Ini Dia Pekerjaan Rumah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang Baru Dilantik

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 25 Sep 2024 - 12:42

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana SE bertekad mengesahkan tiga perda di periode DPRD baru.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Tugas DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 sudah menanti.

Ada pekerjaan rumah atau PR yang mesti dituntaskan hingga akhir tahun 2024.

Tidak jauh dari melahirkan produk hukum di Kabupaten Cirebon yakni peraturan daerah (perda).

Tahun ini, baru empat perda yang disahkan dari 18 Raperda hingga Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota DPRD periode 2019-2024.

BACA JUGA:Langkah Menuju Negara Industri

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE tidak menampik ada PR yang harus dituntaskan DPRD di periode baru ini.

Terutama mengesahkan tiga raperda yang gagal tiga kali diparipurnakan sebelum AMJ DPRD periode sebelumnya.

“Tiga raperda yang tinggal disetujui dan disahkan itu diantaranya, Raperda RTRW, Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda Pemajuan Kebudayaan," kata Rudiana kepada Radar Cirebon pada Selasa 24 September 2024.

Menurutnya, untuk menuntaskan 18 raperda di tahun ini nampaknya sulit terkejar. Sebab, sisa tiga bulan lagi tahun 2024 berakhir.

Belum lagi, pembentukan fraksi, pansus tata tertib, mengantarkan pimpinan definitif DPRD hingga pembentukan AKD. “Proses ini kiranya membutuhkan waktu satu bulan,” tuturnya.

Namun, pihaknya berharap, anggota DPRD yang baru ini bisa cepat menyesuaikan dengan kinerja tupoksi sebagai wakil rakyat.

“Ya setidaknya, tiga raperda bisa disahkan di periode anggota DPRD yang baru. Jadi kalau ditotal, ada tujuh perda yang disahkan. Artinya masih ada 11 raperda yang menjadi PR,” tuturnya.

ini dia pekerjaan rumah anggota dprd kabupaten cirebon yang baru dilantik                            cirebon- tugas dprd kabupaten cirebon periode 2024-2029 sudah menanti.
ada pekerjaan rumah atau pr yang mesti dituntaskan hingga akhir tahun 2024. 
tidak jauh dari melahirkan produk hukum di kabupaten cirebon yakni peraturan daerah (perda). 
tahun ini, baru empat perda yang disahkan dari 18 raperda hingga akhir masa jabatan (amj) anggota dprd periode 2019-2024.
baca juga:langkah menuju negara industri
ketua sementara dprd kabupaten cirebon, rudiana se tidak menampik ada pr yang harus dituntaskan dprd di periode baru ini.
terutama mengesahkan tiga raperda yang gagal tiga kali diparipurnakan sebelum amj dprd periode sebelumnya. 
“tiga raperda yang tinggal disetujui dan disahkan itu diantaranya, raperda rtrw, raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan raperda pemajuan kebudayaan," kata rudiana kepada radar cirebon pada selasa 24 september 2024. 
menurutnya, untuk menuntaskan 18 raperda di tahun ini nampaknya sulit terkejar. sebab, sisa tiga bulan lagi tahun 2024 berakhir. 
baca juga:ada momen pilkada, rencana mutasi asn pemkab cirebon disoal 
belum lagi, pembentukan fraksi, pansus tata tertib, mengantarkan pimpinan definitif dprd hingga pembentukan akd. “proses ini kiranya membutuhkan waktu satu bulan,” tuturnya. 
namun, pihaknya berharap, anggota dprd yang baru ini bisa cepat menyesuaikan dengan kinerja tupoksi sebagai wakil rakyat.
“ya setidaknya, tiga raperda bisa disahkan di periode anggota dprd yang baru. jadi kalau ditotal, ada tujuh perda yang disahkan. artinya masih ada 11 raperda yang menjadi pr,” tuturnya. 
baca juga:nina cuti, dedi taufik jadi pjs bupati indramayu
empat perda yang sudah disahkan itu, adalah perda pajak daerah dan retribusi daerah yang disahkan pada 4 januari 2024. 
kemudian, perda pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang disahkan pada 14 mei 2024, ketiga perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023. terakhir adalah raperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2024.
sementara, 11 raperda yang belum dibahas dan disahkan diantaranya, raperda tentang pt (perseroan) perdagangan dan jasa, raperda tentang penyertaan modal pada pt perdagangan dan jasa.
baca juga:mulai kampanye, kpu kota cirebon tetapkan 3 lokasi untuk kampanye terbuka
raperda tentang penanganan banjir, raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. 
raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, raperda tentang pengelolaan dan tanggungjawab sosial lingkungan infrastruktur pada perusahaan.
raperda tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
raperda tentang kepemudaan dan keolahragaan, raperda rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah, raperda rpjpd tahun 2025-2045, dan raperda apbd tahun 2025 serta raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan dan perangkat daerah kabupaten cirebon.