GAWAT! Ada Oknum Kades Ikuti Kampanye Paslon Nomor Urut 2

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 15 Oct 2024 - 14:55

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade, Dudy Ruchendi SH MH, melaporkan dugaan dua oknum kepala desa ke Bawaslu Kabupaten Majalengka, Senin 14 Oktober 2024.-dokumen -tangkapan layar

Oknum kepala desa ini juga dinilai melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada, yang melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih.

Selain itu, Pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Tim Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade yang lain, Rubby Extrada Yudha SH MH menambahkan bahwa dua laporan tersebut merupakan rangkaian laporan sebelumnya.

Beberapa oknum kepala desa lainnya juga ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Majalengka.

"Kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang akan menjadi korban adalah masyarakat Majalengka itu sendiri," imbuhnya.

Dengan tidak netralnya oknum kepala desa, kata Rubby, masyarakat dikhawatirkan tidak dapat memilih calon pemimpin Majalengka ke depan dengan objektif dan sesuai hati nuraninya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dardiri Edi Sabara, menerima laporan tersebut.

Bawaslu membuka saluran untuk laporan baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2.
Pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini, informasi yang masuk terkait dugaan ketidaknetralan ASN dan kepala desa cukup banyak.

Sejatinya, Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah sering mengingatkan terkait potensi dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami membuka saluran hukum terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Terkait keputusan yang nantinya akan masuk ke Gakumdu, akan dilihat berdasarkan bukti-bukti yang ada," terangnya.

Dardiri menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penelusuran terkait laporan dugaan ketidaknetralan tersebut.

gawat! ada oknum kades ikuti kampanye paslon nomor urut 2                             majalengka - divisi hukum dan advokasi tpp h eman-dena (hade) melaporkan dua temuan terkait dugaan ketidaknetralan dalam pilkada 2024 ke bawaslu kabupaten majalengka pada senin, 14 oktober 2024.
ketua divisi hukum dan advokasi tpp hade, dudy ruchendi sh mh menjelaskan bahwa pihaknya menemukan dugaan ketidaknetralan dari oknum kepala desa di kecamatan panyingkiran dan kecamatan cingambul.
dugaan ketidaknetralan pertama terjadi di wilayah kecamatan panyingkiran, di mana oknum kepala desa terlihat mengikuti acara kampanye pasangan calon nomor urut 2 (karna-koko) pada hari jumat, 11 oktober 2024.
baca juga:desa wirakanan kembangkan program lembu digital
"saat pasangan calon nomor urut 2, karna-koko, tengah berkampanye, yang bersangkutan terlihat jelas mengikuti acara tersebut," kata dudy usai melaporkan ke bawaslu kabupaten majalengka.
oknum kepala desa ini dinilai melanggar pasal 70 ayat (1) huruf c uu pilkada, yang melarang kepala desa, lurah, dan perangkat desa terlibat dalam kampanye pasangan calon.
pihaknya meminta bawaslu kabupaten majalengka untuk menindaklanjuti laporan dari divisi hukum dan advokasi tpp hade dengan melakukan pemeriksaan.
baca juga:mantan bupati indramayu supendi turun gunung, menangkan nina-tobroni
"apabila ditemukan pelanggaran, kami meminta agar pihak-pihak tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," ujar dudy.
selain itu, pihaknya juga menemukan dugaan pelanggaran oleh oknum kepala desa di wilayah kecamatan cingambul.
kepala desa tersebut diduga mengakomodir masyarakat untuk tidak menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1, eman-dena.
baca juga:garap pelajar smp jauhi narkoba, bakesbangpol adakan sosialisasi edukasi p4gn
oknum kepala desa beserta perangkat desa dan ketua rt/rw diduga mengintervensi masyarakat dengan memberikan uang agar tidak mengikuti kampanye pasangan eman-dena.
"kami menerima informasi serta bukti dari saksi masyarakat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. oleh karena itu, kami melaporkan dugaan ketidaknetralan ini ke bawaslu majalengka," tegasnya.
oknum kepala desa ini juga dinilai melanggar pasal 73 ayat (1) uu pilkada, yang melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih.
baca juga:gbk gelar nobar timnas indonesia vs china di 2 lokasi
selain itu, pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.
tim divisi hukum dan advokasi tpp hade yang lain, rubby extrada yudha sh mh menambahkan bahwa dua laporan tersebut merupakan rangkaian laporan sebelumnya.
beberapa oknum kepala desa lainnya juga ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan pilkada kabupaten majalengka.
baca juga:guru agama dapat honor ratusan ribu per bulan, suhendrik siap bantu operasional
"kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang akan menjadi korban adalah masyarakat majalengka itu sendiri," imbuhnya.
dengan tidak netralnya oknum kepala desa, kata rubby, masyarakat dikhawatirkan tidak dapat memilih calon pemimpin majalengka ke depan dengan objektif dan sesuai hati nuraninya.
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi bawaslu kabupaten majalengka, dardiri edi sabara, menerima laporan tersebut.
baca juga:gbr bertekad jadi garda terdepan kawal kemenangan paslon dani-fitria
bawaslu membuka saluran untuk laporan baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2.pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini, informasi yang masuk terkait dugaan ketidaknetralan asn dan kepala desa cukup banyak.
sejatinya, bawaslu kabupaten majalengka sudah sering mengingatkan terkait potensi dugaan pelanggaran tersebut.
"kami membuka saluran hukum terkait dugaan pelanggaran pilkada 2024. terkait keputusan yang nantinya akan masuk ke gakumdu, akan dilihat berdasarkan bukti-bukti yang ada," terangnya.
baca juga:terbengkalai, gedung wanita cirebon jadi mall pelayanan publik
dardiri menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penelusuran terkait laporan dugaan ketidaknetralan tersebut.
bawaslu kabupaten majalengka juga membuka informasi laporan pengaduan yang dapat diakses oleh publik.
mereka masih menunggu hasil laporan dari tim divisi hukum dan advokasi tpp hade untuk kemudian dilimpahkan ke meja pimpinan.
"informasi awal ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami, yaitu melakukan klarifikasi dan turun ke lapangan. setelah tujuh hari, kami akan memberikan keputusan terkait pelanggaran yang terjadi," tutupnya.