Bupati Cirebon Sudah Beres-beres, Ternyata Tak Jadi Tinggalkan Pendopo

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 22 Dec 2023 - 20:14

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg.-samsul huda-radar cirebon

Menurut dia, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkab Cirebon adalah menunggu informasi serta petunjuk lebih lanjut, baik dari Pemprov Jawa Barat maupun dari Kementerian Dalam Negeri terkait proses yang berlangsung di Cirebon.

“Kita tentu sifatnya menunggu seperti apa petunjuk dari provini maupun pusat. Tapi melihat hasil gugatan itu, tentunya ini akan menjadi satu kepastian jika AMJ Bupati Cirebon juga otomatis mengikuti keputusan dari MK tersebut," imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengaku DPRD sudah menggelar paripurna AMJ. Hasilnya pun legal sesuai dengan konstitusi. Ia pun membenarkan bahwa MK sudah mengeluarkan hasil putusan terkait AMJ.

Gugatan terhadap AMJ itu dikabulkan. "Semua pejabat daerah yang masa jabatannya belum habis berhak menyelesaikan tugasnya sampai dengan SK berakhirnya masa jabatan mereka," kata Luthfi, kemarin.

Adapun sikap DPRD, ungkap Luthfi, akan berkonsultasi dengan Kemendagri terkait dengan dualisme hukum. Keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. “Artinya apa yang kita proses di paripurna AMJ ini konstitusional dan putusan MK pun mutlak konstitusional," tegasnya.

“Kami menghargai keduanya. Seandainya keputusan MK ini mutlak, diperintahkan untuk dilaksanakan maka DPRD pun akan menarik surat rekomendasi AMJ," paparnya.

Kemudian, tambah Luthfi, menjalankan pemerintahan seperti biasanya. Akan tetapi, ketika Kemendagri belum memberikan petunjuk, pihaknya akan tetap menunggu sampai ada petunjuk yang jelas dari kementerian.

“Kami akan berkonsultasi langsung ke Kemendagri. Sudah diagendakan, Selasa depan akan bertandang. Ya itu akan kita konsultasikan dengan Kemendagri. Rencananya Selasa setelah cuti bersama kita ke sana," pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam SK pelantikan, AMJ Bupati Cirebon akan berakhir pada 17 Mei 2024. Imron adalah kepala daerah hasil Pilkada Pilkada 2018. Kala itu ia maju bersama Sunjaya Purwadisastra. Imron awalnya maju sebagai Wakil Bupati, tapi kemudian naik menjadi Bupati ketika Sunjaya terkena OTT KPK. (sam/cep/dri)

bupati cirebon sudah beres-beres, ternyata tak jadi tinggalkan pendopo                            cirebon- bupati cirebon drs h imron mag sebenarnya sudah beres-beres dari pendopo. imron dan keluarga sudah siap pindah ke rumah pribadi ketika jabatan berakhir 31 desember 2023. imron bahkan sudah mengagendakan acara perpisahan dengan jajaran pejabat di lingkungan pemkab cirebon yang akan digelar di jogjakarta.
tapi, keputusan mk yang mengabulkan gugatan uu pilkada akhirnya mengubah segalanya. ya, melalui putusan mk, kepala daerah hasil pilkada 2018 tetap akan menjabat sampai 2024 sesuai dengan sk pelantikan.
imron mengaku mendengar keputusan mk soal amj tersebut. “berarti sesuai dengan putusan mk itu, amj bupati dan wakil bupati berkhir di mei 2024. maka, surat edaran kemendagri otomatis kalah dengan putusan mk. artinya, kemendagri harus melaksanakan putusan tersebut," terang imron usai menghadiri kegiatan bimtek logistik ppk dan pps di hotel aston, kemarin.
imron mengaku sudah menerima salinan putusan mk tersebut. “ya, kemarin kami mendapat salinan (putusan mk, red) dikirim dari bogor. tentang masalah putusan mk itu. padahal saya sudah beres-beres barang dari pendopo. hari ini (kemarin) diagendakan perpisahan dengan kepala dinas di yogyakarta," katanya.
baca juga:kota cirebon antisipasi bencana
dengan keluarnya putusan mk ini, agenda dengan kepala dinas kata imron tetap akan dilaksanakan. karena sudah memesan hotel dan mobil. “karena sudah di-booking, jadi tetap berangkat. diubah saja agendanya. jadi piknik akhir tahun," terang imron kepada wartawan.
dengan diterimanya gugatan ini, kata imron, berarti pihaknya bisa melaksanakan program yang dicanangkan di tahun 2024. senada disampaikan wakil bupati cirebon, hj wahyu tjiptaningsih atau ayu.
ia bahkan mengatakan kalau sampai gugatan itu tidak dikabulkan dan amj berlaku bulan desember 2023, maka pihaknya berada di pihak yang dirugikan. karena masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan.
“kalau tidak dikabulkan berarti bupati dan wabup tidak bisa melanjutian pembangunan sesuai target atau sesuai visi misi yang diusung. maka, dengan adanya (gugatan diterima mk, red) ini kita bisa melanjutkan lagi visi misi kita. bisa melanjutkan pembangunan agar bisa maksimal lagi," terangnya.
baca juga:dorong petugas tekan peredaran miras saat nataru
seperti diketahui, mahkamah konstitusi (mk) menerima gugatan terkait pasal 201 ayat (5) uu ri nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. gugatan itu diajukan oleh walikota bogor bima arya dan beberapa kepala daerah yang pilkadanya dilaksanakan di 2018 namun dilantik di tahun 2019.
dengan diterimanya gugatan tersebut, secara otomatis membuat sejumlah kepala daerah yang pilkadanya pada 2018 dan dilantik 2019 batal berakhir pada akhir desember ini. hasil ini tentu berlaku bagi bupati imron dan wabup wahyu tjiptaningsih.
kabag pemerintahan setda kabupaten cirebon yadi wikarsa mengatakan bahwa informasi terkait diterimanya gugatan beberapa kepala daerah mengenai pasal 201 ayat (5) uu ri nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada sudah ia dengar. bahkan rilis materi terkait pemberitaan hasil gugatan tersebut sudah ia baca.
“kalau berita terkait gugatan beberapa kepala daerah itu sudah saya baca. tentunya ini jadi perhatian kita karena ini terkait proses yang akan berlangsung di kabupaten cirebon," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon selular.
baca juga:astra terima apresiasi anugerah revolusi mental 2023 
menurut dia, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemkab cirebon adalah menunggu informasi serta petunjuk lebih lanjut, baik dari pemprov jawa barat maupun dari kementerian dalam negeri terkait proses yang berlangsung di cirebon.
“kita tentu sifatnya menunggu seperti apa petunjuk dari provini maupun pusat. tapi melihat hasil gugatan itu, tentunya ini akan menjadi satu kepastian jika amj bupati cirebon juga otomatis mengikuti keputusan dari mk tersebut," imbuhnya.
terpisah, ketua dprd kabupaten cirebon mohamad luthfi msi mengaku dprd sudah menggelar paripurna amj. hasilnya pun legal sesuai dengan konstitusi. ia pun membenarkan bahwa mk sudah mengeluarkan hasil putusan terkait amj.
gugatan terhadap amj itu dikabulkan. "semua pejabat daerah yang masa jabatannya belum habis berhak menyelesaikan tugasnya sampai dengan sk berakhirnya masa jabatan mereka," kata luthfi, kemarin.  
baca juga:pemuda losari lestarikan seni barongan berusia 200 tahun
adapun sikap dprd, ungkap luthfi, akan berkonsultasi dengan kemendagri terkait dengan dualisme hukum. keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. “artinya apa yang kita proses di paripurna amj ini konstitusional dan putusan mk pun mutlak konstitusional," tegasnya.
“kami menghargai keduanya. seandainya keputusan mk ini mutlak, diperintahkan untuk dilaksanakan maka dprd pun akan menarik surat rekomendasi amj," paparnya.
kemudian, tambah luthfi, menjalankan pemerintahan seperti biasanya. akan tetapi, ketika kemendagri belum memberikan petunjuk, pihaknya akan tetap menunggu sampai ada petunjuk yang jelas dari kementerian.
“kami akan berkonsultasi langsung ke kemendagri. sudah diagendakan, selasa depan akan bertandang. ya itu akan kita konsultasikan dengan kemendagri. rencananya selasa setelah cuti bersama kita ke sana," pungkasnya.
baca juga:smp telekomunikasi sekar kemuning padukan ilmu agama dan kemampuan it
perlu diketahui, dalam sk pelantikan, amj bupati cirebon akan berakhir pada 17 mei 2024. imron adalah kepala daerah hasil pilkada pilkada 2018. kala itu ia maju bersama sunjaya purwadisastra. imron awalnya maju sebagai wakil bupati, tapi kemudian naik menjadi bupati ketika sunjaya terkena ott kpk. (sam/cep/dri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 23 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan