Ketua KPU Melanggar Etik karena Terima Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres, Ini Sanksinya

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 05 Feb 2024 - 21:19

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari divonis melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.-dokumen jpnn-radar cirebon

BACA JUGA:Aktivitas Galian C Berhenti

Dia menambahkan, dalam PKPU 19/2023 tentang Pendaftaran Capres-Cawapres disebutkan, BA penerimaan pendaftaran seharusnya diterbitkan di hari yang sama saat calon mendaftar. Selain itu, Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI dipandang seharusnya memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran bakal capres-cawapres.

Karena, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 90-PUU/XXI/2023 yang memasukkan aturan tambahan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur syarat batas usia minimum capres-cawapres.

“Tapi, Ketua KPU terbukti tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan, dalam rangka perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut putusan MK 90," beber Raka Sandi.

“Oleh karena itu, ke depan para Teradu agar lebih cermat melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di masyarakat," tandasnya.

HARUSNYA DIBERHENTIKAN
Aktivis Pro-Demokrasi, Azwar Furqudyama, angkat bicara ihwal keputusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Azwar merasa bersyukur DKPP masih menggunakan hati nurani dalam menangani laporan tersebut. Namun, Azwar merasa, DKPP harus menjatuhkan sanksi berat berupa pencopotan Hasyim dari Ketua KPU.

“Saya kan sebagai salah satu prinsipal ya, kita waktu itu yang gugat semua komisioner KPU. Tuntutan kita sebenarnya jelas, kalau dia melanggar kode etik, kita meminta waktu itu agar semua anggota KPU diberhentikan dari keanggotaannya," terang Azwar saat ditemui di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Senin 5 Februari 2024.

Azwar menjelaskan, laporan yang dilayangkan pihaknya didasari atas kejanggalan dalam pendaftaran Gibran pada 25 Oktober 2023. Padahal, sambungnya, PKPU belum mengakomodir putusan MK yang mengizinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa mendaftar cawapres.

“Sehingga para hakim di DKPP alhamdulillah masih gunakan hati nuraninya, kemudian menghukum hari ini semua anggota KPU melanggar kode etik. Sebagai prinsipal ada satu yang saya sayangkan, tuntutan kita maksimalnya seharusnya mereka (komisioner KPU) diberhentikan, bukan hanya lagi teguran," jelas Azwar, dikutip dari RMOL.

Apalagi, kata Azwar, para Komisioner KPU bukan kali pertama terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dengan begitu, dia merasa, sanksi yang dijatuhkan kepada Hasyim Cs bukan lagi peringatan keras, melainkan diberhentikan.

“Harusnya sekarang karena terang-terangan keputusan hakim, dia sudah dinyatakan melanggar kode etik, harusnya diberhentikan dong. Itu saja yang buat saya agak kecewa," ujarnya. (ant/jpnn/rm/rc)

ketua kpu melanggar etik karena terima pendaftaran gibran sebagai cawapres, ini sanksinya                            jakarta- dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp memvonis ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri hasyim asy'ari dan enam komisioner lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
putusan tersebut merupakan hasil persidangan dkpp atas pengaduan sejumlah pengadu. para pengadu itu antara lain demas brian wicaksono, iman munandar b, p.h. hariyanto, dan rumondang damanik. mereka mempersoalkan kpu menerima pendaftaran gibran sebagai cawapres pendamping prabowo subianto di pilpres 2024.
menurut dkpp, kpu melanggar peraturan dkpp nomor 2 tahun 2027 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. kpu menerima pendaftaran gibran tanpa mengubah peraturan kpu yang mengatur syarat usia minimal capres/cawapres.
“berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata ketua dkpp heddy lugito saat membacakan putusan di jakarta, senin 5 februari 2024.
baca juga:pihak pengembang dituding miskin tanggung jawab 
selanjutnya, dkpp menjatuhkan sanksi kepada ketua kpu ri, hasyim asy'ari. “dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada hasyim asy'ari," tambah heddy lugito.
selain hasyim, komisioner lain kpu ri, yakni yulianto sudrajat, august mellaz, betty epsilon idroos, parsadaan harahap, idham holik, dan m afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. dkpp memerintahkan kpu menjalankan putusan tersebut.
selain itu, dkpp juga meminta badan pengawas pemilu (bawaslu) mengawasi putusan itu. “memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7hari sejak putusan dibacakan. memerintahkan badan pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar heddy.
dalam kesempatan yang sama, anggota dkpp ri i dewa kade wiarsa raka sandi mengatakan seluruh pimpinan kpu ri tersebut terbukti melanggar ketentuan di dalam peraturan dkpp 2/2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
baca juga:petani tebu siap menangkan prabowo-gibran satu putaran 
raka sandi menyebut hasyim melanggar pasal 15 huruf c peraturan dkpp 2/2017 yang berbunyi: melaksanakan prinsip profesional, melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya yang berdasarkan pada uud 1945, uu, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.
sementara 6 anggota kpu ri lainnya dinyatakan melanggar pasal 15 huruf e peraturan dkpp 2/2017 yang berbunyi: menjamin kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu.
raka sandi menyebutkan, sanksi diberikan dkpp ri kepada 7 pimpinan kpu ri karena para teradu menerbitkan berita acara (ba) penerimaan pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai bakal calon wakil presiden 2024 di luar batas waktu yang ditentukan.
“adapun berita acara penerimaan bakal calon presiden-wakil presiden baru dibuat atau diterbitkan tanggal 27 oktober 2023,” urai raka sandi saat membacakan poin pertimbangan.
baca juga:aktivitas galian c berhenti 
dia menambahkan, dalam pkpu 19/2023 tentang pendaftaran capres-cawapres disebutkan, ba penerimaan pendaftaran seharusnya diterbitkan di hari yang sama saat calon mendaftar. selain itu, hasyim asyari sebagai ketua kpu ri dipandang seharusnya memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran bakal capres-cawapres.
karena, terdapat putusan mahkamah konstitusi (mk) 90-puu/xxi/2023 yang memasukkan aturan tambahan dalam pasal 169 huruf q uu 7/2017 tentang pemilu, yang mengatur syarat batas usia minimum capres-cawapres.
“tapi, ketua kpu terbukti tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan, dalam rangka perubahan pkpu 19/2023 sebagai tindak lanjut putusan mk 90," beber raka sandi.
“oleh karena itu, ke depan para teradu agar lebih cermat melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di masyarakat," tandasnya.
baca juga:tekan harga, disperindag gencarkan operasi pasar 
harusnya diberhentikanaktivis pro-demokrasi, azwar furqudyama, angkat bicara ihwal keputusan dkpp yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua kpu ri hasyim asyari lantaran menerima pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden pendamping prabowo subianto.
azwar merasa bersyukur dkpp masih menggunakan hati nurani dalam menangani laporan tersebut. namun, azwar merasa, dkpp harus menjatuhkan sanksi berat berupa pencopotan hasyim dari ketua kpu.
“saya kan sebagai salah satu prinsipal ya, kita waktu itu yang gugat semua komisioner kpu. tuntutan kita sebenarnya jelas, kalau dia melanggar kode etik, kita meminta waktu itu agar semua anggota kpu diberhentikan dari keanggotaannya," terang azwar saat ditemui di kampus uin syarif hidayatullah, senin 5 februari 2024.
azwar menjelaskan, laporan yang dilayangkan pihaknya didasari atas kejanggalan dalam pendaftaran gibran pada 25 oktober 2023. padahal, sambungnya, pkpu belum mengakomodir putusan mk yang mengizinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa mendaftar cawapres.
baca juga:tahun politik: dprd majalengka pastikan tugas dan fungsi tetap berjalan
“sehingga para hakim di dkpp alhamdulillah masih gunakan hati nuraninya, kemudian menghukum hari ini semua anggota kpu melanggar kode etik. sebagai prinsipal ada satu yang saya sayangkan, tuntutan kita maksimalnya seharusnya mereka (komisioner kpu) diberhentikan, bukan hanya lagi teguran," jelas azwar, dikutip dari rmol.
apalagi, kata azwar, para komisioner kpu bukan kali pertama terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. dengan begitu, dia merasa, sanksi yang dijatuhkan kepada hasyim cs bukan lagi peringatan keras, melainkan diberhentikan.
“harusnya sekarang karena terang-terangan keputusan hakim, dia sudah dinyatakan melanggar kode etik, harusnya diberhentikan dong. itu saja yang buat saya agak kecewa," ujarnya. (ant/jpnn/rm/rc)