Pj Gubernur Kumpulkan Kasatpol PP Se-Jabar

CIREBON - Satpol PP memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atas penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk salah satunya memberantas peredaran ilegal barang kena cukai seperti rokok.

Hal itu dikatakan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Hotel Aston Jumat (24/11) pada acara Apel Konsolidasi dan Rakor Kasatpol Pamong Praja se-Jabar dalam Optimalisasi Gakum DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan Cipta Trantibum Pemilu 2024.

Bey mengapresiasi sinergi selama ini antara Satpol PP Jabar dengan Dirjen Bea Cukai, khususnya pada Kanwil Dirjen Bea Cukai Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja sama dengan Satpol PP. 

Bey juga menyinggung peran Satpol PP dalam Pemilu Serentak 2024. Maka dari itu Bey mengingatkan agar penggunaan aset barang milik daerah dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dipastikan sesuai aturan berlaku. 

BACA JUGA:China Minta Semua Tenang, Pasca Korut Luncurkan Satelit Mata-mata

Tidak hanya itu, Sebagai upaya menciptakan situasi aman dan terkendali, maka perlu sinergitas  dalam melaksanakan patroli bersama guna mencegah serta menindak segala potensi pelanggaran, terutama pada tahapan-tahapan penting pada pemilu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Ade Afriandy menuturkan, Rakor Kasatpol PP se-Jabar bertujuan mengoptimalisasi penggunaan dan pengelolaan DBH-CHT dan penegakan hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021. 

"Jawa Barat sendiri telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui Keputusan Gubernur," sebut Ade. 

BACA JUGA:Palestina Butuh Konsumsi dan Pakaian Layak Pakai

Mengenai pelaksanaan pemilu perlu diantisipasi karena Jabar memiliki daftar pemilih tetap sekitar 35 juta pemilih tersebar di 27 kabupaten dan kota, 627 kecamatan, 5.311 desa, 645 kelurahan serta 140.457 TPS. (abd)