PKB Belum Sodorkan Nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muiz: Ada Masalah di Internal

CIREBON- Keputusan calon pimpinan (capim) definitif DPRD Kabupaten Cirebon di internal PKB belum klir. DPP PKB sebenarnya telah mengeluarkan arahan untuk mengadakan rapat internal menetapkan pimpinan definitif. Tapi, ada persaingan berebut pimpinan DPRD di internal PKB. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Cirebon, SK dari DPP terkait rekomendasi pimpinan definitif sudah keluar. Sayangnya hingga awal Oktober, usulan nama calon pimpinan DPRD itu belum masuk di Sekretariat DPRD. 

Perlu diketahui, PKB merupakan partai dengan kursi terbanyak kedua di DPRD Kabupaten Cirebon setelah PDIP. Karena itu, PKB dapat jatah untuk kursi Wakil Ketua DPRD. Saat ini kursi pimpinan sementara DPRD dari PKB dipercayakan kepada H Darusa SH. 

Dan, nama Darusa pun bisa saja berubah, sama seperti di internal PDIP. Artinya, pimpinan sementara tak semulus menuju definitif, seperti tahun 2014 dan 2019 lalu. 

BACA JUGA:Gerhana Matahari Cincin yang Jarang Terjadi Tidak Bisa Diamati di Indonesia

Dihubungi Radar Cirebon, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Abdul Muiz Syarozie membenarkan SK DPP PKB untuk calon pimpinan definitif DPRD sudah keluar. Namun, ia tidak membuka siapa yang direkomendasi oleh DPP sebagai calon pimpinan definitif di DPRD Kabupaten Cirebon. 

“Soal itu, saya tidak bisa membuka. Yang pasti, DPP PKB telah mengeluarkan arahan untuk mengadakan rapat internal guna menetapkan pimpinan definitif sejak dua bulan lalu. Termasuk menentukan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," kata Muiz, Rabu 2 Oktober 2024. 

Muiz menduga, ada intervensi dari pihak luar yang ingin mengendalikan DPC PKB Kabupaten Cirebon. Ditambah, internal DPC belum solid. Alhasil, memperuncing konflik di internal PKB. “DPP tidak intervensi untuk di daerah. Yang menjadikan begini, ya orang-orang di Cirebon sendiri," ungkapnya. 

Muiz juga menduga besar kemungkinan pengaruh eksternal yang turut intervensi di internal PKB sehingga membuat situasi semakin rumit. Padahal, nama yang sudah direkomendasikan DPP berikut SK-nya untuk calon pimpinan DPRD sudah keluar. “Tapi kenyataannya SK tersebut belum diserahkan. Ini menunjukkan ada masalah di internal DPC PKB," tandasnya.

BACA JUGA:LPDP dan Kemenpora Luncurkan Beasiswa Bidang Keolahragaan

Sementara itu, saat dikonfirmasi Radar Cirebon melalui sambungan telepon selularnya, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Abdul Jamil Latief, lagi-lagi tak memberikan respons. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pengumuman empat calon pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cirebon melalui rapat paripurna pada Selasa 1 Oktober batal terlaksana karena PKB belum sodorkan nama. Artinya, baru tiga usulan calon pimpinan definitif yang masuk ke Sekretariat DPRD. Yakni Dr Sophi Zulfia SH MH dari PDIP, Hj Nana Kencanawati SPd dari Gerindra, dan Teguh Rusiana Merdeka dari Golkar. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Asep Pamungkas SP MP mengatakan sehari setelah rapat paripurna pengumuman pembentukan 7 fraksi, di hari berikutnya atau Selasa (1/10), DPRD Kabupaten Cirebon langsung membentuk pansus tata tertib yang diisi 15 anggota DPRD perwakilan dari tujuh fraksi. 

"Dan tadinya hari ini (Selasa) kita ingin umumkan calon pimpinan definitif. Tapi satu dari empat calon pimpinan parpol yang memperoleh kursi pimpinan DPRD belum menyerahkan siapa yang jadi pimpinan definitif. Jadi batal," terangnya.