Tahun 2024 Jadi Tantangan bagi Bappenda

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan, Jabar. Hal ini diungkapkan Kepala Bappenda Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen SSTP MSi saat acara Bulan Panutan Pajak Daerah di Hotel Horison Tirta Sanita, Kamis (7/3).

Tuntutan realisasi pajak daerah yang tinggi menjadi fokus utama. Namun dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Guruh optimis bahwa target realisasi pajak daerah dapat tercapai optimal, mengikuti keberhasilan pada tahun sebelumnya mencapai 95 persen.

Apalagi pada tahun ini, pihaknya telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pijakan hukum tersebut, Bappenda terus berupaya keras untuk memaksimalkan realisasi target pajak daerah.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat wajib pajak untuk lebih taat dan sadar membayar pajak. Saatnya kita menjadi teladan dan jadilah kita sebagai pahlawan pembangunan, dengan cara melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, tepat aturan, dan tepat jumlah. Dengan membayar pajak, mencerminkan orang bijak,” kata Guruh.

BACA JUGA:Gerakan Tanam Cabai untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Menurutnya, kini pembayaran pajak daerah dapat dilayani melalui berbagai layanan elektronik dan digital, mulai dari ATM BJB, aplikasi BJB Mobile, virtual account BJB, hingga QRIS BJB. Selain itu, layanan juga tersedia melalui platform online seperti Tokopedia, Blibli, OVO, Traveloka, Kios Desa, Link Aja, serta melalui jaringan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, sehingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara optimal dan akuntabel.

“Pada tahun ini, penerimaan pajak PBB-P2 masih menjadi andalan dalam menopang penerimaan pajak daerah. Untuk itu, kami mohon bantuan kepada semua stakeholder terutama kepada para camat, untuk dapat mengawal dan memegang komando dalam pemungutan PBB-P2 di tingkat desa,” terangnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, untuk Kecamatan Kuningan dan Cigugur, di mana kawasan perkotaan ini masih menjadi penyumbang piutang PBB-P2 terbesar setiap tahunnya.

“Kami berharap realisasi pajak daerah tahun ini dapat lebih baik dari tahun 2023, meskipun dengan tantangan dan hambatan yang cukup berat. Oleh karena itu, pada hari ini, kembali kami melaksanakan kegiatan Bulan Panutan Pajak sebagai bentuk gerakan moral dan tekad kita selaku aparatur untuk mensukseskan pemungutan pajak daerah khususnya pajak PBB-P2 di Kabupaten Kuningan,” ungkapnya. 

BACA JUGA:Sejumlah Caleg Raih Suara Tertinggi

Ia menyebut, ada 20 desa yang sudah melunasi PBB antara lain Cimulya (Cimahi), Sindang Jawa (Kadugede), Pasir Agung (Hantara), Babatan (Kadugede), Tinggar (Kadugede), Kutakembaran (Garawangi), Gewok (Garawangi), Pajawanlor (Ciawigebang), Mungkal Datar (Ciniru), Pamulihan (Subang), dan Bunigeulis (Cigandamekar). 

Kemudian Lebaksiuh (Ciawigebang), Kutawaringin (Selajambe), Buniasih (Maleber), Desa Ciawilor (Ciawigebang),  Desa Pamulihan (Cipicung), Ciomas (Ciawigebang), Partawangunan (Kalimanggis), Tangkolo (Subang), dan Cikondang (Hantara).

Termasuk Wajib Pajak (WP) teladan yang siap membayarkan pajak yaitu H Dudung Dulajid, Tuti Andriani SH MKn, Hotel Grand Cordella, Hotel Grage Sangkan, Hotel Prima Resort, Hotel Tirta Sanita by Horison, Hotel Santika Premiere Linggarjati, Hotel Purnama Mulya, Villa Sutan Raja, Arunika Eatery, Kopi Botanika, RM Beber Jaya, Richeese Factory, PT Djarum Yazid Kanca Surya, dan PT  AAS (H Yayat).

“Tak lupa, terima kasih kepada Kepala Perangkat Daerah dan jajaran yang saat ini telah melunasi dan melaporkan pembayaran pajak PBB-P2. Antara lain yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” imbuhnya.