JH Johan Walikota Cirebon yang Pertama: Bangun RS, Balaikota, hingga Jaringan Air Bersih

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 25 Nov 2024 - 20:48

JH Johan, Walikota Cirebon pertama.Dalam kepemimpinnya, ia melakukan pembangunan besar-besaran, termasuk membangun Rumah Sakit Oranje yang kini menjadi RSD Gunung Jati.-istimewa-radar cirebon

CIREBON- Masyarakat Kota Cirebon akan memilih Calon Walikota-Wakil Walikota Cirebon pada Rabu besok (27/11/2024). Tapi mungkin tidak banyak yang tahu, siapa Walikota Cirebon pertama dan bagaimana ia terpilih.

Hingga saat ini Kota Cirebon sudah dipimpin oleh 27 walikota, sejak pertama kali Kota Cirebon lahir tahun 1906 lalu. Ini termasuk dua penjabat (Pj) Walikota yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang selama masa kekosongan jabatan walikota.

Sejarah Walikota Cirebon tak lepas dari terbentuknya Gemeente Cheribon pada 1 April 1906 berdasarkan Staadsblad van Nederlandsche Indie No 150/1906. Keputusan tersebut juga merupakan dampak dari mencuatnya politik etis dan tuntutan desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda, yang salah satunya digaungkan oleh L.W.C. Keuchenius, seorang anggota parlemen Belanda pada akhir abad 19.

Keuchenius mengusulkan pembentukan gewestelijk raad, yaitu dewan tempat warga Eropa dapat menyuarakan isi hatinya, di daerah-daerah di Hindia. Upaya untuk membentuk pemerintahan desentralisasi, baru berhasil dan terlaksana pada 23 Juli 1903. Di mana pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903 sebagaimana ditulis Bayu Surianingrat dalam Sejarah Pemerintahan di Indonesia.

BACA JUGA:Perjuangkan Kesejahteraan Guru

Untuk itu, mulailah dibentuk perangkat pelaksananya, yaitu dewan lokal. Untuk merealisasikannya, pada 1905 pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan Decentralisatie Besluit dan gubernur jenderal mengeluarkan Locale Radenordonnantie.

Berdasarkan kedua peraturan ini, mulailah dibentuk berbagai daerah dengan pengelolaan keuangan dan aparatur pemerintahan daerahnya sendiri. Hak otonomi diberikan kepada keresidenan dan beberapa kota besar yang memiliki cukup banyak penduduk Eropa dan berdekatan dengan daerah perkebunan.

Sampai dengan tahun 1908, telah terbentuk 15 gemeente (kotapraja). Yaitu Batavia, Messter Cornelis (Jatinegara), Buitenzorg (Bogor), Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Kediri, Blitar, Padang, Palembang, dan Makassar dan enam gewest (keresidenan), yaitu Banten, Rembang, Madura, Besuki, Banyumas, dan Madiun.

Menurut Sejarawan Cirebon, Mustaqim Asteja, dengan disahkannya Cheribon menjadi Gemeente pada 1 April 1906, maka dimulailah sistem pemerintahan berbentuk kota di sebagian wilayah bekas Kasultanan Cirebon. Meski begitu, jangan dibayangkan Gemeente Cirebon sebagaimana Kota Cirebon pada saat ini. Pasalnya, saat pertama kali didirikan, Gemeente Cirebon hanya memiliki dewan kota atau Gemeenteraad, yang dalam pemerintahan berfungsi seperti lembaga legislatif yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan penduduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Adapun para anggota dewan kota itu merepresentasikan kepentingan perwakilan dari setiap golongan etnis. Terutama orang-orang Eropa, Arab, China dan timur jauh lainnya. Namun demikian, dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan kota yang dihadapi, Dewan Kota Cirebon pada tahun 1916, mengusulkan adanya Burgermeester yang bertugas sebagai kepala eksekutif bagi Gemeente Cheribon.

Namun oleh pemerintah Hindia Belanda, usulan tersebut ditolak dengan alasan belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. “Pemerintah Hindia Belanda saat itu menilai bahwa belum ada aturan terkait penunjukan pejabat eksekutif di tingkat Gemeente. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan," ungkap Mustaqim kepada Radar Cirebon, Senin (25/11/2024).

Pada tahun berikutnya, usulan tersebut kembali dilayangkan. Adapun JH Johan, yakni seorang controleurs dari Departement van Binnenlands Bestuur atau pejabat pengawas di Departemen Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda direkomensasikan oleh dewan kota dan assistent-resident Cirebon menjadi pejabat eksekutif untuk Gemeente Cheribon.

Usulan itu pada akhirnya ditinjau ulang dan dikabulkan 3 tahun setelahnya, atau pada April 1920. Dengan dikabulkannya usulan tersebut, otomatis JH Johan diangkat sebagai Burgermeester Gemeente Cirebon. Ia juga tercatat sebagai Walikota Cirebon yang pertama.

jh johan walikota cirebon yang pertama: bangun rs, balaikota, hingga jaringan air bersih                            cirebon- masyarakat kota cirebon akan memilih calon walikota-wakil walikota cirebon pada rabu besok (27/11/2024). tapi mungkin tidak banyak yang tahu, siapa walikota cirebon pertama dan bagaimana ia terpilih.
hingga saat ini kota cirebon sudah dipimpin oleh 27 walikota, sejak pertama kali kota cirebon lahir tahun 1906 lalu. ini termasuk dua penjabat (pj) walikota yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang selama masa kekosongan jabatan walikota.
sejarah walikota cirebon tak lepas dari terbentuknya gemeente cheribon pada 1 april 1906 berdasarkan staadsblad van nederlandsche indie no 150/1906. keputusan tersebut juga merupakan dampak dari mencuatnya politik etis dan tuntutan desentralisasi pemerintahan di hindia belanda, yang salah satunya digaungkan oleh l.w.c. keuchenius, seorang anggota parlemen belanda pada akhir abad 19. 
keuchenius mengusulkan pembentukan gewestelijk raad, yaitu dewan tempat warga eropa dapat menyuarakan isi hatinya, di daerah-daerah di hindia. upaya untuk membentuk pemerintahan desentralisasi, baru berhasil dan terlaksana pada 23 juli 1903. di mana pemerintah kerajaan belanda menetapkan decentralisatie wet 1903 atau uu desentralisasi 1903 sebagaimana ditulis bayu surianingrat dalam sejarah pemerintahan di indonesia. 
baca juga:perjuangkan kesejahteraan guru
untuk itu, mulailah dibentuk perangkat pelaksananya, yaitu dewan lokal. untuk merealisasikannya, pada 1905 pemerintah kerajaan belanda mengeluarkan decentralisatie besluit dan gubernur jenderal mengeluarkan locale radenordonnantie.
berdasarkan kedua peraturan ini, mulailah dibentuk berbagai daerah dengan pengelolaan keuangan dan aparatur pemerintahan daerahnya sendiri. hak otonomi diberikan kepada keresidenan dan beberapa kota besar yang memiliki cukup banyak penduduk eropa dan berdekatan dengan daerah perkebunan.
sampai dengan tahun 1908, telah terbentuk 15 gemeente (kotapraja). yaitu batavia, messter cornelis (jatinegara), buitenzorg (bogor), bandung, cirebon, pekalongan, tegal, semarang, surabaya, magelang, kediri, blitar, padang, palembang, dan makassar dan enam gewest (keresidenan), yaitu banten, rembang, madura, besuki, banyumas, dan madiun.
menurut sejarawan cirebon, mustaqim asteja, dengan disahkannya cheribon menjadi gemeente pada 1 april 1906, maka dimulailah sistem pemerintahan berbentuk kota di sebagian wilayah bekas kasultanan cirebon. meski begitu, jangan dibayangkan gemeente cirebon sebagaimana kota cirebon pada saat ini. pasalnya, saat pertama kali didirikan, gemeente cirebon hanya memiliki dewan kota atau gemeenteraad, yang dalam pemerintahan berfungsi seperti lembaga legislatif yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan penduduk kepada pemerintah hindia belanda.
baca juga:refleksi hgn: dilema kesejahteraan dan pengabdian
adapun para anggota dewan kota itu merepresentasikan kepentingan perwakilan dari setiap golongan etnis. terutama orang-orang eropa, arab, china dan timur jauh lainnya. namun demikian, dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan kota yang dihadapi, dewan kota cirebon pada tahun 1916, mengusulkan adanya burgermeester yang bertugas sebagai kepala eksekutif bagi gemeente cheribon. 
namun oleh pemerintah hindia belanda, usulan tersebut ditolak dengan alasan belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. “pemerintah hindia belanda saat itu menilai bahwa belum ada aturan terkait penunjukan pejabat eksekutif di tingkat gemeente. sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan," ungkap mustaqim kepada radar cirebon, senin (25/11/2024).
pada tahun berikutnya, usulan tersebut kembali dilayangkan. adapun jh johan, yakni seorang controleurs dari departement van binnenlands bestuur atau pejabat pengawas di departemen dalam negeri pemerintah hindia belanda direkomensasikan oleh dewan kota dan assistent-resident cirebon menjadi pejabat eksekutif untuk gemeente cheribon. 
usulan itu pada akhirnya ditinjau ulang dan dikabulkan 3 tahun setelahnya, atau pada april 1920. dengan dikabulkannya usulan tersebut, otomatis jh johan diangkat sebagai burgermeester gemeente cirebon. ia juga tercatat sebagai walikota cirebon yang pertama.
baca juga:sekjen pssi tak sengaja bocorkan daftar pemain naturalisasi, ada nama mauro zijlstra
lebih lanjut mustaqim menyebut bahwa proyek pertama jh johan sebagai burgermeester adalah membenahi masalah kesehatan. ia membangun dan kemudian meresmikan rumah sakit oranje yang kini menjadi rsd gunung jati itu pada 31 agustus 1921.
selain membangun rs oranje, di masa kepemimpinannya sebagai burger meester, jh johan juga melakukan pembangunan besar-besaran. seperti membangun balai kota, bank, kantor pos, stasiun kereta api, jaringan air bersih dan lainnya.
“memang ketika itu, jh johan banyak melakukan pembangunan di wilayah kota cirebon. tetapi kepentingannya lebih kepada melayani kepentingan masyarakat belanda, eropa, arab, china dan timur jauh lainnya, ketimbang mengurusi masyarakat pribumi cirebon sendiri. karena waktu itu, di cirebon ada bupati yang mengurus masyarakat lokalnya,” jelasnya.
jh johan yang memerintah dari tahun 1920, mengakhiri masa jabatannya dengan mengundurkan diri pada tahun 1925. ia digantikan oleh roelof adriaan schotman sebagai burger meester yang kedua.
baca juga:debut, gaya bermain yang aneh
pada tahun 1926 gemeente cirebon ditingkatkan statusnya oleh pemerintah hindia belanda menjadi stadgemeente. dengan status tersebut, memberikan hak otonomi yang lebih luas untuk mengatur pengembangan kotanya. selanjutnya pada tahun 1928 dipilih j.m. van oostrom soede sebagai wali kota berikutnya.
pada masa pendudukan tentara jepang ditunjuk asikin nataatmaja sebagai shitjo (wali kota) yang memerintah antara tahun 1942-1943. kemudian dilanjutkan oleh muhiran suria sampai tahun 1949, sebelum digantikan oleh prinata kusuma.
namun demikian, perlu digarisbawahi juga bahwa kota cirebon di masa gemeente cirebon belumlah seperti saat ini. baik secara morfologis maupun sosiologis penduduknya. dalam surat keputusan gubernur hindia belanda tanggal 14 agustus 1897 nomor 37 juga dijelaskan batas-batas kota praja cirebon atau gemeente cheribon. 
untuk batas utara adalah selokan yang menjadi batas desa tangkil dan kejaksan sampai sudut barat laut pekarangan rumah residen. untuk batas barat adalah jalan dari tangkil ke sunyaragi sampai sungai sigarampak, kemudian aliran kiri sungai itu sampai titik dimana garis itu bertemu dengan batas antara desa-desa sunyaragi dan kanggraksan.
baca juga:doa bersama untuk pilkada majalengka yang aman
sementara untuk batas timur adalah laut jawa dan batas selatan adalah batas antara kedua desa dari titik temu tersebut sampai sungai kesunean (di aliran hulunya juga disebut sungai kriyan, sungai gerit, dan sungai suba), selanjutnya aliran kanan sungai itu ni sampai muaranya di laut. (awr)