GAWAT! Ada Oknum Kades Ikuti Kampanye Paslon Nomor Urut 2

Oknum kepala desa ini juga dinilai melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada, yang melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih.

BACA JUGA:GBK Gelar Nobar Timnas Indonesia vs China di 2 Lokasi

Selain itu, Pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Tim Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade yang lain, Rubby Extrada Yudha SH MH menambahkan bahwa dua laporan tersebut merupakan rangkaian laporan sebelumnya.

Beberapa oknum kepala desa lainnya juga ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Majalengka.

BACA JUGA:Guru Agama Dapat Honor Ratusan Ribu Per Bulan, Suhendrik Siap Bantu Operasional

"Kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang akan menjadi korban adalah masyarakat Majalengka itu sendiri," imbuhnya.

Dengan tidak netralnya oknum kepala desa, kata Rubby, masyarakat dikhawatirkan tidak dapat memilih calon pemimpin Majalengka ke depan dengan objektif dan sesuai hati nuraninya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dardiri Edi Sabara, menerima laporan tersebut.

BACA JUGA:GBR Bertekad Jadi Garda Terdepan Kawal Kemenangan Paslon Dani-Fitria

Bawaslu membuka saluran untuk laporan baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2.
Pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini, informasi yang masuk terkait dugaan ketidaknetralan ASN dan kepala desa cukup banyak.

Sejatinya, Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah sering mengingatkan terkait potensi dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami membuka saluran hukum terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Terkait keputusan yang nantinya akan masuk ke Gakumdu, akan dilihat berdasarkan bukti-bukti yang ada," terangnya.

BACA JUGA:Terbengkalai, Gedung Wanita Cirebon Jadi Mall Pelayanan Publik

Dardiri menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penelusuran terkait laporan dugaan ketidaknetralan tersebut.