Gagal, Agus Siapkan Jurus Baru

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 07 Mar 2024 - 18:35

SEMUA MENOLAK: Forum rapat paripurna DPRD Kota Cirebon yang digelar pada Kamis 7 Maret 2024, seluruh fraksi menyatakan penolakan terhadap pengesahan raperda ini.-AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

Menurutnya, secara regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Raperda RTRW ini harus ditetapkan paling lambat dua bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR-BPN.

Dalam hal ini, persetujuan substansi Kementerian ATR-BPN terhadap Raperda RTRW Kota Cirebon 2024-2044 diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2024.

Sehingga, ada waktu sampai 30 Maret untuk membuka kembali ruang diskusi atau lobi-lobi dengan DPRD agar menyamakan kembali persepsi terhadap Raperda RTRW ini.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap sikap yang diambil DPRD saat ini, kami menawarkan untuk membuka kembali ruang diskusi. Karena kita masih punya waktu sampai 30 Maret untuk penerapan Raperda RTRW ini,” sebutnya.

Meski demikian, Agus Mulyadi menegaskan bahwa ruang diskusi tersebut tidak mengarah kepada perubahan materi dan substansi yang terkandung dalam Raperda RTRW ini.

“Hanya upaya untuk menyamakan persepsi dan cara pandang,” ujarnya.

Sebab menurutnya, Raperda RTRW ini tidak disusun dan disodorkan secara instan, sudah melalui proses panjang dalam penyusunannya, sejak 14 Februari 2022.

Dimulai dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), beberapa kali forum konsultasi publik, penyusunan peta kawasan yang mengacu pada kondisi eksisting, sinkronisasi dengan pola tata ruang pusat dan provinsi, pembahasan antara pansus dan tim asistensi dari pemkot, konsultasi, dan komparasi.

Hingga pada awal Desember 2023, dilakukan paparan di pemerintah pusat di hadapan 18 Kementerian/Lembaga pemerintah.

Itu juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh ketua Pansus RTRW dan pimpinan DPRD Kota Cirebon.

Setelah itu, terbitlah persetujuan substantif dari Kementerian ATR-BPN melalui Dirjen Tata Ruang.

“Jadi, sebetulnya tidak perlu lagi kita berbicara mundur ke belakang, karena semua tahapan sudah kita lalui bersama-sama dengan DPRD,” sebutnya.

gagal, agus siapkan jurus baru                            cirebon - rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota cirebon 2024-2044 gagal disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
dalam forum rapat paripurna dprd kota cirebon yang digelar pada kamis 7 maret 2024, seluruh fraksi menyatakan penolakan terhadap pengesahan raperda ini.
pada awalnya, rapat paripurna tersebut berjalan seperti biasanya.
dimulai dengan laporan pansus raperda rtrw yang selama dua tahun terakhir bertugas menggodok raperda.
baca juga:model mitsubishi triton dan xforce raih if design award 2024
di ujung pemaparan laporan hasil kerja pansus, ketua pansus h dani mardani sh mh menyimpulkan bahwa setelah menyampaikan laporan pansus kepada pimpinan dprd dan rapat pimpinan fraksi, tidak ada persetujuan untuk penetapan raperda tersebut.
“dari hasil rapat pimpinan fraksi, kami menyatakan tidak menyetujui raperda ini (rtrw, red) untuk ditetapkan menjadi perda,” ujar dani.

kemudian, sebelum mengambil keputusan, ketua dprd kota cirebon, ruri tri lesmana, melemparkan pertanyaan kepada forum rapat paripurna yang hadir, apakah mereka setuju dengan penetapan raperda tersebut. 
semua anggota forum yang hadir menjawab tidak setuju.
baca juga:sambut ramadhan dengan pangan murah
bahkan, saat pertanyaan tersebut dilontarkan untuk kedua kalinya kepada forum rapat, jawabannya tetap bulat dan sama yakni tidak setuju. 
hingga akhirnya, jawaban forum tersebut diputuskan dengan mengetok palu sidang sebanyak tiga kali.
menanggapi keputusan tersebut, penjabat walikota (pj walikota) cirebon, drs h agus mulyad msi mengaku sangat menghargai sikap dan keputusan anggota dprd yang tidak menyetujui pengesahan raperda rtrw kota cirebon 2024-2044 ini.
menurutnya, secara regulasi dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, raperda rtrw ini harus ditetapkan paling lambat dua bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian atr-bpn.
baca juga:ketua mk pastikan pihaknya tidak cawe-cawe adili sengketa hasil pilpres 2024
dalam hal ini, persetujuan substansi kementerian atr-bpn terhadap raperda rtrw kota cirebon 2024-2044 diterbitkan pada tanggal 30 januari 2024.
sehingga, ada waktu sampai 30 maret untuk membuka kembali ruang diskusi atau lobi-lobi  dengan dprd agar menyamakan kembali persepsi terhadap raperda rtrw ini.
“tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap sikap yang diambil dprd saat ini, kami menawarkan untuk membuka kembali ruang diskusi. karena kita masih punya waktu sampai 30 maret untuk penerapan raperda rtrw ini,” sebutnya.
meski demikian, agus mulyadi menegaskan bahwa ruang diskusi tersebut tidak mengarah kepada perubahan materi dan substansi yang terkandung dalam raperda rtrw ini.
baca juga:bantu penderita tumor hingga selesai operasi
“hanya upaya untuk menyamakan persepsi dan cara pandang,” ujarnya.
sebab menurutnya, raperda rtrw ini tidak disusun dan disodorkan secara instan, sudah melalui proses panjang dalam penyusunannya, sejak 14 februari 2022.
dimulai dengan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (klhs), beberapa kali forum konsultasi publik, penyusunan peta kawasan yang mengacu pada kondisi eksisting, sinkronisasi dengan pola tata ruang pusat dan provinsi, pembahasan antara pansus dan tim asistensi dari pemkot, konsultasi, dan komparasi.
hingga pada awal desember 2023, dilakukan paparan di pemerintah pusat di hadapan 18 kementerian/lembaga pemerintah. 
baca juga:11 komunitas relawan dukung karna
itu juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh ketua pansus rtrw dan pimpinan dprd kota cirebon.
setelah itu, terbitlah persetujuan substantif dari kementerian atr-bpn melalui dirjen tata ruang.
“jadi, sebetulnya tidak perlu lagi kita berbicara mundur ke belakang, karena semua tahapan sudah kita lalui bersama-sama dengan dprd,” sebutnya.
bahkan, sambung agus, jika sampai batas dua bulan setelah turunnya persetujuan substantif dirjen tata ruang diterbitkan, secara regulasi pp 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang, pengesahan atau penetapan rtrw kota cirebon akan diambil alih oleh pusat.
baca juga:lsm ban majalengka gelar workshop penanggulangan korupsi
yakni, dalam bentuk produk hukum peraturan menteri atr-bpn, dengan materi dan substansi yang sama dengan draf raperda yang telah mendapat persetujuan substantif dirjen tata ruang.
“hanya berbeda produk hukumnya saja, kalau disetujui bersama di daerah itu dalam bentuk perda. kalau diambil alih pusat, mungkin dalam bentuk permen atr-bpn. tetapi fungsinya tetap sama, mengikat ke kota cirebon,” kilahnya.
seperti diberitakan sebelumnya, yang mendasari tidak tercapainya mufakat persetujuan raperda rtrw ini adalah beberapa poin dalam raperda rtrw tersebut yang masih diperdebatkan.
antara lain soal alih fungsi kawasan stadion bima dari ruang terbuka hijau (rth) menjadi sarana pelayanan umum (spu).
lalu pasal terselubung dalam bab capaian indikator yang memberi peluang berubahnya tempat pemakaman umum (tpu) jalan cipto kelurahan sunyaragi menjadi kawasan perdagangan dan jasa.
kemudian semakin menyusutnya persentase luasan rth di kota cirebon. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 08 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan