Ekonomi Indonesia Diprediksi Masih Kuat
Kepala KPw Bi Cirebon Hestu Wibowo saat berbincang di Graha Pena Radar Cirebon, beberapa waktu lalu.-APRIDISTA SITI RAMDHANI/RADAR CIREBON-radar cirebon
Memasuki 2024, prospek ekonomi global 2024 dikatakan masih dibayangi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan tumbuh melambat karena beberapa faktor. Mulai dari gradual disinflation, suku bunga yang tinggi dengan siklus yang lebih panjang, hingga penguatan dollar.
Prospek perekonomian dunia ini pun diprediksi akan kembali meningkat di 2025. Meski begitu, prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi masih kuat terutama didukung oleh berbagai aktivitas domestik pada 2024 ini.
Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon Hestu Wibowo menuturkan perkembangan inflasi Nasional tetap terkendali di dalam sasaran 3±1% di tahun 2023 sedangkan di 2024 meningkat diproyeksikan berada pada sasaran 2,5±1%. Target ini optimis dicapai dengan adanya kebijakan fiskal sebagai shock absorber, kebijakan moneter pro stability, sinergi TPIP dan TPID, serta sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Kami turut optimis ekonomi terap tumbuh di 2024 karena akan ada beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji ASN, penyelenggaraan pesta demokrasi, hingga adanya pembangunan secara masif seperti IKN dan beberapa infrastruktur lainnya yang masuk dalam program strategis nasional," ungkapnya.
BACA JUGA:Vonis 14 Tahun Penjara
Di tengah krisis ekonomi global, Indonesia mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Bahkan dengan proyeksi sasaran inflasi yang lebih rendah di tahun ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya hal ini memerlukan dukungan konsolidasi dan sinergi dari berbagai pihak.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan jabar, kinerja perekonomian di wilayah Ciayumajakuning tumbuh resilien ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan peningkatan realisasi investasi. Target investasi Ciayumajakuning tahun 2023 adalah sebesar Rp10,78 triliun atau berkontribusi sebesar 5,74% terhadap target investasi Jawa Barat. "85,2% target investasi di Ciayumajakuning 2023 sudah tercapai," jelasnya.
Penyaluran kredit tumbuh positif sebesar 3,92% (yoy) disertai dengan risiko kredit yang terjaga dengan NPL sebesar 2,93%. Pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi berasal dari kredit investasi. Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,27% (yoy).nflasi Kota Cirebon selama tahun 2023 berada dalam tren penurunan dan sudah kembali berada pada target sasaran inflasi.
Hal tersebut didorong oleh koordinasi dan sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi. Keberhasilan pengendalian inflasi ini tidak hanya tercapai melalui konsistensi kebijakan moneter namun juga berkat koordinasi dan sinergi erat antara KPw BI Cirebon bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan GNPIP.
BACA JUGA:Kotak dan Kertas Suara Pilpres Pileg Sudah Lengkap
"Beberapa program pengenalian inflasi telah kami lakukan mulai dari kerjasama antar daerah, operasi pasar murah, pengantaran beras bersubsidi, Capacity building dan high level meeting TPID hingga lainnya," terangnya.
Sementara itu, di tahun 2024 ini dengan proyeksi PDRB Ciayumajakuning di angka 7% akan ada beberapa tantangan besar mulai dari kinerja penjualan ekspor yang tertahan, kendala perizinan yang menghambat realisasi investasi, dan potensi gangguan cuaca.
Namun [ohaknya tetap optimis ekonomi bisa dapat tumbuh ditunjang dengan penyesuaian upah minimum, insentif PPN DTD, peningkatan mobilitas sejalan dengan beroperasinya BIJB Kertajati dan Tol Cisumdawu, adanya pembangunan proyek strategis nasiobal seperti pipa gas Cirebon-Semarang, berbagai bendungan, dan kawasan industri baru, serta investasi swasta dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang semakin terakselerasi.
Inflasi Kota Cirebon juga diprediksi akan dipengaruhi oleh risiko kenaikan harga pangan, kenaikan harga listrik, dan kenaikan harga listrik industi. Namun tingkat inflasi ini juga masihh bisa terkendali seiring dengan risiko rendahnya permintaan masyarakat pada masa pemilu presiden, adanya intensif pajak untuk industri hilirisasi, dan berlanjutnya sinergi berbagai program TPID melalui GNPIP.