PPDB Berubah Jadi SPMB, Perbedaannya SPMB Dilaksanakan Satu Gelombang, Simak Perbedaan Lainnya

Reporter: Asep Deni Hamzah |

Editor: Asep Deni Hamzah |

Jumat , 31 Jan 2025 - 14:03

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti-ist/disway.id-

ppdb berubah jadi spmb, perbedaannya spmb dilaksanakan satu gelombang, simak perbedaan lainnya                            radarcirebon.bacakoran.co - menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti secara resmi mengumumkan perubahan nama penerimaan peserta didik baru (ppdb) menjadi sistem penerimaan murid baru (spmb).
"spmb bukan sekadar pergantian nama, tetapi mencerminkan kebijakan baru yang kami rancang untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh akses pendidikan berkualitas," ujar mu'ti pada kamis, 30 januari 2025.
dalam sistem terbaru ini, penerimaan siswa akan melalui empat jalur, yakni domisili (menggantikan zonasi), prestasi, afirmasi, dan mutasi. lalu, apa saja perbedaan dari keempat jalur tersebut dibandingkan dengan sistem sebelumnya?
1. perbedaan antara zonasi dan domisili
jalur zonasi yang sebelumnya digunakan dalam ppdb kini digantikan dengan jalur domisili dalam spmb.
staf ahli bidang regulasi dan hubungan kelembagaan, biyanto, menjelaskan bahwa jalur ini akan lebih menitikberatkan pada lokasi tempat tinggal siswa yang sesungguhnya, bukan sekadar alamat yang tertera dalam kartu keluarga (kk).
baca juga:dprd kuningan sepakat bahas 10 raperda
mu'ti menambahkan bahwa perubahan ini lebih signifikan pada jenjang sma.
"untuk jenjang sd, sistem tetap sama. sedangkan untuk smp, perubahan terjadi pada proporsi masing-masing jalur," ungkapnya dalam konferensi pers di jakarta, 30 januari 2025.
setelah berdiskusi dengan menteri dalam negeri tito karnavian, mu'ti menjelaskan bahwa mekanisme kebijakan ini akan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah.
bahkan, siswa yang berdomisili dekat dengan provinsi lain dapat diterima di sekolah tersebut apabila jarak rumah lebih dekat dibandingkan sekolah dalam wilayah administrasinya.
"untuk sma, kami menerapkan rayonisasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas kecamatan, tetapi juga mencakup lintas provinsi," ujar mu'ti pada 31 januari 2025.
dengan kebijakan ini, siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sma di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya.
2. perubahan persentase kuota pada setiap jalur
selain perubahan dari zonasi ke domisili, spmb tetap mempertahankan tiga jalur lainnya, yaitu afirmasi, prestasi, dan mutasi. namun, terdapat perubahan dalam distribusi kuota di masing-masing jalur.
untuk jenjang sd, tidak ada perubahan baik dalam kebijakan maupun proporsi penerimaan, yaitu minimal 70 persen jalur domisili, minimal 15 persen afirmasi, maksimal 5 persen mutasi, dan tidak tersedia jalur prestasi.
pada jenjang smp, jalur domisili yang sebelumnya memiliki kuota minimal 50 persen kini dikurangi menjadi 40 persen. kuota tersebut dialihkan ke jalur afirmasi yang meningkat dari minimal 15 persen menjadi 20 persen, serta jalur prestasi yang sebelumnya hanya mengisi sisa kuota kini memiliki porsi minimal 25 persen. sementara itu, jalur mutasi tetap dengan maksimal 5 persen dari daya tampung.
untuk jenjang sma, kuota jalur domisili yang sebelumnya 50 persen kini berkurang menjadi minimal 30 persen. sementara itu, jalur afirmasi meningkat dari 15 persen menjadi minimal 30 persen, dan jalur prestasi yang sebelumnya mengisi sisa kuota kini juga memiliki alokasi minimal 30 persen.
3. kriteria baru dalam jalur prestasi
mu'ti menyatakan bahwa kebijakan mengenai jalur prestasi akan diperbarui.
sebelumnya, jalur ini hanya menerima siswa dengan pencapaian akademik maupun non-akademik, seperti di bidang olahraga dan seni.
"kami akan menambahkan jalur kepemimpinan, sehingga siswa yang aktif sebagai pengurus osis, pramuka, atau organisasi lainnya dapat dipertimbangkan melalui jalur prestasi," jelasnya.
4. transparansi data dan kapasitas sekolah
seiring dengan perubahan nama, mu'ti menegaskan bahwa sistem ini akan lebih transparan dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.
"keberhasilan sistem ini bergantung pada transparansi data dan kapasitas daya tampung sekolah negeri," katanya.
"misalnya, sekolah negeri a hanya dapat menerima sejumlah murid tertentu. dengan informasi ini, masyarakat dapat menghitung peluang mereka untuk diterima," lanjutnya.
ia juga menegaskan bahwa sekolah negeri tidak dapat menerima siswa melebihi daya tampung yang ditentukan untuk mencegah praktik titipan.
"ini menjadi bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi bagi masyarakat," ujarnya.
5. spmb hanya diselenggarakan dalam satu gelombang
kemendikdasmen menegaskan bahwa spmb hanya akan dilaksanakan dalam satu gelombang.
menurut mu'ti, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi sekolah swasta untuk tetap mendapatkan siswa baru dan mencegah perpindahan massal ke sekolah negeri setelah seleksi tahap awal.
6. bantuan pembiayaan bagi siswa sekolah swasta
mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan mendagri tito karnavian mengenai mekanisme pendanaan bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
"kami tengah menyusun regulasi terkait dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran untuk sekolah-sekolah swasta," jelasnya.
kebijakan sekolah swasta gratis sebenarnya telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
tito juga menyatakan bahwa daftar sekolah yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan akan diumumkan secara terbuka.
selain bantuan biaya dari pemerintah daerah, kemendikdasmen akan memprioritaskan siswa sekolah swasta sebagai penerima beasiswa program indonesia pintar (pip).
"kami akan memastikan bahwa siswa di sekolah swasta mendapatkan prioritas dalam program indonesia pintar," tandas mu'ti pada 30 januari 2025.