Tantangan Hak Digital

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 22 Feb 2024 - 18:24

Ilustrasi--

Tantangan hukum digital lainnya seperti, penyalahgunaan identitas pribadi dan peretasan data. Contoh pada kasus Ancaman Hacker meretasan 13 juta data pengguna Bukalapak, terdapat soerang hacker dengan memakai username “Gnoticplayers” yang mengaku memegang sekitar 13 juta data pengguna Bukalapak.

BACA JUGA:Tekan Harga Beras dan Inflasi

Informasi ini dipublikasikan di situs Have I been Pwned, di situs tersebut dilaporkan belasan juta data yang dibobol dari data backup perusahaan pada Oktober 2017. Hukum digital belum mampu untuk menangani kasustersebut dan masih marak terjadi di Indonesia.

Dinamika Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak digital.

Hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas yang ada.

Menurut survei yang dilakukan oleh International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,9 miliar orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.

Ketidaksesuaian Hukum

Ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak digital. Hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidakmampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak digital individu.

Salah satu contoh ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi adalah dalam hal perlindungan data pribadi.

BACA JUGA:Prediksi barito vs persib

Hukum pidana Indonesia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak privasi individu.

Kasus-kasus pelanggaran hak digital seringkali sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang bersifat abstrak dan sulit dilacak.

Menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2022, terdapat 1,5 juta kasus kejahatan siber. Namun, hanya 10 persen dari kasus tersebut yang dapat diselesaikan dipengadilan. Tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana merupakan tantangan yangkompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

tantangan hak digital                            oleh: mukhammad alwani mhum
era digital telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi hukum pidana, salah satunya adalah tantangan dalam perlindungan hak digital. hak digital adalah hak-hak yang melekat pada individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (tik).
tantangan ini muncul karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks, serta ketidaksesuaian antara hukum pidana yang ada dengan perkembangan teknologi tersebut. era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. 
teknologi informasi dan komunikasi (tik) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. hal ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah tantangan dalam perlindungan hak digital. hak digital adalah hak-hak yang melekat pada individu dalam menggunakan tik. hak-hak ini meliputi hak untuk mengakses informasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berekspresi, hak untuk privasi, dan hak untuk keamanan digital.
perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak digital. hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas yang ada.
baca juga:edarkan obat ilegal, pemuda dibekuk polisi
sebagai contoh, hukum pidana indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. hal ini menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak privasi individu.
ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak digital. hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak digital individu. 
sebagai contoh, hukum pidana indonesia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai perlindungan hak untuk berkomunikasi secara aman di internet.
hal ini menyebabkan adanya risiko bagi individu untuk menjadi korban kejahatan siber, seperti peretasan, penyebaran konten ilegal, dan cyberbullying. internet digital adalah teknologi yang mengalami perkembangan pesat di tengah kehidupan masyarakat.
baca juga:amankan gudang logistik pascapemilu
kelebihan internet digital bagi kehidupan manusia mencakup banyak hal, salah satunya adalah serba cepat, tepat dan efesien. namun di tengah perkembangan teknologi tersebut tidak sedikit memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan di masyarakat, khususnya dalam tantangan hukum digital di era modern.
hukum modern di era digital, khususnya pada jejaring internet memberikan banyak tantangan yang dihadapi. hukum modern di era digital disebut juga dengan cyber law.
cyber law adalah hukum yang di mana segala aturannya tercantum di dalam bentuk digital. bentuk digital undang-undang juga telah dihadirkan dalam menangani permasalahan yang ada di indonesia.
tantangan hukum digital lainnya seperti, penyalahgunaan identitas pribadi dan peretasan data. contoh pada kasus ancaman hacker meretasan 13 juta data pengguna bukalapak, terdapat soerang hacker dengan memakai username “gnoticplayers” yang mengaku memegang sekitar 13 juta data pengguna bukalapak.
baca juga:tekan harga beras dan inflasi
informasi ini dipublikasikan di situs have i been pwned, di situs tersebut dilaporkan belasan juta data yang dibobol dari data backup perusahaan pada oktober 2017. hukum digital belum mampu untuk menangani kasustersebut dan masih marak terjadi di indonesia.
dinamika teknologi
perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak digital.
hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas yang ada.
baca juga:dihantam badai cedera, liverpool hajar luton 4-1 dan koleksi 60 poin
menurut survei yang dilakukan oleh international telecommunication union (itu) pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,9 miliar orang. jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.
ketidaksesuaian hukum
ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak digital. hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidakmampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak digital individu.
salah satu contoh ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi adalah dalam hal perlindungan data pribadi.
baca juga:prediksi barito vs persib
hukum pidana indonesia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. hal ini menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak privasi individu.
kasus-kasus pelanggaran hak digital seringkali sulit untuk dibuktikan di pengadilan. hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang bersifat abstrak dan sulit dilacak.
menurut data dari badan siber dan sandi negara (bssn), pada tahun 2022, terdapat 1,5 juta kasus kejahatan siber. namun, hanya 10 persen dari kasus tersebut yang dapat diselesaikan dipengadilan. tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana merupakan tantangan yangkompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.
solusi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan hukum pidana, peningkatan literasi digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana.
baca juga:arsenal dikalahkan porto
pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pidana untuk mengakomodir perkembangan teknologi. masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat menggunakan tik secara bertanggung jawab. solusi untuk mengatasi tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana. (*)
penulis adalah staff kepemudaan dispora kab cirebon