Wawancara dengan Sekjen DPN Partai Gelora Mahfuz Sidik: Visi Baru Perjuangan Politik Umat

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Minggu , 07 Jan 2024 - 20:11

Sekjen DPN Partai Gelora, H Mahfuz Sidik MSi.-ist-Radar Cirebon

Tanya:

Contoh sederhanya bagaimana?

Jawab:

Misalnya ada yang bilang agar capres diuji kemampuan sholat dan baca quran. Ada juga yang usul agar calon pemimpin diperiksa nasab atau garis keturunan keumatannya.

Ya itu pas untuk memilih ketua umum Ormas atau jam’iyyah Islam. Calon pemimpin harus kita uji ide dan komitmennya tentang bagaimana membangun dan memajukan bangsa dan negara yang besar ini.

Saya ambil contoh lagi soal Palestina. Jika kita mendukung kemerdekaan Palestina, itu tidak cukup hanya dengan demo massa umat, penggalangan bantuan dan istighotsah. Tapi perlu peran negara dan pemimpin negara yang kuat dan mampu menekan negara Israel dan Amerika Serikat.

Karena zionis Israel itu sudah jadi negara yang juga kuat. Presiden Jokowi misalnya, sekarang ini diakui peran dan pengaruhnya di dunia Islam dan dunia Internasional dalam hal dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Tanya:

Tapi masih ada pandangan bahwa umat Islam harus mendukung calon pemimpin yang betul-betul mewakili umat?

Jawab:

Apakah kita menerima pemahaman bahwa umat itu hanya sebatas yang beragama Islam? Tentu saja tidak! Seluruh manusia oleh Allah kan juga disebut umat. “Bahwasanya manusia itu adalah umat yang satu”.

Umat manusia di muka bumi ini sekarang dikelompokkan ke dalam negara-negara. Jumlah negara yang diakui PBB ada 200 dengan 50 negara diantaranya mayoritas berpenduduk muslim. Nah di setiap negara, penduduknya juga dikelompokkan lagi berdasarkan berbagai macam identitas; yaitu suku, bahasa dan juga agama. Tetapi mereka semua terikat oleh satu organisasi resmi yang bernama negara. Inilah yang dimaksud negara bangsa atau nation state.

Tanya:

wawancara dengan sekjen dpn partai gelora mahfuz sidik: visi baru perjuangan politik umat                            menurut sekjen dpn partai gelora, h mahfuz sidik msi, isu politik keumatan pasti akan selalu muncul di pemilu. bahkan dalam pilkada.
lalu, bagaimana menerapkan pandangan ini dalam urusan pemilu? simak penjelasan lengkap mahfuz sidik dalam sesi wawancara berikut ini. 
tanya:
pak ustaz mahfuz, di setiap pemilu kan selalu muncul isu politik keumatan. bagaimana pada pemilu kali ini?
jawab:
isu politik keumatan pasti akan selalu muncul di pemilu dan bahkan pilkada. karena mayoritas penduduk indonesia kan beragama islam, dan semangat beragama mereka cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.
tanya:
apakah naiknya semangat beragama diikuti naiknya politik keumatan?
jawab:
ya. keduanya berkorelasi positif. kami punya data hasil survey bahwa meningkatnya semangat beragama ini juga meningkatkan aspirasi politik keumatan. yang menarik adalah aspirasi politik keumatan ini cenderungnya ke arah moderat.
baca juga:mahfuz sidik bantu tajug al mawaddah 
tanya:
apa maksudnya aspirasi politik keumatan yang moderat?
jawab:
masyarakat muslim di indonesia cenderung menginginkan politik yang damai, harmonis tapi menyejahterakan. tidak lagi membenturkan antara konsep agama dengan konsep negara,  mendudukkan umat islam bersama kelompok lain sebagai entitas besar bangsa, mendukung keshalehan seorang pemimpin berbasis profesionalisme kerjanya, dan politik yang memberi ruang dan dukungan bagi aktivitas ibadah dan muamalah secara berimbang.
tanya:
jadi kecenderungannya kepada politik keumatan yang berdasarkan kepentingan, bukan identitas ya?
jawab:
ya benar sekali. saya ambil contoh isu penjajahan zionis israel terhadap palestina. jika aspirasi politik keumatan hanya berbasis identitas, maka warga non-muslim tidak akan peduli urusan ini. 
atau warga muslim yang dianggap tidak militan juga tidak akan peduli isu ini. faktanya hampir semua warga masyarakat dan juga waga dunia peduli masalah palestina dan mendukung kemerdekaan palestina. contoh ini berlaku untuk urusan keumatan di semua bidang kehidupan.
tanya:
jadi sudut pandang politik keumatan itu harus diperluas ya?
jawab:
islam kan memang rahmatan lil-alamin. dan bangunan islam juga melibatkan peran dari warga yang non-muslim. pada saat nabi muhammad saw menjadi pemimpin umat, kan di dalamnya juga ada warga nasrani dan yahudi. jadi semua upaya membangun kehidupan yang baik, itu berlaku untuk semuanya. 
tanya:
nah menurut ustaz mahfuz, bagaimana kita menerapkan pandangan ini dalam urusan pemilu?
jawab:
pemilu itu kan proses rakyat memilih pemimpin secara terbuka, baik pemimpin di lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. kalau kita memilih pemimpin itu hanya berdasarkan identitas ke-islaman semata, maka kita sebenarnya hanya memilih pemimpin kelompok umat islam. 
kalau begitu, ya cukup dengan pemimpin ormas atau jam’iyyah muslim. memilih pemimpin negara dan pemerintahan harus memenuhi aspek lain, yaitu profesionalisme dan kemampuan untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, dan pemimpin nasional. 
baca juga:mahfuz sidik: ada arus gelombang perpindahan kepemimpinan dari generasi tua ke muda
tanya:
contoh sederhanya bagaimana?
jawab:
misalnya ada yang bilang agar capres diuji kemampuan sholat dan baca quran. ada juga yang usul agar calon pemimpin diperiksa nasab atau garis keturunan keumatannya. 
ya itu pas untuk memilih ketua umum ormas atau jam’iyyah islam. calon pemimpin harus kita uji ide dan komitmennya tentang bagaimana membangun dan memajukan bangsa dan negara yang besar ini. 
saya ambil contoh lagi soal palestina. jika kita mendukung kemerdekaan palestina, itu tidak cukup hanya dengan demo massa umat,  penggalangan bantuan dan istighotsah. tapi perlu peran negara dan pemimpin negara yang kuat dan mampu menekan negara israel dan amerika serikat. 
karena zionis israel itu sudah jadi negara yang juga kuat. presiden jokowi misalnya, sekarang ini diakui peran dan pengaruhnya di dunia islam dan dunia internasional dalam hal dukungannya terhadap kemerdekaan palestina.
tanya:
tapi masih ada pandangan bahwa umat islam harus mendukung calon pemimpin yang betul-betul mewakili umat?
jawab:
apakah kita menerima pemahaman bahwa umat itu hanya sebatas yang beragama islam? tentu saja tidak! seluruh manusia oleh allah kan juga disebut umat. “bahwasanya manusia itu adalah umat yang satu”. 
umat manusia di muka bumi ini sekarang dikelompokkan ke dalam negara-negara. jumlah negara yang diakui pbb ada 200 dengan 50 negara diantaranya mayoritas berpenduduk muslim. nah di setiap negara, penduduknya juga dikelompokkan lagi berdasarkan berbagai macam identitas; yaitu suku, bahasa dan juga agama. tetapi mereka semua terikat oleh satu organisasi resmi yang bernama negara. inilah yang dimaksud negara bangsa atau nation state. 
baca juga:wawancara dengan sekjen partai gelora, mahfuz sidik: kenapa harus ada parpol baru? 
tanya:
artinya istilah pemimpin yang mewakili umat sudah tidak relevan?
jawab:
bukan hanya tidak relevan, tapi akan sulit menang dalam kompetisi di pemilu. karena pemilu itu bukan untuk mencari pemimpin satu kelompok umat islam saja. kelompok-kelompok dalam tubuh umat islam saja belum tentu punya aspirasi politik yang sama. 
jadi pemilu itu harus diarahkan untuk memilih pemimpin nasional yang sungguh-sungguh dan mampu membangun negara-bangsa yang mayoritas penduduknya beragama islam. sejahtera negara dan bangsanya, berarti sejahtera umat islamnya juga.
tanya:
nah kalau dilihat secara kepartaian, kan saat ini banyak partai politik. bahkan banyak juga muncul kekuatan politik non-partai, semisal relawan. lalu bagaimana kita mengkaitkannya dengan perjuangan politik keumatan?
jawab:
pemilu itu kan pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak. maka calon pemimpin yang mampu mendapat dukungan dari lebih banyak kekuatan politik (parpol maupun non-parpol), itulah yang berpeluang besar menang. 
ketika calon pemimpin tersebut memiliki visi-misi kebangsaan dan sekaligus keumatan, maka peluang menangnya akan semakin besar.
kalau meneropong sejarah hasil pemilu, ada tiga kekuatan kantong suara di indonesia. kantong kiri besarannya sekitar 20%, kantong tengah sekitar 50% dan kantong kanan sekitar 30%. 
kantong tengah ini adalah gabungan dari semua parpol berasas islam dan atau berbasis massa muslim. jika aspirasi politik keumatan ini ingin memenangkan kontestasi pemilu, maka suara politiknya harus digabungkan minimal antara kantong kanan dan kantong tengah. lebih bagus lagi jika ada bagian dari kantong kiri yang bergabung. 
tanya:
apakah perpaduan antar kantong suara itu terjadi di pemilu 2024?
jawab:
jika melihat formasi koalisi parpol, nampaknya masing-masing koalisi berupaya menggabungkan kantong kanan, tengah dan kiri. tetapi perlu kita cek kemana kekuatan non-parpol itu bergabung.  kalau kita misalnya menganggap figur pak jokowi sebagai kekuatan non-parpol, maka kemana arah dukungan beliau akan sangat menentukan peluang kemenangan koalisi dan paslonnya.
baca juga:wawancara dengan mahfuz sidik: mampukah indonesia menjadi superpower baru?
tanya:
menarik juga ya. apakah itu artinya tidak akan terulang lagi politik pembelahan antara umat dan non-umat?
jawab:
saya yakin tidak. kalau pun ada yang mau menghidupkan lagi politik pembelahan, maka tidak akan laku. di semua koalisi capres-cawapres ada partai islamnya dan partai nasionalisnya. siapa yang mau klaim sebagai wakil koalisi keumatan?
tanya:
jadi apa pelajaran penting dari perkembangan situasi politik ini menurut ustaz mahfuz?
jawab:
umat islam di indonesia perlu menjalankan visi baru perjuangan politik keumatannya. yaitu visi politik yang moderat, menyatukan antara negara dan agama, mengelola kehidupan bangsa dalam keberagamannya, mengisi demokrasi dengan politik yang rasional, mempercepat kesejahteraan rakyat yang artinya juga umat, dan bersama-sama menjadikan indonesia sebagai negara adidaya baru. hanya dengan cara itu kita dapat membantu negara lain, termasuk membantu kemerdekaan bangsa palestina. (*/rc)

Tag

# mahfuz sidik

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 08 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan