Jauh dari Harapan, DPRD Soroti Kinerja BUMDes

CIREBON - DPRD menyoroti keberdaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Cirebon. Pasalnya dari jumlah 412 desa selama ini, kinerjanya belum maksimal dan memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan Asli Desa (APBDes).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati. Menurutnya, masih banyak BUMDes yang harus dikaji dan diawasi. Karenanya, Komisi I mendorong, DPMD sebagai pembinanya bisa mengevaluasi. “Selain DPMD juga Inspektorat, agar bisa mengkritisi dan mengawasi secara melekat,” pungkasnya.  

Dijelaskan, pengelolaan BUMDes se-Kabupaten Cirebon belum optimal, dimana kesuksesannya jauh dari harapan, masih di bawah satu persen. Pasalnya, dari 412 desa hanya 0,5 persen yang sukses mengelola BUMDes. Hanya beberapa desa yang sudah berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes).  

“Dalam pengelolaan BUMDes itu, dibutuhkan juga pengawasan melekat terkait pengelolaan BUMDes,” terang politikus Partai Golkar itu.

BACA JUGA:Heboh, Mayat Mr X di Rumah Kosong

Diah juga menyoroti penyertaan modal yang dari tahun ke tahun digelontorkan desa. Ini harus menjadi bahan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.“Seberapa layak bantuan permodalan tadi bisa diberikan, bisa kembali. Jangan melulu di support penyertaan modal,” tuturnya.  

Hal itu, lanjut Diah, perlu kajian mendalam dan akurat. Sesuai dengan perjalanan BUMDes itu sendiri, bagaimana manajemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana perjalanannya. Dan bagaiman feed back dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. “Sejauh mana manfaatnya,” imbuhnya.  

Disinggung apakah ada standar minimum penyertaan modal? Diah menegaskan ada. Dicontohkannya, penyertaan modal awal Rp200 juta. Di tahun kedua, sambungnya, jangan sampai sama di angka Rp200 juta lagi.  “Kan gak etis, kalau seperti itu. Jadi ada persentase yang harus dikeluarkan untuk pengimbangannya. Itu kalau modal awal Rp200 juta, ya untuk kedua kalinya apakah 60 persen,” ungkapnya.  

Makanya perlu dilakukan evaluasi dan kajian. Sejauh mana permodalan itu layak untuk diberikan kembali. Di samping itu, Diah menyebutkan, dari 400 desa, BUMDes yang sudah bisa menyumbangkan PADes, hanya ada di beberapa desa. “Sebut saja BUMDes di Desa Cupang. Sudah mampu menyumbangkan PADes. Kemudian Hulubanteng Lor, itu melalui cuci mobil sama kafenya,” ungkapnya. (**)