kalangan mahasiswa Soroti Kinerja 100 Hari DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 09 Jan 2025 - 20:40

DIALOG: Puluhan mahasiswa dari UMC melakukan aksi unjuk rasa mengkritisi kinerja 100 hari DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin. Mereka diterima oleh perwakilan pimpinan dan anggota DPRD. -SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON -

kalangan mahasiswa soroti kinerja 100 hari dprd kabupaten cirebon periode 2024-2029                            cirebon-kinerja 100 hari dprd kabupaten cirebon periode 2024-2029 menjadi perhatian serius kalangan mahasiswa. 
mereka menyampaikan kritik melalui aksi unjuk rasa di depan gedung dprd kabupaten cirebon, kamis (9/1). 
puluhan mahasiswa dari universitas muhammadiyah cirebon (umc) itu menyoroti sejumlah persoalan publik, mulai dari kenaikan ppn 12 persen hingga penanganan infrastruktur dan lingkungan.
menurutnya, peran dprd dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, masih kurang optimal. “seratus hari ini adalah momen refleksi. kebijakan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas,” ujar salah seorang orator aksi.

sementara itu, presiden mahasiswa umc, abdullah gymnastiar menyatakan, kebijakan kenaikan ppn 12 persen dirasakan memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
“kenaikan ppn ini diklaim hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi dampaknya meluas. pelaku umkm tertekan, harga kebutuhan pokok naik, dan inflasi ikut terdorong,” ungkapnya. 
termasuk, dampak kenaikan pajak terhadap akses kesehatan bagi masyarakat kecil. “banyak warga semakin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” imbuhnya.
selain kebijakan pajak, mahasiswa juga mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. 
jalan berlubang, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat. mereka menilai dprd belum optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“banyak jalan rusak dan jembatan yang membahayakan. apakah lima tahun ke depan kita akan terus melihat kondisi seperti ini,” tuturnya.

menanggapi aksi ini, wakil ketua dprd kabupaten cirebon, r hasan basori msi menjelaskan, kenaikan ppn adalah kebijakan nasional di luar wewenang dprd. namun, ia mengakui dampaknya sangat terasa oleh masyarakat kecil. 
“kami memahami keresahan masyarakat. meski kebijakan ini berlaku untuk barang mewah seperti pesawat pribadi, realitanya sektor lain juga terkena imbas. dprd akan menyampaikan aspirasi ini kepada dpr ri,” ungkap hasan.
ia juga menyatakan kesiapan dprd untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa. “kami akan menginisiasi diskusi strategis melalui forum seperti kopi morning bersama bem untuk membahas isu-isu krusial ini,” tandasnya.
dalam penutupan, hasan menegaskan komitmen dprd untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat kecil. 
“kami berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan yang berdampak pada rakyat. ini adalah tugas kami sebagai wakil mereka,” pungkasnya. (sam)