PPN Versus Indikator Makro Ekonomi

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 05 Jan 2025 - 18:54

Ilustrasi PPN.-istimewa-

Oleh: Ujang Mauludin*

ISU kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menuai berbagai kontroversial. Dari sisi pemerintah, kenaikan PPN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan strategis.

Antara lain: (1) Meningkatkan pendapatan negara; (2) Mengurangi defisit anggaran; (3) Mendukung program pemulihan ekonomi (biasanya dilakukan setelah menghadapi krisis ekonomi, seperti pandemi COVID-19); (4) Menyesuaikan dengan standar internasional; (5) Diversifikasi sumber pendapatan pajak; dan (6) Meningkatkan kepatuhan pajak.

Sementara dari sisi masyarakat, dengan kenaikan PPN dapat menimbulkan berbagai kesulitan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah.

Beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat ketika PPN dinaikan antara lain: (1) Meningkatnya harga barang dan jasa; (2) Penurunan daya beli; (3) Beban ekonomi pada masyarakat berpendapatan rendah; (4) Kemungkinan terjadinya inflasi; (5) Pengurangan konsumsi; serta (6) Ketidakpuasan dan ketegangan sosial.

Kondisi ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi pemerintah untuk merealisasikan kenaikan PPN tersebut. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyebutkan bahwa tarif PPN 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya, tarif PPN sebesar 11% diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022. Pemberlakuan tarif PPN 11% ini telah terjadi selama 2,9 tahun hingga Desember 2024.

Hal yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa kenaikan PPN ini, apakah telah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita.

Setidaknya fenomena yang terjadi pada keempat indikator penting tadi menjadi pertimbangan bagi pemerintah, apakah kenaikan PPN itu perlu dilakukan atau tidak, sehingga adanya kesesuaian antara penetapan kenaikan PPN dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi nasional jika dilihat dari pendekatan lapangan usaha, pada Triwulan III-2024 (year-on-year) mencapai 4,95%, di mana capaian ini agak melambat dibandingkan dengan Triwulan II-2024 (year-on-year) yang mencapai 5,05% (BPS, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024, 5 November 2024).

Pada Triwulan III-2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya hingga mencapai 9,95%, disusul Transportasi dan Pergudangan (8,64%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,33%), Jasa Perusahaan (7,93%), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,64%). Kelima lapangan usaha ini masih mendominasi pula pertumbuhan paling pesat pada Triwulan II-2024.

Sementara pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Triwulan III-2024 hanya mencapai 1,69%, sedangkan jika dilihat dari distribusi perekonomian nasional, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi sebesar 13,71% atau berada pada posisi terbesar kedua setelah lapangan usaha Industri Pengolahan (19,02%).

ppn versus indikator makro ekonomi                            oleh: ujang mauludin*
isu kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) telah menuai berbagai kontroversial. dari sisi pemerintah, kenaikan ppn dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan strategis. 
antara lain: (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) mengurangi defisit anggaran; (3) mendukung program pemulihan ekonomi (biasanya dilakukan setelah menghadapi krisis ekonomi, seperti pandemi covid-19); (4) menyesuaikan dengan standar internasional; (5) diversifikasi sumber pendapatan pajak; dan (6) meningkatkan kepatuhan pajak. 
sementara dari sisi masyarakat, dengan kenaikan ppn dapat menimbulkan berbagai kesulitan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah.
baca juga:demi lolos piala dunia, siap ganti pelatih
beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat ketika ppn dinaikan antara lain: (1) meningkatnya harga barang dan jasa; (2) penurunan daya beli; (3) beban ekonomi pada masyarakat berpendapatan rendah; (4) kemungkinan terjadinya inflasi; (5) pengurangan konsumsi; serta (6) ketidakpuasan dan ketegangan sosial.
kondisi ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi pemerintah untuk merealisasikan kenaikan ppn tersebut. berdasarkan uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, menyebutkan bahwa tarif ppn 12% berlaku paling lambat tanggal 1 januari 2025. sebelumnya, tarif ppn sebesar 11% diberlakukan sejak tanggal 1 april 2022. pemberlakuan tarif ppn 11% ini telah terjadi selama 2,9 tahun hingga desember 2024.
hal yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa kenaikan ppn ini, apakah telah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita.
setidaknya fenomena yang terjadi pada keempat indikator penting tadi menjadi pertimbangan bagi pemerintah, apakah kenaikan ppn itu perlu dilakukan atau tidak, sehingga adanya kesesuaian antara penetapan kenaikan ppn dengan tingkat kesejahteraan rakyat.
baca juga:dua pemain baru tembus rp11,3 miliar
pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi nasional jika dilihat dari pendekatan lapangan usaha, pada triwulan iii-2024 (year-on-year) mencapai 4,95%, di mana capaian ini agak melambat dibandingkan dengan triwulan ii-2024 (year-on-year) yang mencapai 5,05% (bps, berita resmi statistik: pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan iii-2024, 5 november 2024). 
pada triwulan iii-2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah lapangan usaha jasa lainnya hingga mencapai 9,95%, disusul transportasi dan pergudangan (8,64%), penyediaan akomodasi dan makan minum (8,33%), jasa perusahaan (7,93%), serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,64%). kelima lapangan usaha ini masih mendominasi pula pertumbuhan paling pesat pada triwulan ii-2024. 
sementara pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan iii-2024 hanya mencapai 1,69%, sedangkan jika dilihat dari distribusi perekonomian nasional, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi sebesar 13,71% atau berada pada posisi terbesar kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan (19,02%).
baca juga:tak sesuai standar
kemudian jika dilihat dari penduduk yang bekerja, pada agustus 2024 terdapat 40,76 juta orang atau sekitar 28,18% dari jumlah penduduk yang bekerja keseluruhan di indonesia (144,64 juta orang), paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (bps, berita resmi statistik: keadaan ketenagakerjaan indonesia agustus 2024, 5 november 2024). 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk indonesia yang bekerja memperoleh pendapatannya dari usaha sektor primer. sementara sektor primer merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada produksi bahan mentah yang secara ekonomis umumnya memperoleh pendapatan relatif rendah.
tingkat inflasi
pada november 2024, indonesia mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,55%. sepanjang tahun 2024, inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada bulan maret 2024, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan terendah terjadi pada bulan november 2024. meskipun tingkat inflasi y-on-y selama tahun 2024 ini relatif terkendali, namun perlu menjadi perhatian bahwa penurunan inflasi yang terlalu tajam atau terlalu cepat juga bisa menandakan gejala pelemahan ekonomi, yang berpotensi terjadinya resesi. 
baca juga:perkuat layanan berbasis elektronik
dari 11 kelompok pengeluaran, sepanjang tahun 2024 kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu memberikan andil inflasi y-on-y tertinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. beberapa hal yang menyebabkan kelompok pengeluaran ini cenderung memberikan andil paling tinggi. 
antara lain: (1) kenaikan harga makanan pokok, seperti beras, sayur-sayuran, minyak goreng dan daging, sering mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan dikarenakan pasokan barang, kondisi cuaca, dan biaya pengiriman; (2) kebijakan pangan, seperti kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga bahan pangan, tarif impor, atau subsidi bahan pokok; (3) permintaan yang inelastis, yang berarti meskipun harga barang-barang kelompok makanan, minuman dan tembakau ini naik, konsumen masih harus membelinya, sehingga kenaikan harga ini cenderung memberikan andil inflasi yang lebih besar; (4) faktor musiman, yaitu beberapa komoditas makanan dan minuman memiliki fluktuasi musiman yang cukup besar, seperti harga sayuran atau buah-buahan yang dipengaruhi oleh musim.
tingkat pengangguran
tingkat pengangguran terbuka (tpt) indonesia pada agustus 2024 sebesar 4,91 persen, atau turun sebesar 0,41 persen poin dibanding agustus 2023. jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada agustus 2024 pengangguran tertinggi terjadi di daerah perkotaan, yaitu sebesar 5,79%, sedangkan daerah perdesaan sebesar 3,67%. 
baca juga:sosialisasikan keselamatan berlalu lintas pada pelajar
namun apabila dibandingkan dengan agustus 2023, pengangguran di daerah perkotaan turun sebesar 0,61 persen poin dan daerah perdesaan turun sebesar 0,21 persen poin. (bps, berita resmi statistik: keadaan ketenagakerjaan indonesia agustus 2024, 5 november 2024). 
sementara dilihat dari aspek pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada agustus 2024 pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan tamat sekolah menengah kejuruan (smk), yaitu sebesar 9,01% disusul tamat sekolah menengah atas (sma) sebesar 7,05% dan tamat diploma iv/s1/s2/s3 sebesar 5,25%. 
apabila dibandingkan dengan agustus 2023, pengangguran pada penduduk yang berpendidikan tamat smk turun sebesar 0,30 persen poin, tamat sma turun sebesar 1,10 persen poin tetapi penduduk yang berpendidikan tamat diploma iv/s1/s2/s3 naik sebesar 0,07 persen poin.
tingginya angka pengangguran pada penduduk yang berpendidikan tamat smk, sma, dan diploma iv/s1/s2/s3 mencerminkan realitas yang kompleks dalam dunia pendidikan dan pasar kerja. beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tingginya angka pengangguran pada tingkatan sekolah tadi. 
baca juga:pohon randu gede tumbang, tidak ada korban jiwa
antara lain: (1) ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja; (2) kualitas pendidikan yang bervariasi, misalnya para lulusan smk dan sma dimungkinkan tidak mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja formal; (3) kurangnya pengalaman kerja; (4) perubahan struktur ekonomi dan digitalisasi; serta (5) tingkat pendidikan yang terlalu tinggi untuk pekerjaan tertentu.
pendapatan per kapita
untuk menggambarkan informasi pendapatan secara riil sampai saat ini masih sulit diperoleh. namun setidaknya penulis dapat menjelaskan dari sisi produk domestik bruto (pdb) per kapita.
pdb per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) di indonesia pada tahun 2023 mencapai 74.964,7 ribu rupiah atau tumbuh sebesar 3,93% dibandingkan tahun 2022 (bps, publikasi produk domestik bruto indonesia menurut pengeluaran 2019-2024, volume 10, 2024). 
baca juga:kabar pemecatan shin tae-yong mencuat: erick thohir bertemu erik ten hag, pssi dikabarkan ke belanda
nilai pdb per kapita adhb setahun ini setara dengan 6.247.058 rupiah sebulan. pdb per kapita ini tentunya perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena adanya perbedaan signifikan dalam pengeluaran per kapita antara daerah perkotaan dan pedesaan, biaya hidup, dan akses terhadap barang dan jasa, serta pola konsumsi rumah tangga terhadap makanan dan non-makanan, seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan.
dari gambaran keempat indikator makro ekonomi ini yang sejatinya masih ada indikator-indikator makro ekonomi lainnya, terlihat struktur perekonomian nasional umumnya masih mengandalkan sektor pertanian yang secara ekonomik belum bisa diandalkan dalam kemapanan ekonomi masyarakat, di tengah fluktuasinya harga kebutuhan bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat, juga tingkat pengangguran yang justru tinggi di daerah perkotaan, dan pendapatan per kapita yang mungkin belum merata di berbagai daerah, menuntut pertimbangan yang matang dan akuntabel dalam menaikkan ppn. (*)
*penulis adalah adalah statistisi ahli muda pada badan pusat statistik kota cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 06 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan