Musim Hujan, Waspadai Gagal Panen, Dinas Pertanian Lakukan Mitigasi, 1.550 Hektare Area Pertanian Rawan Banjir

CIREBON-Sebanyak 1.550 hektare area pertanian di Kabupaten Cirebon rawan terdampak banjir. Luas area tersebut tersebar di 19 kecamatan sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr Alex Suheriyawan mengatakan, ancaman banjir ini menjadi perhatian serius, ketika intensitas hujan yang tinggi di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon. Kondisi ini berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. 

“Sebagian besar area pertanian yang rawan banjir berada di wilayah dataran rendah atau dekat dengan aliran sungai yang sering meluap saat curah hujan tinggi,” kata Alex kepada Radar Cirebon, kemarin. 

Menurutnya, kecamatan yang termasuk dalam zona rawan banjir antara lain Ciledug, Losari, Pabuaran, Pabedilan, Gebang, Astanajapura, Pangenan, Mundu, Plered, Tengahtani, Gunungjati, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Susukan, Gegesik, Kaliwedi, Suranenggala dan Jamblang. 

“19 Kecamatan sebelumnya juga mengalami kerugian akibat banjir pada Oktober 2023 dan Maret 2024, yang menyebabkan gagal panen dan kerusakan lahan pertanian,” terangnya.

Alex mengaku, pihaknya tengah melakukan sejumlah upaya mitigasi untuk mengurangi dampak banjir. Langkah ini bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan di lokasi terdampak. Kemudian melakukan percepatan pengolahan tanah dan penanaman, dimana petani didorong untuk mempercepat proses pengolahan tanah dan penanaman. 

“Dengan demikian, tanaman sudah cukup besar saat lahan terendam air, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan,” ungkapnya.

Kemudian, penggunaan varietas benih padi tahan rendaman. Pemerintah, kata Alex, merekomendasikan penggunaan varietas padi tahan rendaman seperti Inpari 30, Ciherang Sub 1, dan Cilamaya Muncul.

“Benih-benih ini memiliki daya tahan lebih baik terhadap genangan air, sehingga hasil panen dapat lebih terjamin,” katanya. 

Selanjutnya, kata Alex, siaga pompa air untuk membuang kelebihan air dari lahan pertanian ke saluran pembuang. Langkah ini dilakukan untuk mencegah genangan yang berpotensi merusak tanaman.

“Koordinasi juga dengan Dinas PUTR dan BBWS untuk normalisasi saluran irigasi menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah banjir,” ungkapnya. 

Terakhir, kata Alex, normalisasi saluran irigasi tersier dan kuarter. “Petani diajak untuk aktif melakukan normalisasi saluran irigasi tersier dan kuarter di wilayah masing-masing, tuturnya. Menurutnya, partisipasi ini penting untuk menjaga aliran air tetap lancar hingga ke lahan pertanian.

“Langkah-langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak banjir pada sektor pertanian dan memastikan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Cirebon. Namun, bagi petani area pertanian yang terdampak banjir dan tidak ikut program asuransi tentunya tidak mendapat garansi dari pemerintah,” pungkasnya. (sam)