resmi dari kejati jawa barat mengenai penetapan statusnya sebagai tersangka.
baca juga:dapur umum sudah tutup
“saya tahu ditetapkan tersangka dari berita di media massa, belum menerima surat resminya," kata irfan nur alam saat ditemui media di bkpsdm kabupaten majalengka jl kh abdul halim, kecamatan/kabupaten majalengka, jumat 15 maret 2024.
irfan juga mengakui belum menyiapkan rencana mengenai langkah-langkah ke depannya terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. karenanya, ia belum bisa memberikan banyak komentar mengenai penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan korupsi.
saat ini, menurut dia, masih menunggu surat resmi dari kejati jawa barat untuk menyiapkan langkah hukum, karena hendak mempelajari pasal-pasal yang disangkakan.
ia mengatakan, setelah surat tersebut diterima, barulah menyiapkan langkah ke depannya termasuk menyiapkan kuasa hukum untuk mendampinginya menghadapi kasus itu. “setelah surat diterima, baru saya bisa merumuskan langkah ke depannya. dan tentunya akan didampingi kuasa hukum," ujar irfan nur alam.
baca juga:semarang masih banjir, 956 tiket dibatalkan
dalam kesempatan itu, irfan nur alam juga mengaku siap menjalani seluruh proses hukum yang berlaku berkaitan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. ia juga mengaku lebih tenang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyeret namanya itu dan siap membuktikannya di pengadilan.
kedepankan asas praduga tak bersalah
sementara itu, masyarakat menyoroti pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait kasus yang menimpa ina. seperti yang disampaikan adhim mugni mubaroq.
ia mengatakan kasus ini harus dipandang dengan nilai-nilai keadilan dan praduga tak bersalah. hal ini sejalan dengan prinsip innocent until proven guilty, di mana seseorang dianggap tidak bersalah dari suatu tuduhan kejahatan sampai bukti yang meyakinkan melalui proses hukum yang adil dan terbuka.
“oleh karenanya, sebelum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pengadilan, irfan harus dianggap tidak bersalah," tegas adhim yang juga merupakan lulusan fakultas syariah dan hukum, uin sgd bandung, jumat 15 maret 2024.
baca juga:ilegal, warga kesenden gagal berangkat
adhim menekankan perlunya mengakui kompleksitas setiap kasus hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, adil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. dalam konteks sistem peradilan yang demokratis, adhim juga mengemukakan perlunya memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.
“ini termasuk memberikan hak kepada irfan untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan profesional, serta kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam persidangan," imbuh adhim dari komunitas baca tolobong tersebut.
adhim juga menyoroti kontribusi positif yang telah diberikan oleh irfan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan di majalengka. "sebelum membuat kesimpulan terhadapnya, penting untuk mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi positif yang telah irfan berikan dalam bidang sdm, kesejahteraan dan infrastruktur di majalengka," tuturnya.
alumnus hmi ini menjelaskan bahwa aturan hukum menyediakan beberapa jalur yang dapat digunakan oleh irfan untuk membela diri dalam kasus ini. salah satunya adalah prinsip praduga tak bersalah yang dijamin oleh konstitusi indonesia dalam undang-undang dasar 1945.
baca juga:satlinmas dapat jaminan tenaga kerja
pasal 27 ayat (1) uud 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah dalam proses hukum sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
adhim menjelaskan, jika terdapat dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus oleh penyidik atau kejaksaan, irfan juga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sesuai dengan pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
selain itu, dalam proses persidangan, irfan memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan memberikan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, sesuai dengan pasal 157 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
baca juga:dprd hadirkan taman terbuka menyegarkan
“dengan demikian, irfan memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa proses hukum yang dihadapinya berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan," pungkas adhim. (mcr27/jpnn/bae)