PPN 12%: Tarik-ulur Kebijakan dan Panggung Politik

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 01 Jan 2025 - 18:47

PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.-istimewa-Istimewa

Masyarakat merespons kenaikan PPN berdasarkan bagaimana narasi politik disampaikan. Litbang Kompas (2023) melaporkan bahwa 45% masyarakat keberatan dengan kenaikan PPN, tetapi angka ini berkurang menjadi 30% setelah menerima penjelasan tentang alasan kebijakan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif dapat meredam resistensi publik. Namun, kurangnya transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah maupun partai politik dapat memperburuk persepsi negatif.

Kenaikan PPN 12% bukan hanya isu ekonomi. Tetapi juga menjadi ajang kontestasi komunikasi politik. Partai politik memegang peran kunci dalam membangun narasi yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan ini.

Dengan strategi komunikasi yang tepat, partai politik dapat membantu masyarakat memahami urgensi kebijakan atau justru memanfaatkannya untuk tujuan politik tertentu.

BACA JUGA:Anggota DPRD Meninggal Dunia

Oleh karena itu, partai politik perlu berperan sebagai agen edukasi publik. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi berbasis fakta harus menjadi prinsip utama dalam narasi di bangun. Dengan cara ini, partai politik dapat menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah secara konstruktif. (*)

*Penulis adalah Pemerhati Komunikasi Politik dan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Majalengka

ppn 12%: tarik-ulur kebijakan dan panggung politik                            oleh: adi junadi
pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%, yang memicu respons beragam dari masyarakat.
dalam komunikasi politik, isu ini tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi. tapi juga menjadi medan kontestasi wacana yang melibatkan berbagai aktor politik, termasuk partai politik. 
pemerintah mengandalkan ppn sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. kenaikan tarif ini seperti tercantum dalam pasal 7 undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp), bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
baca juga:klinik pcm juara umum catur beregu
respons terhadap kebijakan ini sering kali terbentuk melalui narasi politik, menjadikan partai politik sebagai aktor penting yang memengaruhi persepsi publik.
partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. sebagai organisasi yang mengagregasi kepentingan, partai politik seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat terkait kebijakan publik.
namun, kenyataannya, posisi partai politik terhadap kenaikan ppn tidak selalu sejalan. beberapa partai mendukung kebijakan ini demi keberlanjutan fiskal, sementara yang lain menentangnya untuk melindungi daya beli masyarakat. 
penelitian nugroho et al (2022) menunjukkan bahwa partai oposisi menggunakan isu kenaikan pajak untuk memperkuat basis dukungan dengan mengkritik pemerintah.
baca juga:kades di kecamatan palasah dilaporkan warga ke kejaksaan
sebaliknya, partai pendukung pemerintah memanfaatkan strategi berbasis data untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya kebijakan ini bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.
partai politik menggunakan tiga strategi komunikasi utama dalam merespons isu ini. pertama, narasi ekonomi rasional, yang sering digunakan oleh partai pendukung pemerintah untuk menekankan pentingnya kenaikan ppn dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi defisit anggaran.
kedua, retorika populisme, yang diadopsi partai oposisi untuk menyoroti dampak negatif kebijakan terhadap masyarakat kecil, membangun citra sebagai pembela rakyat.
ketiga, kampanye digital, yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pandangan mengenai kenaikan ppn. studi dewi dan andika (2023) menunjukkan bahwa narasi media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik.
baca juga:tahun baru, mana yang tepat: membuat resolusi atau revolusi?
masyarakat merespons kenaikan ppn berdasarkan bagaimana narasi politik disampaikan. litbang kompas (2023) melaporkan bahwa 45% masyarakat keberatan dengan kenaikan ppn, tetapi angka ini berkurang menjadi 30% setelah menerima penjelasan tentang alasan kebijakan tersebut.
hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif dapat meredam resistensi publik. namun, kurangnya transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah maupun partai politik dapat memperburuk persepsi negatif.
kenaikan ppn 12% bukan hanya isu ekonomi. tetapi juga menjadi ajang kontestasi komunikasi politik. partai politik memegang peran kunci dalam membangun narasi yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan ini.
dengan strategi komunikasi yang tepat, partai politik dapat membantu masyarakat memahami urgensi kebijakan atau justru memanfaatkannya untuk tujuan politik tertentu. 
baca juga:anggota dprd meninggal dunia
oleh karena itu, partai politik perlu berperan sebagai agen edukasi publik. transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi berbasis fakta harus menjadi prinsip utama dalam narasi di bangun. dengan cara ini, partai politik dapat menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah secara konstruktif. (*)
*penulis adalah pemerhati komunikasi politik dan dosen prodi ilmu komunikasi fisip universitas majalengka

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 02 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan