Kembalikan Demokrasi, Ganjar Desak PDIP dan PPP Inisiasi Angket-Interpelasi

Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pilpres di DPR. Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di DPR saat ini adalah PDIP dan PPP.

Menurut Ganjar, hak angket atau hak penyelidikan DPR bisa menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU-Bawaslu terkait penyelenggaraan pilpres yang diduga sarat kecurangan.

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan itu harus disikapi. Parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. ”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan resminya kemarin.

Ganjar menjelaskan, usul untuk menggulirkan hak angket telah disampaikannya dalam rapat koordinasi TPN pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

BACA JUGA:Harga Kepokmas Merangkak Naik

DPR, tutur Ganjar, dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut. Menurut dia, ketelanjangan dugaan kecurangan tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR.

Ganjar menyadari, PDIP dan PPP tidak bisa sendirian mengajukan hak angket. Dibutuhkan dukungan partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. ”Makanya, kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” tuturnya.

Usul penggunaan hak angket mungkin akan diusung di pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDIP dan PPP bersiap memimpin rencana itu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membentuk organ baru untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Namanya Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK). Tim itu dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis (ketua) dan Henry Yosodiningrat (wakil ketua).

BACA JUGA:Antara Kesejahteraan Masyarakat dan Tudingan Politis Dalam Pemilu 2024

Todung mengajak seluruh anak bangsa berkontribusi mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. ”Dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law,” kata Todung seusai rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin (19/2).

Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Bukan demokrasi kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Dia mengatakan, hal tersebut sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. ”Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Todung, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasar rekomendasi rapat TPN yang dihadiri ketua umum PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 15 Februari lalu. Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud itu menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik. Mereka menyebutkan, ada berbagai kecurangan dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut TPDK Ganjar-Mahfud resmi dibentuk. ”Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung,” kata Todung.