Wacana muktamar tandingan PKB berpotensi membuat perseteruan PKB vs PBNU memanas. Kubu PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar, telah menyiapkan skenario terburuk, yakni membubarkan muktamar itu.
Garda Bangsa pun disiagakan untuk menghadapi dua badan otonom NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pagar Nusa.
Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan menyatakan, sebagai badan otonom PKB, Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjaga PKB. Bahkan, dia menyebut Garda Bangsa siap perang terbuka dengan GP Ansor dan Pagar Nusa yang sebelumnya diminta PBNU untuk ’’menertibkan’’ PKB.
’’Kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap,’’ tegas Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, di kantor DPP PKB, Sabtu (31/8). Namun, dia menegaskan, skenario perang itu tetap menunggu komando dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar. ’’Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang,’’ ucapnya.
BACA JUGA:Pj Bupati Cirebon Serahkan Santunan Kematian Almarhum Akmadi Sebesar Rp42 juta
Reaksi Garda Bangsa itu merupakan buntut rencana mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang akan menggelar muktamar ulang PKB pada 2-3 September mendatang. Dalam keterangannya, Lukman menilai muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, pada 24-25 Agustus lalu cacat prosedur karena melanggar AD/ART partai. Karena itu, pihaknya menganggap perlu digelar muktamar ulang yang sesuai dengan AD/ART.
Wacana muktamar tandingan itu dikabarkan membuat tensi di antara PKB dan PBNU memanas. Pantauan di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat kemarin, personel kepolisian berseragam tampak berjaga di sekitar kantor. Wapres Ma’ruf Amin juga terlihat mendatangi kantor yang berada di Jalan Raden Saleh itu pukul 15.30 WIB.
Meski begitu, kedatangan Ma’ruf Amin disebut tidak membahas ketegangan PKB vs PBNU. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyebut pihaknya membahas strategi pemenangan Pilkada 2024 sekaligus kepengurusan baru DPP PKB pasca muktamar di Bali. Dalam pleno perdana DPP itu, Ma’ruf hadir sebagai ketua Dewan Syuro PKB.
Tomkur melanjutkan, muktamar tandingan yang kabarnya didukung PBNU itu tidak memiliki landasan konstitusi yang jelas. Sebab, muktamar PKB telah dilakukan di Bali. Bahkan, dalam muktamar tersebut, Ma’ruf hadir sebagai Wapres yang menjadi representasi pemerintah. Selain Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga hadir.
BACA JUGA:Kegiatan Prioritas Belum Terakomodir, Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran
Dia menyatakan, Garda Bangsa telah mengerahkan kekuatan untuk menjaga keamanan muktamar PKB di Bali. Saat itu muktamar PKB juga dihadapkan pada demonstrasi di luar area muktamar. ’’Kami bekerja sama dengan kepolisian dan para pecalang Bali untuk mengamankan area muktamar,’’ imbuhnya.
Sekjen Garda Bangsa Rodli Kaelani menambahkan, pihaknya tak segan melayangkan somasi kepada event organizer dan hotel yang jadi tempat pelaksanaan muktamar tandingan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti pelaksanaan muktamar itu.
Menurut dia, muktamar tandingan adalah tindakan yang konyol. Sebab, muktamar PKB di Bali telah dilakukan sesuai AD/ART PKB. Hal itu sekaligus membantah pernyataan mantan Sekjen PKB Lukman Edy bahwa muktamar PKB di Bali tidak sesuai AD/ART. ’’(Muktamar PKB di Bali) juga dihadiri wakil presiden sebagai bentuk pengakuan negara atas eksistensi dan penghargaan terhadap parpol,’’ imbuhnya.
Mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang menginisiasi pelaksanaan muktamar ulang PKB belum bisa dikonfirmasi. Diberitakan sebelumnya, wacana muktamar tandingan membuat DPP PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar meradang. Muhaimin menilai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin melaksanakan muktamar ulang sebagai tindakan ilegal dan liar.
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Majalengka Terjadi Head to Head, Terbanyak dari Kabupaten Cirebon.